Sejumlah isu mengemuka melalui strategi penyelenggaraan kawasan permukiman (SPKP) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Salah satunya pengembangan kawasan agropolitan berbasis pertanian tanaman pangan.

 

STRATEGI tersebut termasuk dalam pengembangan sistem perdesaan di Kecamatan Babulu. Tepatnya di Desa Gunung Intan, Babulu Darat, Sebakung Jaya, dan Labangka.

Pemilihan Babulu untuk lokasi ini sebagai upaya peningkatan perekonomian dengan titik perhatian pada potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat serta lembaga-lembaga ekonomi setempat, yang diharapkan sekaligus mampu menanggulangi kemiskinan, permasalahan sosial, dan pengangguran.

Isu ini berkorelasi dengan wacana pembangunan Bendung Gerak Irigasi Sei Telake Long Kali di Kabupaten Paser. Pembangunannya yang target semula dijadwalkan rampung 2024, dipercepat setahun jadi 2023. Bendungan ini dipersiapkan untuk mengairi areal persawahan pada 15 desa. Rinciannya 5 desa atau kelurahan di Paser dan 10 desa di PPU.

Sepuluh desa masuk di PPU berada di Kecamatan Babulu. Yaitu, satu desa bekas transmigrasi yang dipecah jadi tujuh desa masing-masing Desa Gunung Makmur, Gunung Mulia, Gunung Intan, Sebakung Jaya, Sumber Sari, Sri Raharja, Rawa Mulia. Selanjutnya, Desa Babulu Darat, Babulu Laut, dan Labangka Barat.

Dalam tahun ini juga mengemuka pengembangan perkotaan Petung, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Sepaku, PPU yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) untuk pendukung Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) pada perkotaan Penajam serta pusat perdagangan, pelayanan jasa sosial-ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peribadatan skala kabupaten.

Isu ini memantik tanggapan Pengamat Sosial-Politik PPU Soegeng Supriyanto. Ia mengatakan, sangat sependapat apabila isu tersebut dapat diwujudkan. Hanya, kata dia, isu itu muncul tidak tepat pada waktu sekarang ini, menyusul daerah ini mengalami defisit anggaran sampai Rp 700 miliar lebih.

“Agar terwujud, perlu kerja keras semua stakeholder di lingkungan Pemkab PPU. Ditunggu terobosan maksimal dari top manajemen pemerintahan daerah untuk merealisasikan isu yang terdengar merdu untuk kemajuan kesejahteraan rakyat ini,” kata Soegeng Supriyanto.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU kemarin menggelar rapat bersama Komisi III DPRD PPU. Pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD PPU Rusbani itu terungkap estimasi penerimaan dan belanja serta potensi gagal bayar di 2021.

Masing-masing estimasi penerimaan dana transfer sampai Desember 2021 Rp 247.584.551.811,00, estimasi belanja sampai Desember 2021 Rp 993.689.742.264,00, dan potensi gagal bayar 2021 Rp 746.105.190.453,00.

Meski demikian, Soegeng sependapat Petung dijadikan pusat penyangga Kota Penajam yang saat ini menjadi ibu kota PPU. Petung, menurut dia, sudah berkembang lebih pesat jauh meninggalkan Penajam.

Indikatornya, Petung memiliki banyak kantor perbankan, pusat perbelanjaan relatif besar dan maju serta pembangunan perumahan dan perekonomian masyarakat yang kasatmata dilihat lebih makmur.

“Petung cenderung lebih adem untuk penetrasi dunia usaha. Karena itu, tepat apabila Petung disulap jadi kota penyangga perekonomian di daerah ini,” kata insinyur lulusan Universitas Mulawarman tahun 1986. (ari/kri/k16)