Dibobolnya dua titik pagar memang dipicu terendamnya terowongan yang menjadi akses keluar masuk warga. Tapi, sekaligus memperlihatkan masih ada pekerjaan rumah pengelola sirkuit menjelang dihelatnya balapan kelas dunia.

 

DEDI SOPHAN SOPHIAN, Lombok Tengah, Jawa Pos

 

 

BANYAK pohon kelapa di tikungan 10 sirkuit yang disiapkan untuk perhelatan balapan kelas dunia itu. Juga bangunan rumah dengan aktivitas penghuninya yang tampak jelas.

Dan, sekitar 100 meter dari sana terlihatlah apa yang tengah ramai menjadi sorotan: pagar Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dibobol. Bobolan yang hanya bisa dilewati kendaraan roda dua itu mengarah menuju Pantai Seger dan sekitarnya.

Dari jauh tampak beberapa wisatawan tengah asyik menikmati keindahan pantai. Ada yang duduk-duduk, ada pula yang sembari berswafoto.

Pada Minggu siang lalu (22/8) itu, Lombok Post mengelilingi Sirkuit Mandalika dari pintu masuk tikungan 1. Sepanjang jalan terlihat pagar sirkuit yang dibangun dua lapis. Di beberapa titik terlihat pagar yang belum tuntas dikerjakan.

Pemandangan yang berbeda tampak begitu masuk di tikungan 8 dan 9. Di sebelah utara sirkuit atau di dalam sirkuit masih terlihat bangunan rumah warga yang berdiri kukuh. Begitu pula tikungan 10.

Masuk ke tikungan 13, lagi-lagi pagar sirkuit dibobol. Hanya, dalam pantauan Lombok Post, kerusakannya tidak separah di tikungan 10. ”Mumpung ada pintu masuk, kami terkadang bermain-main ke sirkuit,” kata salah seorang remaja saat keluar dari Sirkuit Mandalika.

Pada 12–14 November nanti, sirkuit yang berdiri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika itu direncanakan menghelat balapan Superbike. Sebulan sebelumnya, ada agenda postseason MotoGP, balapan premium yang juga dijadwalkan menggelar salah satu seri di Mandalika tahun depan.

Tapi, dua pagar yang bolong itu memperlihatkan masih ada pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pengelola sirkuit. Kepala Desa Kuta Mirate menegaskan, pemerintah desa tidak bisa serta-merta menyalahkan warga yang masih bertahan di dalam kompleks sirkuit.

Tanggung jawab sepenuhnya, kata dia, ada di tangan ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation) selaku pengelola dan pemerintah. Mereka harus memikirkan dan menyelesaikan persoalan sisa sengketa lahan.

Jika tidak, tetap saja warga akan merusak pagar. ”Kalau itu lahan berstatus enclave, tolong diselesaikan. Sebaliknya, kalau berstatus klaim, tetap harus diselesaikan,” ujar Mirate.

Berdasar informasi yang dikumpulkan Lombok Post, terdapat 48 kepala keluarga (KK) yang terisolasi di kompleks Sirkuit Mandalika. Masing-masing di Dusun Bunut, Tengal-Tengal, Ujung, dan di pesisir Pantai Serenting. Semuanya masuk wilayah Desa Kuta, Kecamatan Pujut.

Ada dua akses keluar masuk untuk warga yang berada di tengah sirkuit, yaitu tunnel atau terowongan 1 dan 2. Persoalannya, beberapa hari lalu, dua terowongan itu dipenuhi air akibat rembesan sehingga susah dilewati warga.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah menilai, pekerja sirkuit sedang berfokus menyelesaikan tenggat. Beban pekerjaan mereka otomatis berat. Apalagi, yang bertanggung jawab terhadap proyek sirkuit itu banyak.

”Hal ini menjadi salah satu penyebab sehingga akses jalan keluar masuk masyarakat sempat terabaikan,” ungkapnya di sela menemui warga yang tinggal di kompleks sirkuit pada Minggu lalu (22/8) seperti tercantum dalam rilis yang diterima Lombok Post.

