JAKARTA – Delapan asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) memenuhi undangan audiensi dengan Komisi VIII DPR kemarin (13/9). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi di tengah kerugian yang dihadapi, karena lebih dari satu tahun tidak memberangkatkan jamaah umrah.

Diantara asosiasi yang diundang adalah Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Indonesia. Sekjen AMPUH Indonesia Wawan Suhada mengatakan ada banyak hal yang mereka ajukan dalam rapat yang berlangsung dua jam lebih itu. ’’Poinnya ada dua jenis permintaan stimulasi. Yaitu stimulus finansial dan non finansial,’’ katanya.

Stimulus finansial bisa berupa dana hibah. Seperti dana hibah Rp 2,4 triliun yang disalurkan Kementerian Parekraf kepada pelaku sektor pariwisata. Bantuan itu bisa juga berupa fasilitas pinjaman lunak sebagai modal usaha, ketika kelak penyelenggaraan umrah kembali dibuka. ’’Pinjaman lunak bukan karena kita tidak punya uang. Tetapi untuk modal kerja kembali,’’ jelasnya.

Dia mengatakan selama setahun terakhir travel umrah nyaris zero income. Karena usaha utama mereka tidak jalan sama sekali. Selain itu mereka juga berharap bisa mendapatkan bantuan kemaslahatan dari hasil pengelolaan dana abadi umat yang ada di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Sementara itu untuk stimulus non finansial bisa berupa kebijakan-kebijakan strategis. Dia mencontohkan bisa berupa kelonggaran akreditasi PPIU atau PIHK, khususnya soal ketentuan adanya bank garansi. Untuk usaha umrah, saat ini travel harus memiliki bank garansi Rp 100 juta. Sedangkan penyelenggara haji khusus wajib memiliki bank garansi Rp 250 juta. Adanya bank garansi itu tentu sangat memberatkan travel umrah. (wan/bay)