Singgungan terkait bencana Jakarta dinilai hanya permukaan. Lepas dari itu semua, ketika IKN berpindah, semua negara memiliki kepentingan.

 

DI pengujung Juli lalu, di depan badan intelijen, Presiden Amerika Joe Biden memprediksikan Jakarta akan tenggelam dalam waktu 10 tahun ke depan. Permukaan air laut terus meningkat. Tersebab perubahan iklim dan pemanasan global yang membuat gunungan es di kutub utara mencair. Sehingga menambah volume air laut. Tentu saja juga diperparah dengan posisi Jakarta yang rawan, lebih rendah dibanding permukaan air laut.

Menanggapi itu, anggota DPRD Kaltim Muhammad Adam Sinte berujar, pernyataan Biden itu normatif. Namun, jika negara terkuat seperti Amerika menyebut nama Indonesia, dampaknya akan jadi luar biasa.

Isu perubahan iklim pun terjadi di seluruh negara. Bisa pula menjadi pesan dalam perpolitikan mengingat Indonesia akhir-akhir ini berkiblat ke Tiongkok. Terlebih dengan isu pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim.

RUU IKN, yang akan menjadi payung hukum hijrahnya ibu kota negara ke Bumi Etam, sudah masuk program regulasi nasional. Adam meminta pemerintah pusat fokus menyelesaikan lebih dulu suprastruktur, utamanya berkaitan dengan undang-undang, sehingga ada kepastian.

Namun, membaca sinyal-sinyal yang ada, kemungkinan besar 17 Agustus tahun ini tidak ada proses peletakan batu pertama untuk groundbreaking pembangunan istana di calon ibu kota negara yang baru.

Dulu, acap di awal pengumuman IKN, banyak kunjungan dari kementerian ke Kaltim. Tapi bulan-bulan belakangan ini intensitas kedatangan pejabat dari pusat mulai berkurang. Apakah memang ada kebijakan untuk sementara tidak fokus pada IKN? Padahal, benefit pemindahan IKN tidak hanya dirasakan Kaltim, tapi juga Kalimantan secara luas hingga bahkan Sulawesi.

Harus ada sikap dari pemerintah pusat agar RUU IKN segera disahkan. Kemudian diharapkan pemerintah juga bukan hanya berkiblat pada satu negara dalam pembangunan IKN nantinya,” ujar Adam.

Disampaikan pengamat ekonomi sekaligus Dosen FEB Universitas Mulawarman Aji Sofyan Effendi, pesan yang disampaikan Biden kepada insan intelijen tidak sebegitu simpelnya. Mengingat, hubungan Indonesia dengan Tiongkok, serta dominasi proyek yang dilakukan di Kaltim melalui berbagai pembangunan. Walaupun bacaan di permukaannya Biden hanya menyinggung tentang bencana Jakarta. Tapi mereka siap hadir untuk mengimbangi Tiongkok.

Amerika siap melakukan opsi penuh di dalam pemindahan IKN ke Kaltim. Konsekuensi daripada itu, persoalan yang terkait politik ekonomi versus ekonomi politik. Politik ekonomi ingin memberikan keseimbangan, sebagai sahabat lama Amerika tidak akan tinggal diam dalam perspektif pemindahan. Di balik itu mungkin politik militer dan sebagainya,” kata Sofyan.

Karena pemindahan bukan hanya persoalan Kaltim, ini persoalan Kalimantan, spektrum Indonesia yang begitu luas dengan berbagai dampaknya. Karena dampak ekonomi itu sekeping uang tak terpisahkan,” imbuhnya.

Dia menilai, ada kelemahan dalam draf RUU IKN. Kaltim disebut dirugikan terkait persoalan peraturan presiden tentang badan otorita. Peran di daerah tidak terlihat. Wali kota/bupati lebih kepada pengarah. Hal itu sudah pernah ia sampaikan kepada pemprov tapi belum direspons sebagaimana mestinya. Sebab, pemerintah masih fokus pada penanganan Covid-19.

Kita tidak ada hubungannya dengan proyek OBOR (one belt one road), ataupun persoalan kepentingan Tiongkok, tapi pada akhirnya begitu IKN dipindah semua negara memiliki kepentingan,” tutupnya. (lil/dwi/k8)