Untuk itu, menurut mantan anggota DPR tersebut, sebagai pengelola KEK Mandalika dan Sirkuit Mandalika, ITDC harus memperbaiki pola komunikasi dengan kontraktor-kontraktor di lapangan. Agar tidak terjadi lagi miskomunikasi.

Setelah mengunjungi dan melihat serta ngobrol dengan para pekerja di lapangan, gubernur mendapati sudah ada upaya untuk memasang pompa di bagian utara dan selatan untuk mengeringkan terowongan yang dipenuhi air. ”Alhamdulillah kalau pompa ini dipasang dan berfungsi dengan normal. Insya Allah akses keluar masuk warga setempat tidak lagi jadi masalah,” katanya.

Menurut ITDC, tinggal 14 bidang tanah yang belum dibebaskan di Sirkuit Mandalika. Tiga bidang di antaranya berstatus enclave dan 11 bidang lainnya berstatus klaim.

”Pembayaran lahan yang berstatus enclave menunggu tim appraisal. Segera kita tuntaskan sehingga clear and clean,” kata VP Corporate Secretary ITDC I Made Agus Dwiatmika kemarin (23/8).

Begitu pula yang menempati HPL (hak pengelolaan) ITDC secara ilegal. Mereka berada di dalam jalan kawasan khusus (JKK). Tepatnya di tikungan 8 dan 9.

Sebagaimana pantauan Lombok Post saat mengelilingi sirkuit, dari dua tikungan itu, terlihat secara jelas rumah-rumah warga yang bersangkutan. Termasuk di luar JKK.

”Dari data, kami total kepemilikan lahan enclave dan klaim itu 48 kepala keluarga (KK),” papar Agus.

Di antara jumlah itu, ada yang sudah meninggalkan lahan dan bangunannya. Ada pula yang masih bertahan. Itu sembari menunggu penyelesaian dari ITDC dan pemerintah.

ITDC menjamin akan menyelesaikan persoalan secara humanis atau sesuai dengan aturan. Tidak sampai digusur atau pindah paksa. ”Kami menyiapkan empat solusi untuk mereka,” kata Agus.

Pertama, ITDC telah menyediakan tunnel untuk akses keluar masuk dari dan ke dalam JKK. Itu menuju Pantai Seger dan sekitarnya.

Kedua, dalam waktu dekat ITDC memberdayakan warga yang bersangkutan lewat pendidikan dan pelatihan. Harapannya, mereka bisa ikut berperan dalam penyelenggaraan event balapan internasional. Termasuk berperan dalam usaha-usaha milik ITDC seperti di Hotel Pullman.

”Ketiga, ITDC juga menyiapkan tempat yang layak untuk memberi kesempatan usaha seperti di Bazar Mandalika,” terangnya.

Terakhir, dalam jangka menengah ITDC akan merelokasi warga yang bersangkutan ke lokasi hunian wisata. Lokasi tersebut sedang disiapkan Kementerian PUPR.

Lokasi yang dimaksud, menurut Camat Pujut Lalu Sungkul, berada di HPL 95. Di tempat itu disiapkan bangunan rumah berbentuk homestay bagi warga. Dilengkapi sarana dan prasarana pendukung permukiman warga. ”Harapannya, homestay bisa dikelola sehingga menghasilkan uang,” katanya.

Bagaimana kalau ternyata ada warga yang memiliki bukti atas kepemilikan lahan? Agus mempersilakan untuk menempuh jalur hukum. Jika terbukti, ITDC memastikan membayar uang ganti rugi sesuai dengan rekomendasi tim appraisal.

Melanjutkan perjalanan, Lombok Post menemui beberapa kendaraan lalu-lalang melewati jalan sirkuit. Bahkan, ada sejumlah pemuda yang tengah asyik nongkrong.

Sirkuit itu memang bakal menjadi kebanggaan NTB dan Indonesia. Pergelaran Superbike, terlebih MotoGP, juga akan menggerakkan perekonomian.

Tapi, seperti pesan Gubernur Zulkieflimansyah, warga setempat harus turut berpartisipasi aktif dalam ajang kelas dunia itu. Turut merasakan dampak perekonomiannya. Karena itu, semua persoalan mesti diselesaikan segera secara kekeluargaan. ”Jangan sampai warga terasing di atas tanahnya sendiri,” katanya. (*/c19/ttg)