BUPATI PPU Abdul Gafur Mas’ud turut hadir menyampaikan bahwa selama 20 tahun PPU tidak memiliki rumah dinas (rudin), dan pembangunan ini hanya melanjutkan perencanaan bupati sebelumnya. Sesuai surat Keputusan Bupati PPU Nomor 593.33/240/2014 Tanggal 2 Juli 2014 tentang Penetapan Kawasan Pembangunan Rumah Jabatan, Perkantoran Terpadu dan Fasilitas Pendukungnya serta Pembangunan Kota Pesisir (Waterfront City) Terpadu di Kelurahan Sungai Parit dan Nipahnipah, Kecamatan Penajam, seluas total 479,52 hektare.

Pemkab melaporkan 2015 masuk tahap perencanaan. Pada 2019, masuk tahap penganggaran dan 2020 masuk tahap pelaksanaan dengan nilai Rp 34 miliar dengan masa pelaksanaan 180 hari kerja. Rp 21 miliar sudah dibayarkan, tetapi karena re-focusing 35 persen, sisanya Rp 13 miliar akan diusulkan dalam APBD-P 2021 ini. “Yang saat ini kami gunakan rumah bekas camat Balikpapan Seberang. Tentunya juga jadi aset daerah. Menurut kami, daripada membuang anggaran untuk setiap tahun menyewa di mana pada saat bersamaan kami juga butuh pembiayaan infrastruktur yang sangat banyak mengingat luas area PPU 3.333 kilometer persegi,” ujar Gafur.

Sejak awal menjabat, lanjut Gafur, rudin tidak jadi prioritas. Pada 2018, Pemkab menghadapi utang dari pemerintahan sebelumnya sangat banyak, yaitu sekitar Rp 800 miliar. Pada 2019 sebagian dibayarkan dan di 2020 mulai pembangunan mengutamakan infrastruktur umum seperti BPJS dan sekolah gratis. “Karena aturan alokasi APBD untuk pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen. Kemudian baru fokus di 2021 fokus penyelesaian rudin. Inginnya rudin wakil bupati dan FKPD juga dibangun. Saat ini, delapan kantor dinas Pemkab PPU juga masih sewa. Kan sayang sewa-sewa sampai Rp 71 miliar, tetapi tidak menjadi aset daerah. Dengan pembangunan ini, kami berharap tata kota lebih terlihat dari pada sebelumnya,” terang Gafur. (ari/far/k8)