PENAJAM–Pembangunan rumah jabatan bupati Penajam Paser Utara (PPU) senilai Rp 34 miliar masih menjadi bahan perbincangan masyarakat. Rumah jabatan yang dibangun di atas lahan seluas 2 hektare, di tepi pantai kawasan coastal road Sungai Parit, Kecamatan Penajam, itu dianggap anggarannya fantastis.

Terlebih pemkab juga dihantui badai defisit anggaran. Belum lagi penanganan Covid-19 yang memerlukan biaya besar. Pembangunan rumah mewah itu dinilai kepala daerah tidak memiliki sense of crisis.

Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) angkat bicara dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi nasional Selasa malam (24/8). Dia menegaskan, tak tamak, tetapi memikirkan daerah yang dipimpinnya agar bermartabat. Ia ingin membangun PPU lebih maju dan modern. Terkhusus menyusul segera dibangunnya ibu kota negara (IKN) baru di Kecamatan Sepaku, PPU.

Ia menjelaskan, anggaran yang dipergunakan untuk membangun rumah jabatan dari daerah. Berasal dari pendapatan daerah ataupun pendapatan bagi hasil daerah. Karena PPU merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas (migas) di Kaltim. AGM mengungkapkan, sejak awal berdirinya PPU, kurang lebih 20 tahun, belum memiliki rumah dinas bupati dan wakil bupati. “Yang saya tempati sekarang adalah rumah dinas aset daerah,” kata dia.

Menurut dia, rumah dinas yang dibangun sekarang menindaklanjuti perencanaan pembangunan oleh kepala daerah terdahulu pada 2015. Ia sendiri mulai menjabat bupati mulai 2018.

Pembangunan rumah jabatan mulai dibangun pada 2020 dan sudah sesuai rencana pembangunan jangka menengah pendek (RPJMP). Dia tidak mau lagi pada masa kepemimpinannya sekarang ada pejabat bupati dan wakil bupati PPU selama empat periode ini tidak punya rumah jabatan. Selama ini, pejabat bupati dan wakilnya menempati rumah pribadinya yang dikontrak oleh pemerintah.

Biaya untuk penyewaan rumah dinas bupati dan wakil bupati sejak 2006–2021 itu, katanya, mencapai Rp 71 miliar. Disinggung bahwa pembangunan rumah jabatan dengan anggaran Rp 34 miliar di tengah pandemi seperti saat ini, AGM menegaskan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sosial. Di antaranya, berupa sembako yang sudah dibagikan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, pembangunan rumah dinas tersebut sudah disetujui sebelum daerah menghadapi situasi pandemi. Lagi pula, ujar dia, alokasi anggaran untuk pembangunan rumah dinas tidak mengganggu alokasi anggaran penanganan Covid-19.

“Sebenarnya, nilainya tidak terlalu fantastis. Lahannya seluas 2 hektare sesuai penetapan pada 2015. Bahkan, ke depan kami tetap melanjutkan pembangunan-pembangunan itu. Karena kabupaten kami cukup tertinggal dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Hanya sekarang terkenal karena kabupaten kami itu ditunjuk sebagai IKN,” paparnya.

Dia menjelaskan, di atas lahan seluas 2 hektare itu dibangun gedung utama dan sarana penunjang lainnya seperti pagar, sheet pile, dan yang cukup mahal adalah pemasangan listrik serta trafonya yang mencapai Rp 1,9 miliar.

Ia sempat menyinggung rumah dinas yang dibangunnya di Kecamatan Sepaku, PPU. Tetapi, itu adalah bangunan bekas rumah sapi yang direhabilitas jadi rumah dinas yang ia sebut sebagai rumah singgah.

Saat ditanya apakah anggaran Rp 34 miliar itu wajar? Ia mengatakan, sejak menjabat sebagai bupati PPU tiga tahun terakhir ini laporan keuangan pemerintahannya mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Untuk melihat situasinya kami juga mendiskusikan tentang pembangunan rumah jabatan ini wajar atau tidak mengacu peraturan. Sebelumnya saya juga sempat di-bully, dijadikan berita-berita miring, tentang pembangunan taman di depan kantor pemkab. Tetapi, alhamdulillah, sekarang taman sudah jadi dan bisa dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Karena itu, terkait pembangunan rumah jabatan, ia tidak perlu melihat sekeliling. Karena dia berprinsip siapa yang membangun kabupatennya kalau bukan dirinya sendiri selaku kepala daerah.

