SAMARINDA–Penyidikan kasus hibah KONI Samarinda 2016 di meja kerja Pidana Khusus (Pidsus) Korps Adhyaksa Kota Tepian, belum terlihat bakal digulirkan ke meja hijau dalam waktu dekat. Para beskal masih berkutat dalam pemeriksaan saksi perkara hibah senilai Rp 6 miliar itu.

Kepala Seksi Pidsus Kejari Samarinda Johanes Siregar tak menampik dirinya belum bisa menarget kapan perkara itu bisa disidangkan. Masih periksa saksi bertahap. Tak bisa ngebut di kondisi seperti ini,” ungkapnya, (17/8). Sejak naik tingkat medio Mei lalu, kejaksaan memang sudah mengantongi unsur pidana dalam pemberian bantuan ke lembaga keolahragaan tersebut. Namun, hingga kini, belum ada satu pun nama yang mengarah sebagai tersangka dalam kasus itu.

Sudah 20 orang lebih yang diperiksa. Kami tak hanya periksa pihak KONI dan cabor. Tapi juga periksa pemberi hibah, dalam hal ini pihak pemkot untuk menelusuri bagaimana mekanisme pemberian hingga pertanggungjawabannya,” ulas dia.

Menurut Jo, sapaan akrab Johanes Siregar, pihaknya tengah membagi energi untuk beberapa tugas pidsus lain. Lanjut dia, pidsus tak hanya menelisik perkara rasuah. Ada tugas lain seperti eksekusi terdakwa yang sudah memiliki putusan inkrah hingga penyelamatan kerugian negara.

Awal Agustus ini misalnya, pihaknya baru mengeksekusi terpidana gratifikasi senilai Rp 100 juta Encik Widyani. Anggota DPRD Kaltim periode 2014–2019 itu dinyatakan bersalah majelis hakim Pengadilan Tipikor Samarinda, dan divonis selama satu tahun atas penerimaan uang Rp 100 juta dari salah satu penerima bantuan sosial di Pemprov Kaltim 2014. Kami eksekusi ke Lapas Klas IIA Tenggarong 6 Agustus lalu,” katanya.

Selain itu, kejaksaan memproses kasasi dua terpidana dari kasus hibah National Paralympic Committee (NPC), yakni Arum Kusumastuti dan Felix Andi Wijaya. Anggota panitia pengadaan pemusatan atlet disabilitas itu divonis bersalah selama satu tahun ketika perkara bergulir di Pengadilan Tipikor Samarinda medio November 2020.

Perkara berjalan hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Vonis yang diberikan tak berubah, termasuk denda yang dibebankan Rp 50 juta subsider enam bulan. Keduanya sudah ditahan, jadi eksekusi secara administrasi. Selain itu, kami memproses denda kedua terpidana. Denda Rp 100 juta dari keduanya sudah kami setor ke kas negara,” singkat mantan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Rejang Lebong, Bengkulu, itu. (ryu/dra/k8)