Ketidakharmonisan kerja antara Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) dengan Wakil Bupati PPU Hamdam tampaknya tidak bisa ditutupi lagi. Sebelumnya, AGM melaporkan wakilnya itu ke gubernur Kaltim atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan tata naskah dinas.

 

PENAJAM - Kepada wartawan yang mewawancarainya di sela kegiatan upacara 17 Agustus 2021, secara tegas AGM mengatakan laporan seperti itu bukan untuk wabup saja. Tapi  semua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab PPU, yang diduga melakukan pelanggaran kinerja, yang dipimpinnya selama periode lima tahun berjalan ini.

“Saya ingin mengatakan, saya ingin memperlihatkan bahwa yang hak itu hak, dan yang batil itu batil. Ini kalau hanya ngomong sini ngomong sana, fitnah sini fitnah sana, saya rasa itu bukan mainan saya,” kata Bupati PPU AGM.

Terkait pelaporannya itu, ia menyebutkan tentang pengaturan wewenang, dan tidak boleh melampaui wewenang, serta tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

“Itu kita terapkan di sini. Siapapun itu. Untuk apa? Untuk perubahan di Penajam Paser Utara. Kalau tidak seperti itu, maka tidak bisa berubah Penajam Paser Utara. Waktunya cuma lima tahun dan itu tuntutan dan tanggung jawabnya ada di kepala daerah. Oke?” kata bupati muda itu.

Saat menjawab pers yang mengerubutinya berkaitan tujuan laporannya ke gubernur dan kemudian ditindaklanjuti Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilprov) Kaltim, ia mengatakan, sebenarnya hanya ingin menanyakan apakah boleh atau tidak terkait yang dilakukan wabup.

“Ternyata dijelaskan dari Inspektorat dan ini juga harus dikaji walaupun dalam undang-undang itu akan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Berarti dikembalikan kepada bupati. Tetapi apapun itu kita akan lihat hasilnya. Saya ingin melihatkan ke publik bahwa kita mempunyai sepasang mata yang bisa melihat bukti nyata,” ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa yang dijanjikannya kepada rakyat adalah perubahan PPU secara keseluruhan, dan perubahan itu dimulai dari internal pemerintahannya. “Insya Allah kalau pemerintah daerah ini bisa kompak masyarakat juga bisa kompak,” kata AGM sembari pamit kepada wartawan untuk melanjutkan kegiatan.

Sebelumnya, ia sempat menyebut pelanggaran wabup sudah terjadi sejak 2018, 2019, 2020, 2021 dan ia menemukan wabup menandatangani tata naskah dinas di atas kop bupati dan stempel bupati. Tetapi yang tanda tangan wabup, dan tidak ada cc ke bupati. Karena itu, ia berniat melanjutkan persoalan ini ke Kementerian Dalam Negeri.

Seperti diberitakan, tim khusus (timsus) bentukan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi selama 10 hari Juli-Agustus 2021 melakukan pemeriksaan internal terhadap para pihak, terutama kepada Wabup Hamdam. Pemeriksaan menindaklanjuti surat bupati PPU Nomor 005/755/TU-Pimp/VI/2021 yang melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang wakil bupati terkait penerbitan tata naskah dinas.

Berdasarkan surat tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi memberikan tugas kepada 10 orang itwilprov Kaltim untuk melakukan pemeriksaan mulai Senin, 26 Juli 2021 hingga Rabu, 4 Agustus 2021.  Wabup PPU Hamdam, membenarkan telah diperiksa timsus bentukan wakil gubernur itu. “Sudah,” kata Hamdam, singkat.

Ia pun mengaku senang telah mendapatkan kesempatan klarifikasi, dan menganggap apa yang dilakukannya terkait pelaporan bupati itu adalah dalam rangka mendukung dan memperlancar tugas-tugas bupati. “Jadi ya saya anggap wajar saja,” kata Hamdam.  (ari/kri)