SAMARINDA – Pemkot tengah mengaktualisasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebelum ditetapkan dalam rapat pleno. Saat ini tengah dilakukan pemeriksaan lapangan, memastikan data nama dan alamat yang tercantum dalam basis data milik pemkot.

Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi mengatakan, DTKS yang dimiliki beberapa waktu lalu mengalami pergeseran. Dari 42.412 kepala keluarga (KK) menjadi 44.152 KK, bertambah sekitar 1.740 yang diduga dipengaruhi kondisi ekonomi akibat pandemi.

“Itu masih terus bergerak. Kami minta evaluasi berjenjang dari RT, kelurahan, hingga kecamatan untuk membantu pendataan,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya terus melakukan aktualisasi dan sinkronisasi data dengan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama BPJS Kesehatan, dalam rangka menuju Universal Health Coverage (UHC), atau pelayanan kesehatan yang paripurna. Di mana data sebelumnya jumlah warga yang belum memiliki JKN sekitar 69.102 orang pada 2020, kini mengacu data penduduk semester I 2021 berjumlah 825.494 orang, yang belum memiliki JKN menjadi 74.160 orang. “Makanya kami berharap pihak ketiga, baik perusahaan maupun dermawan bisa membantu warga miskin di sekitarnya. Dengan status UHC, warga yang menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan tidak perlu menunggu,” jelasnya.

Sementara itu, terkait engan rencana pleno DTKS, Cak Rus, sapaan akrab Rusmadi, menyebut bahwa terus berkomunikasi dengan OPD lain seperti Dinas Sosial (Dissos) hingga Dinas Koperasi dan UKM. Hal itu kaitannya dengan sejumlah bantuan dari pemerintah yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN), karena beberapa pedagang juga bisa dikategorikan sebagai pihak yang harus dibantu secara sosial dan finansial oleh pemerintah.

“Makanya kami kebut pelaksanaan verifikasi faktual (verfak), agar bisa segera diplenokan, sehingga Samarinda punya data acuan untuk melaksanakan berbagai program. Sinkronisasi dengan aplikasi juga berjalan baik,” tutupnya. (dns/dra/k16)