JAKARTA, Jawa Pos-- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) angkat bicara mengenai ribuan vaksin yang terpaksa dibuang karena tidak bisa digunakan. Salah satunya, yang terjadi di Aceh Tenggara. Di mana, dari 62 ribu dosis telah diterima sebanyak 49 ribu sudah disuntikkan, 1.812 tidak terpakai, dan 103 rusak.

Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menolak bila vaksin-vaksin ini disebut tak terpakai. Menurutnya, ini adalah wastage rate. Dia menjelaskan, dalam pengelolaan vaksin ada beberapa kondisi yang perlu dipahami. Pertama, ada kemungkinan vaksin rusak dalam proses distribusi ke kabupaten/kota ke puskesmas/faskes. Kemudian, adanya dosis sisa yang tidak bisa dipakai karena batas maksimal vaksin yang telah dibuka hanya 6 jam. Sementara, di lapangan, ada sasaran vaksinasi yang sudah terdaftar tapi tidak datang seluruhnya.

”Sementara 1 vial itu untuk diberikan kepada 10 orang. Sehingga ini yang menjadikan vaksin tersebut tidak bisa digunakan. Angka ini kita sebut wastage rate,” jelasnya. Diperkirakan, watage rage ini bakal mencapai 5-10 persen. Dalam kasus Kabupaten Aceh Tenggara ini, wastage rate masih dibawahnya, yakni sekitar 3,8 persen. ”Jadi kejadian ini masih dalam batas wajar pengelolaan logistik vaksinasi dan pelaksanaan vaksinasi,” katanya.

Diakuinya, pada daerah rural yang jarak antara Puskesmas dengan tempat tinggal penduduk cukup jauh masih jadi tantangan tersendiri dalam upaya percepatan vaksinasi. Termasuk, masyarakat yang masih enggan divaksin karena masalah kepercayaan. Seperti yang terjadi di Sumatera Barat (Sumbar).

Sebagai informasi, Sumbar termasuk salah satu provinsi dengan capaian vaksinasi terendah di Indonesia. Merujuk data vaksin.kemkes.go.id per 8 September 2021, Sumbar masuk dalam kategori lima terbawah. Untuk dosis pertama meliputi NTB 18,95 peresn, Papua 18,89persen, Maluku Utara 18,05 persen, Sumbar 17,9 persen, dan Lampung 14,54 persen. Sementara dosis kedua, Maluku 10,72 persen, Sumbar 9,93 persen, NTB 9,84 persen, Maluku Utara 9,37 persen, dan Lampung 8,44 persen.

Pada daerah-daerah yang menolak vaksinasi, Nadia mengatakan, edukasi dan sosialisasi akan tetap jadi scenario utama dalam mendorong percepatan vaksinasi di sana. Sambil, tetap focus pada daerah yangg menyumbang kasus terbanyak atau laju penularannya tinggi.

Kemudian, untuk stock vaksin yang masih banyak atau menumpuk di daerah-daerah tersebut, diharapkan pemerintah provinsi bisa segera merelokasi ke kabupaten/kota lain. Terutama, yang penyuntikan per harinya tinggi. ”Sementara dari Kemenkes, kita tidak akan mendistribusi vaksin tambahan dulu sampai stok kurang dari 14 hari,” tegasnya.

Menurut Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo, pemerintah perlu merubah strategi komunikasi untuk membujuk lebih banyak orang untuk mau di vaksin. Menurut Suko, keengganan warga yang tidak mau divaksin karena tidak cukup memperoleh informasi memadai. ”Jika mau berhasil, maka pesan utamanya harus bisa memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Bagaimanapun, lanjut Suko proses vaksinasi akan tetap menimbulkan pro dan kontra. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melaikan di negara-negara lain di dunia.

Strategi komunikasi yang dipakai mestinya berbasis kultural lokal. Konten sosialisasi disampaikan dengan layanan komunikasi yang interaktif tanpa pendekatan yang koersif atau memaksa.

”Di awal pendekatannya sudah salah dengan koersif yang ditunjukkan melalui denda. Sementara konten informasi vaksin belum sepenuhnya memancap baik di benak warga. Itu yang membuat warga agak enggan,” katanya

Muncul Klaster Satuan Pendidikan

Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas baru berjalan sekitar sebulan. Namun, sejumlah daerah sudah melaporkan terjadinya klaster di satuan pendidikan.

