KABUL–Taliban resmi berkuasa. Mereka telah mengambil alih istana kepresidenan di Kabul, Afganistan. Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa resah mendengar kabar itu. Tapi tidak demikian dengan Rusia dan Tiongkok. Mereka sudah siap mengulurkan tangan untuk bekerja sama dengan pemerintahan Afganistan yang baru.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying kemarin (16/8) menyatakan Taliban telah berulang menyatakan harapannya untuk mengembangkan hubungan baik dengan Tiongkok. Mereka juga ingin Tiongkok berpartisipasi dalam rekonstruksi serta pembangunan di Afganistan.

“Kami menyambut ini. Tiongkok menghormati hak rakyat Afganistan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan bersedia terus mengembangkan hubungan persahabatan serta bekerja sama dengan Afganistan,” tegas Hua.

Duta Besar Rusia di Afganistan Dmitry Zhirnov akan bertemu dengan perwakilan Taliban di Kabul, hari ini (17/8). Dari pertemuan itu, mereka akan menentukan bakal mengakui pemerintahan Afganistan yang baru atau tidak. Namun besar kemungkinan Negeri Beruang Merah itu akan menyambut Taliban dengan tangan terbuka.

Taliban sudah menguasai istana kepresidenan pada Minggu (15/8), hanya beberapa jam setelah Presiden Ashraf Ghani meninggalkan Afganistan menuju Tajikistan. Banyak pihak yang menyalahkan Ghani karena tidak melawan dengan maksimal. Di sisi lain, Ghani memilih mundur untuk menghindari pertumpahan darah.

Bagi sebagian penduduk, kemenangan Taliban adalah mimpi buruk. Ribuan penduduk Afganistan berbondong-bondong menuju Bandara Hamid Karzai, Kabul. Mereka memadati landasan bahkan memanjat garbarata. Taliban pernah memimpin negara tersebut dan memberlakukan berbagai aturan ketat. Penduduk ketakutan hal itu terulang kembali.

AS dan beberapa negara lainnya juga kewalahan untuk mengevakuasi para pegawai di kantor kedutaan besar mereka. Setidaknya ada 3 ribu tentara AS terjun mengamankan bandara. Pengelola Bandara Hamid Karzai memutuskan penerbangan komersial ditutup, demi menghindari kerusuhan dan penjarahan.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia belum berencana menutup kegiatan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kabul meski Afganistan kian memanas. Terakhir, kelompok Taliban dilaporkan telah menduduki istana kepresidenan. 

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengungkapkan, misi diplomatik Indonesia di Kabul masih beroperasi. Hingga kini, belum ada rencana untuk menutup misi tersebut.

Kendati begitu, KBRI dibuka secara terbatas. “Misi akan dioperasikan oleh staf esensial, yang terdiri dari unsur diplomat maupun unsur keamanan,” ujarnya, kemarin.

Selain itu, lanjut dia, sebagai antisipasi eskalasi situasi di Afganistan, Kemenlu dan KBRI Kabul telah mengadakan pertemuan virtual dengan para WNI di sana pada Sabtu (14/8). Kegiatan itu bertujuan memonitor kondisi mereka dan menjelaskan langkah-langkah persiapan evakuasi.

Setidaknya, ada sekitar 15 WNI yang telah melaporkan keberadaannya di Afganistan. Mereka terdiri dari ekspatriat, pegawai Badan PBB, hingga yang menikah dengan warga setempat. “Keselamatan dan kesehatan WNI termasuk staf KBRI menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Dalam keterangan resmi, Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menyampaikan, Indonesia memantau secara dekat perkembangan yang sangat cepat yang terjadi di Afganistan. Atas kondisi yang terjadi, Indonesia berharap, penyelesaian politik tetap dapat dilakukan, melalui Afghan-owned, Afghan-led.

Selain itu, Indonesia terus melakukan komunikasi dengan semua pihak di Afganistan, termasuk perwakilan PBB dan perwakilan asing di negara tersebut. “Perdamaian dan stabilitas tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat Afganistan dan dunia internasional,” ujarnya.

Di sisi lain, Faizasyah menegaskan, saat ini keselamatan WNI, termasuk staf KBRI Kabul juga terus dipantau. Hal itu merupakan prioritas Pemerintah Indonesia. Rencana evakuasi pun terus dimatangkan.

Sementara itu, Jusuf Kalla (JK) menyampaikan optimisme terhadap masa depan Afganistan setelah jatuh ke tangan Taliban. Dia mengatakan, Afganistan tidak akan jatuh dalam pertumpahan darah dan perang saudara.

Selama menjabat Wakil Presiden, JK beberapa kali terlibat dalam perundingan perdamaian untuk Afganistan. Dia juga sempat berbicara langsung dengan Presiden Afganistan Ashraf Ghani serta petinggi Taliban. Selain itu, secara bergantian perwakilan Pemerintah Afganistan dan pimpinan politik Taliban diundang makan di kediaman Wakil Presiden di Jakarta Pusat.

“Baik Taliban maupun Pemerintah Afganistan sama-sama meyakini bahwa mereka bersaudara dan tidak akan memerangi negara yang sudah ditinggalkan oleh tentara Amerika Serikat,” kata JK, kemarin.

Dia mengaku mengenal baik Ashraf Ghani dan Kepala Kantor Politik Taliban Mullah Abdul Gani Baradar. Dia mengatakan, akhir Desember 2020 lalu bertemu dengan Ghani di Kabul. Kemudian Januari 2021 lalu bertemu dengan Mullah Baradar di Doha, Qatar. Menurut JK, kedua pihak berupaya menyelesaikan secara damai konflik Afganistan yang sudah berjalan hampir 30 tahun.

JK menuturkan pihak Taliban juga sudah menyampaikan, tidak akan mengusik kantor-kantor kedutaan besar negara asing di Afganistan. “Apalagi Kedubes RI,” tegasnya.

Dia menyebut, saat ini dunia sedang menantikan masa depan Afganistan setelah Taliban berkuasa. Dia menegaskan, Indonesia punya peran penting di Afganistan dalam menjajaki perdamaian. Sehingga Pemerintah Indonesia juga harus mendukung upaya damai ketika saat ini Taliban memimpin Afganistan. (sha/JPG/rom/k8)