MANILA– Kasus penularan Covid-19 di Filipina naik. Selama tiga hari terakhir, kasus harian secara nasional mencapai di atas 20 ribu. Meski begitu, pemerintah memilih untuk mencabut lockdown di ibu kota Manila mulai Rabu  (8/9). Mereka akan beralih ke kuntara dalam skala kecil. Misalnya saja untuk satu rumah atau satu lingkungan. Mereka menyebutnya sebagai granular lockdown.

Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan ini diterapkan justru untuk mengendalikan penularan sekaligus menggeliatkan perekonomian. Manila memang merupakan pusat perekonomian di Filipina. Ia menyumbang sepertiga dari total perekonomian di negara yang dipimpin Presiden Rodrigo Duterte tersebut. Total 13 juta penduduk tinggal di ibukota negara itu. ’’Lockdown lokal akan diujicobakan di Metro Manila,’’ ujar Juru Bicara Kepresidenan Harry Roque kemarin (6/9), seperti dikutip Agence France-Presse.

Roque hanya menjelaskan bahwa mereka yang menjadi target granular lockdown akan dikuntara sepenuhnya. Tidak boleh keluar rumah sama sekali dan semua keperluan mereka akan dipenuhi. Tapi tidak dijelaskan lebih detail lagi terkait bagaimana mendeteksi mereka yang masuk dalam target lockdown mikro itu.

Pencabutan lockdown di Manila dan sekitarnya bakal memacu pariwisata lokal. Restoran dan salon kecantikan akan diizinkan untuk beroperasi secara terbatas. Termasuk kebaktian di gereja.

Sebelumnya, Duterte sempat menyatakan bahwa Filipina tidak mampu lagi untuk terus menerapkan lockdown. Perekonomian Filipina terjun bebas karena pandemi. Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Karena itu mereka rela mengambil resiko meski saat ini sistem kesehatan di Filipina di ambang keterpurukan.

Vaksinasi Covid-19 juga tidak bisa jadi jalan keluar. Itu karena baru 19 persen penduduk yang sudah divaksin penuh. Duterte kerap bersitegang dengan menteri kesehatannya terkait penanganan vaksin. Jumlah vaksin di negara tersebut juga tidak memadai. Filipina masih bergantung dengan bantuan vaksin seperti Amerika dan Tiongkok.

Sebagian penduduk juga masih menolak untuk divaksin. Duterte sampai mengancam bahwa mereka yang menolak divaksin maka tidak boleh keluar rumah. Petugas kepolisian setempat juga boleh menangkap penduduk yang tak mau divaksin. Mereka akan dikurung di penjara. Tidak diketahui dengan pasti apakah kebijakan itu benar-benar diterapkan atau sekedar ancaman.

Sementara itu, Singapura yang memiliki angka persentase vaksinasi tinggi juga kewalahan menghadapi penularan virus SARS-CoV-2 varian Delta. Lebih dari 80 persen penduduknya sudah divaksin penuh. Singapura menjadi negara dengan angka vaksinasi lengkap tertinggi di dunia. Meski begitu, angka penularan Covid-19 di negara tersebut juga belum melandai.

Pada Minggu (5/9) ada 191 kasus baru. Kemarin siang angka tersebut naik menjadi 241 kasus. Sebanyak 235 di antaranya merupakan penularan lokal. Total kasus mencapai 68.901 jiwa.

’’Kasus penularan meningkat dua kali lipat setiap minggu. Dan jika ini terus berlanjut berarti kita dapat memiliki 1.000 kasus dalam dua minggu, atau mungkin 2.000 kasus dalam sebulan,’’ ujar Lawrence Wong, ketua gugus tugas multi kementerian untuk Covid-19.

Kementerian Kesehatan (MOH) menegaskan langkah cepat harus diambil untuk menekan angka penularan. Peringatan resiko kesehatan akan dikirimkan pada orang-orang yang berhubungan dengan klaster Covid-19. Mereka yang menerima peringatan tersebut harus melakukan uji Covid-19 dan isolasi mandiri.

Pemerintah juga berencana memberikan booster vaksin pada lansia dan mereka yang memiliki sistem imun rendah. Itu adalah langkah pencegahan sebelum antibodi pada penerima vaksin berkurang lebih jauh. Seperti halnya kebijakan AS dan Israel.

Pemerintah Singapura juga akan meningkatkan pelacakan pada orang yang kontak dengan pasien Covid-19. MOH meminta agar semua individu membatasi diri untuk melakukan pertemuan sosial. Mulai 8 September nanti, pertemuan sosial dan interaksi di tempat kerja tidak diizinkan. Sebab, banyak kasus terkait dengan klaster tempat kerja.

Perusahaan akan diminta untuk kembali menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) maksimal selama 14 hari kedepan. Hal itu jika ada ada satu atau lebih pekerja yang diketahui kontak dengan pasien Covid-19. (sha/bay)