Hal ini terungkap dari laporan mingguan WHO yang diterbitkan pertengahan minggu lalu. Disebutkan, ada beberapa klaster Covid-19 yang dilaporkan di awal September. SMA 1 Padang Panjang, Sumatera Barat misalnya. Sebanyak 54 siswa dikabarkan positif Covid-19 saat menjalani PTM terbatas. Kemudian, klaster Institut Shanti Bhuana di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Per 12 September, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat melaporkan 139 mahasiswa positif Covid-19 dari hasil tes PCR.

Menanggapi atas hal ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Suharti mengatakan, pelaksanaan PTM terbatas tetap dilanjutkan meski terjadi kasus. Menurutnya, jika muncul kasus Covid-19 di sekolah tak lantas menutup seluruh sekolah di Indonesia yang telah melaksanakan PTM terbatas ini. ”Kalau ada kejadian satu bukan berarti satu Indonesia ditutup,” ujarnya.

Ia menegaskan, bahwa pemerintah daerah sudah memiliki prosedur dalam menangani kasus Covid-19 di daerahnya, termasuk di sekolah. Dia mencontohkan, DKI Jakarta. Begitu ditemukan kasus Covid-19 maka sekolah akan langsung ditutup untuk melakukan tracing hingga treatment pasien. ”Pemda sudah ada arahan di SKB empat Menteri,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut dia, kebijakan membuka sekolah kembali bukan dilakukan dengan serta-merta. Tapi, melalui banyak pertimbangan.sekolah harus memenuhi daftar periksa yang sudah diamanatkan dalam SKB empat Menteri. Di mana, daftar periksa ini disusun oelh banyak pihak, mulai dari Kemendikbudristek, satgas Covid-19, dan Kementerian Kesehatan. Sehingga, parameter yang harus dipenuhi sudah memenuhi standar keamanan untuk menghindari penularan COVID-19 di sekolah.

”Ada daftar periksa yang harus diisi sekolah. Kalau daftar belum terpenuhi maka tentu sekolah tidak bisa melaksanakan PTM terbatas,” kata dia.

Selain itu, PTM dimulai ketika vaksinasi Covid-19 bagi para pendidik telah dilaksanakan. Diakuinya, target vaksinasi untuk tenaga kependidikan meleset dari rencana awal. Yang tadinya direncanakan rampung Juni, ternyata belum mencapai 100 peren hingga kini.

Pihaknya pun sudah berkomunikasi dengan kemenkes guna mempercepat proses vaksinasi bagi tenaga kependidikan ini. ”Kemenkes sudah terbitkan surat edaran agar Pemda memprioritaskan vaksinasi pada guru dan pendidik,” pungkasnya.

Guru besar FKUI Tjandra Yoga Aditama mengatakan ketika muncul klaster sekolah, maka sekolah tersebut harus ditutup sementara. ’’Bukan hanya dihentikan, tetapi semua yang kontak harus ditest untuk tahu ada penularan berkelanjutan atau tidak,’’ katanya.

Tjandra mengatakan dari sudut kesehatan masyarakat, dia berharap perlindungan dalam kegiatan PTM terbatas dilakukan secara maksimal. Dia menyampaikan ada lima hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan PTM terbatas. Yaitu kegiatan vaksinasi, protokol kesehatan dengan sangat ketat, jaminan pemeriksaan atau tes secepatnya jika ada keluhan, serta jaminan keamanan pergi dan pulang sekolah. ’’Segera tutup sementara kalau ada yang positif (Covid-19, Red) dan lakukan telusur maksimal,’’ jelasnya.

Dia mengatakan terhadap kejadian klaster sekolah, ada sejumlah titik resiko penularan. Diantaranya adalah dari dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian bisa juga dari sepanjang rute perjalanan anak-anak dari rumah ke sekolah sampai pulang lagi ke rumah.

Selain itu penularan Covid-19 di sekolah juga bisa dari guru, tenaga kependidikan, serta murid itu sendiri. Para murid bisa juga tertular dari rumah atau lingkungan rumah. Kemudian dibawa ke sekolah. Dia mengatakan selama anak-anak di rumah, tentu mereka beraktifitas di lingkungannya. Jadi sulit untuk dikendalikan anak-anak yang kembali menjalani PTM hanya beraktifitas di rumah dan sekolah saja.(mia/tau/wan)