Ada dua dampak yang dialami anak ketika terlalu lama mengikuti pembelajaran daring. Yakni dampak psikologis dan dampak materi. Kondisi ini sudah terjadi sejak setahun setelah pemerintah melarang diselenggarakannya pembelajaran tatap muka (PTM).

Pengamat Pendidikan dari Universitas Mulawarman (Unmul) Prof Susilo menerangkan, secara psikologis, anak akan mengalami kekurangan dalam interaksi sosial dan lingkungan. Khususnya terhadap teman sebaya. Hal ini sebenarnya bisa dijawab jika anak berada di keluarga besar atau memiliki teman bermain di lingkungannya.

“Tetapi ada yang tempat tinggalnya seperti perumahan yang sepi dan tidak ada interaksi kecuali dengan orangtuanya rumah. Khusus untuk anak sekolah dasar yang termasuk usia dini ini bisa berdampak pada kondisi sosial di masa depannya,” ucap Susilo.

Dampak psikologis tidak bisa dikejar di masa mendatang meski pandemi Covid-19 telah berakhir. Karena itu, penting bagi orangtua untuk menyediakan alternatif bagi anak untuk bisa mengembangkan psikis dan sosial anak. Seperti yang dilakukan Susilo untuk anaknya yang masih duduk di bangku SD.

“Anak saya, saya kursuskan. Jadi setidaknya dia bisa berinteraksi dengan teman sebaya,” katanya.

Dampak materi disebutnya sudah terjadi. Anak usia sekolah kini sudah banyak yang mengalami loss learning. Selain akibat tidak maksimalnya pembelajaran melalui media virtual, juga karena faktor guru yang memang belum siap menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Karena sejak awal, di luar metode pembelajaran, materi yang diajarkan tidak mengalami perubahan signifikan.

“Pemerintah terlalu fokus pada mengganti metode belajar. Dari daring ke luring. Namun, kurang memerhatikan kondisi guru. Kasihan guru harus memberikan materi yang telah ditetapkan sebelum Covid-19,” bebernya.

Akhirnya banyak guru yang “memaksakan” standar pembelajaran yang dibuat sebelum pandemi. Dengan waktu terbatas, lebih banyak memberikan tugas kepada siswa. Sekolah pun tidak berani memaksakan, apakah hasil tugas tersebut merupakan pemikiran dari siswa sendiri atau dikerjakan oleh orangtua, atau bahkan nyontek dari internet.

“Tak semua orangtua memiliki kemampuan mengajarkan bahkan mendampingi anak mereka selama belajar daring,” ungkapnya.

Baginya, PTM terbatas menjadi satu-satunya solusi. Pemerintah diminta bijak untuk bisa mengatur bagaimana PTM sebagai menjadi sarana untuk meminimalisasi efek psikologis dan materi terhadap anak usia sekolah. Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

“Tak perlu lama atau sering. Bagi yang baru masuk sekolah, setidaknya mereka bisa mengenal teman kelas dan guru secara langsung,” tuturnya.  

Susilo meyakini, efek loss learning tidak akan bisa diperbaiki meski pandemi usai. Kemampuan belajar anak yang menurun hanya bisa diimbangi dengan diturunkannya standar dan materi pembelajaran. Mengubah kurikulum dari tingkat bawah hingga perguruan tinggi. 

“Pemerintah harus sudah bergerak. Namun, yang saya tahu sudah ada kurikulum darurat dari Kemendikbud. Satuan pendidikan juga diberikan pilihan dalam penerapan kurikulum yang disediakan pemerintah,” jelasnya.

Pemerintah melalui Kemendikbud sejak 2020 lalu memang telah menerbitkan Keputusan Mendikbud Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat tetap mengacu pada Kurikulum Nasional; menggunakan kurikulum darurat; atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

“Zaman sudah berubah drastis dengan adanya Covid-19. Dunia pun sudah berubah. Pemerintah tidak boleh meninggalkan standar pendidikan nasional yang tertinggal hanya untuk mengejar standar internasional,” ucap lulusan S-3 Universitas Negeri Malang ini. (rdh/dwi/k16)