Sementara itu, anggota Ombudsman RI (ORI) Robert Na Endi Jaweng mengatakan, sesuai aturan, bupati dan wakil bupati berhak mendapatkan rumah jabatan. Dan kondisi aktual selama 20 tahun terakhir ini, PPU belum memiliki rumah jabatan yang dimaksud.

Tetapi di situlah batu uji kepemimpinan ketika kemudian setahun lebih ini Indonesia menghadapi situasi sulit. Meski pembangunan rumah jabatan itu sudah direncanakan dan mulai dibangun pada 2020, sebaiknya bupati melihat kondisi objektif sekitar. Itu justru sangat penting menurut undang-undang keuangan negara yaitu asas kepatutan dan asas keadilan.

“Ini yang mungkin penting untuk disampaikan. Karena sesuai catatan Ombudsman, problem yang juga cukup mendasar adalah di PPU hampir setahun ini insentif (nakes) tenaga kesehatan dan honorarium petugas vaksinasi belum tuntas terselesaikan,” ungkapnya.

“Bahkan Ombudsman Perwakilan Kaltim dalam kerangka investigasi sudah melakukan proses monitoring. Di mana ada temuan menunjukkan bahwa tidak dibayarkan. Dan ini masuk kategori malaadministrasi penundaan yang berlarut-larut,” lanjutnya.

Naweng berharap alokasi anggaran yang cukup besar untuk pembangunan rumah jabatan bupati itu bisa dialihkan dulu untuk menangani hal-hal lain yang juga cukup krusial di PPU. Salah satunya penanganan Covid-19. Setelah semua kembali normal pembangunan bisa dilanjutkan kembali.

Menjawab ini, AGM mengatakan, persoalan insentif itu bukan hak dan kewajiban. Berdasarkan peraturan yang ia baca, persoalan insentif hanya bersifat sunah dan melihat kondisi keuangan daerah. “Jadi bukan kewajiban. Saya mengerti sekali. Insentif itu sudah berjalan dan kami sudah bayarkan satu bulan itu bisa mencapai Rp 12 miliar,” katanya.

Ia mengakui ada keterlambatan insentif dua bulan berjalan sekarang. Satu bulan terakhir ia sebut sudah dibayarkan kepada yang berhak. Alasan keterlambatan juga akibat dana transfer dari pemerintah pusat yang lambat diterima daerah. Saat ditanya apakah pembangunan rumah jabatan tetap berlanjut, AGM mengaku masih melihat anggaran. “Karena kami masih memiliki utang Rp 13 miliar (kepada kontraktor),” jelasnya. 

Diwartakan sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) PPU Edy Hasmoro menyebut, tahap pertama pembangunan rumah jabatan (rumjab) bupati PPU sudah rampung 100 persen. Dikerjakan oleh kontraktor PT Heral Eranio Jaya dengan total pembangunan senilai Rp 34 miliar.

“Kontraktor sudah menerima pembayaran Rp 21 miliar untuk tahap pertama. Sisanya tahap kedua Rp 13 miliar akan dibayarkan bila sudah ada audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” kata Edy.

Pembangunan rumjab yang menuai sorotan itu lantaran dianggap menghabiskan anggaran besar. Padahal, Pemkab PPU kini tengah terbebani dengan defisit anggaran Rp 700 miliar lebih.

Angka defisit itu diperoleh harian ini berdasarkan penjelasan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU kepada Komisi III DPRD PPU, kemarin. Diungkap, estimasi penerimaan dan belanja serta potensi gagal bayar tahun 2021. Masing-masing estimasi penerimaan dana transfer sampai Desember 2021 Rp 247,5 miliar, estimasi belanja sampai Desember 2021 Rp 993,6 miliar, dan potensi gagal bayar tahun ini Rp 746,1 miliar. (ari/rom/k8)