BALIKPAPAN-Pembangunan smelter atau pemurnian hasil tambang tampaknya masih jauh panggang dari api. Investasi yang cukup besar disebut jadi kendala. Selain, itu dibutuhkan teknologi yang tinggi pula. Ketua Indonesia Mining Association (IMA) Ido Hutabarat mengibaratkan masalah pembangunan smelter seperti halnya telur dan ayam.

“Harus melakukan smelter. Sementara smelter mempunyai investasi yang cukup tinggi. Dan juga tantangan teknologi yang tidak mudah. Di mana memerlukan investasi yang tinggi pula,” katanya dalam webinar “Minerba untuk Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh” pekan lalu. Dia melanjutkan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengamanatkan pelaku usaha industri ekstraktif agar tidak mengekspor atau menjual keluar negeri hasil pertambangan dalam bentuk ore (bijih).

Oleh karenanya, pembangunan smelter harus dicarikan solusinya. Sehingga bisa diserap pasar luar negeri. Ido Hutabarat menyampaikan, PT Freeport diminta memenuhi UU 4/2009 dengan membuat smelter. Tapi, antara biaya produksinya dan investasinya sulit bersaing dengan smelter di luar negeri. Walau telah dimulai dengan pembangunan smelter nikel di Kabupaten Morowali, Sulteng.

“Aluminum masih menjadi masalah. Saat ini yang paling adalah kita masih mengimpor alumina, untuk kemudian kita proses di Indonesia untuk menjadi aluminium,” katanya. Ido menuturkan, inilah yang merupakan masalah yang masih terjadi di industri ekstraktif sampai saat ini. Padahal, blueprint atau cetak biru pemurnian hasil tambang sudah jelas.

Selain itu, menurutnya harus ada blueprint mengenai kerja sama antar kementerian. Dalam hal ini, Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kemenperin harus juga mulai memikirkan industri yang memiliki bahan baku smelter, yang bisa diproduksi dan berinvestasi di Indonesia. Sehingga, produknya bisa menyuplai kebutuhan dalam negeri. Dan juga tentunya mampu bersaing di pasar ekspor. “Itu tantangan yang dihadapi Indonesia. Kita kaya akan barang-barang mineral, tetapi sampai saat ini kita tidak bisa memproduksi base metal tambang kita. Dan juga masih mengimpor sebagian besar bahan bahan komposit yang digunakan untuk teknologi bermutu tinggi,” ujar Ido.

Ido menyimpulkan, masih banyak tantangan pemerintah Indonesia untuk lebih maju lagi dalam menyediakan dan memproduksi bahan-bahan teknologi tinggi. Untuk pertambangan misalnya, tantangan paling besar adalah memproduksi dan mendirikan industri ekstraktif untuk mengolah bahan bahan tambang menjadi bahan bahan dasar atau base metal. “Sehingga, kita tidak menjual ore atau konsentrat. Tapi kita bisa menjual atau memproduksi base metal. Logam-logam dasar,” ungkapnya.

Tantangan lainnya, bagaimana bisa menyediakan bahan campuran base metal. Yaitu bahan campuran aluminum, baja, nikel, copper (tembaga). “Secara teknologi, market, dan investasi, ini masih merupakan tantangan untuk pihak swasta. Jadi yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana arah dari pemerintah. Karena ini memerlukan arah dan strategi dari pemerintah. Dan merupakan kerja sama antar kementerian,” katanya.

Ketika pekerjaan rumah itu bisa dituntaskan, dia meyakini nilai tambah industri ekstraktif bisa menghasilkan devisa untuk negara. “Ini yang memerlukan blueprint atau cetak biru dari pemerintah. Sehingga pemanfaatan barang mineral bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk devisa negara,” kata Ido. Sementara itu, Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary Mining and Industry Indonesia (MIND) ID Ratih Dewihandajani mengatakan, pemanfaatan sumber daya batu bara menjadi tanggung jawab bersama lintas kementerian. “Dengan melibatkan pemangku kepentingan,” ucapnya. Dikutip dari laman resmi duniatambang, pada 2021, pemerintah menargetkan 31 smelter di Indonesia berproduksi bahan mineral. Seperti nikel, besi, tembaga, bauksit, mangan, timbal, dan seng. (kip/riz/k15)