Bambang Irawan

Kepala Laboratorium Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

 

 

TULISAN ini ingin mengkaji dan memberikan solusi alternatif melalui optimalisasi kebijakan pengendalian penyebaran Covid-19 di Kaltim. Kenaikan kasus terkonfirmasi positif di Kaltim telah sampai tingkat yang mengkhawatirkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah.

Mobilitas warga dari luar kota maupun antar-kota yang cukup tinggi menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, banyaknya warga yang tidak patuh pada protokol kesehatan khususnya pada ruang publik seperti pasar, perkantoran, dan tempat wisata memberikan kontribusi pada kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan Pemprov Kaltim untuk mencegah penyebaran seperti membatasi jam operasional tempat-tempat yang berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19. Seperti mal, tempat makan bahkan menutup sementara tempat hiburan.

Namun dengan melihat data Kaltim yang terdiri dari tiga kota dan tujuh kabupaten saat ini berada pada zona merah, upaya optimalisasi kebijakan yang telah dilakukan perlu diperkuat dan konsistensi menjalankan kebijakan serta melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan memperbaiki mitigasi bencana serta penguatan program vaksinasi di skala lokal.

Indonesia memasuki puncak gelombang kedua kasus positif Covid-19. Kaltim memberikan kontribusi angka signifikan terhadap kenaikan kasus. Sebagai salah satu provinsi dengan tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi, Benua Etam merupakan salah wilayah dengan kenaikan jumlah kasus melebihi 80 persen sejak awal Januari sampai awal Agustus 2021. Kasus terkonfirmasi tertinggi diwakili oleh wilayah yang secara topografi adalah perkotaan dan memiliki akses terbuka serta jumlah penduduk yang cukup tinggi.

Faktor lain yang memengaruhi kenaikan positivity rate adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Berdasarkan hasil pemantauan Satgas Covid-19 terhadap tingkat kepatuhan di Indonesia, saat ini Kaltim berada pada angka 82,44 persen (covid19.go.id).

Terkait dengan hal tersebut, tingkat pelanggaran terhadap protokol kesehatan secara nasional banyak terjadi di ruang-ruang publik, seperti pasar, kantor, jalan umum, rumah, dan tempat wisata.

Pada kondisi tersebut, data yang dipublikasi oleh Satgas Covid-19, saat ini Kaltim menduduki ranking 6 nasional dan tertinggi kedua di luar Pulau Jawa dan Bali. Selain itu yang tertinggi di Kalimantan dengan jumlah kasus sebanyak 132.280, serta berada di zona merah.

Pada kondisi tersebut, untuk mengantisipasi mobilisasi masyarakat yang berkontribusi pada tingginya kasus suspect di Kaltim, pemerintah mengeluarkan Instruksi Gubernur Kaltim Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperketat.

Selain itu, pemerintah pusat melakukan evaluasi dan mengganti istilah PPKM leveldan sampai kini sebagian kota dan kabupaten masih harus menjalankan kebijakan PPKM Level 4.

Adapun substansi dari kebijakan itu, pemerintah melalui gubernur meminta wali kota, bupati, camat, serta lurah dan kepala desa se-Kaltim melakukan pengetatan pintu masuk. Seperti bandara, pelabuhan laut, terminal bus antar-kota dan lainnya yang dibarengi dengan pelaksanaan tes antigen atau swab polymerase chain reaction (PCR) secara acak bagi pelaku perjalanan, terutama pelaku perjalanan lintas provinsi.

Hal itu merujuk pada replikasi kebijakan yang telah dilakukan oleh negara-negara yang berhasil menurunkan tingkat penyebaran Covid-19 melalui memberlakukan social distancing. Mengubah pembelajaran dari tatap langsung menjadi tatap maya, meliburkan dan menutup pabrik, tempat wisata, mal, kantor-kantor, bioskop, serta tempat hiburan lainnya.

Selain itu melakukan tes Covid-19 baik secara cepat, melaksanakan isolasi terbatas di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat infeksi tinggi dalam bentuk PPKM dan sebelumnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

PENGETAHUAN DAN SIKAP

Pengetahuan dan sikap masyarakat berkontribusi pada penyebab pelanggaran protokol kesehatan (Sari RK, 2021). Munculnya varian baru Covid-19 dengan penyebaran yang cepat, masih terdapat kelompok masyarakat yang enggan mengenakan masker.

Ditambah masih seringnya masyarakat berkumpul di ruang publik seperti rumah ibadah, kedai-kedai kopi, restoran, hingga tempat-tempat yang untuk sementara dilarang (berdasarkan kebijakan pemerintah). Masalah itu dianggap menjadi faktor utama penghambat penanggulangan pandemi yang saat ini.

KURANGNYA RESPONS PEMERINTAH

Kecepatan penyebaran Covid-19 terutama varian baru saat ini terjadi, tidak sebanding dengan kecepatan respons pemerintah di tingkat pusat sampai daerah dalam penanganannya. Terutama pada upaya preventif sekaligus kuratif. Sehingga penyebaran Covid-19 semakin sulit dikendalikan.

Ketidaktanggapan itu bisa disebabkan oleh lemahnya struktur birokrasi di tingkat pusat dan daerah serta disposisi yang tidak adaptif dengan masalah yang dihadapi. Sehingga prioritas pemerintah pada masalah Covid-19 (pada awal-awal penyebaran) terabaikan dan telah banyak memakan korban. Keadaan tersebut justru semakin mempersulit karena implikasi yang terjadi menjadikan kompleksitas permasalahan yang dihadapi semakin tinggi.

KOORDINASI LEMAH

Lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan menjadi faktor penyebab penanggulangan pandemi (Agustino, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, koordinasi antar-pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim adalah soal kewenangan.

Kebijakan menjadi ambigu untuk melakukan karantina atau pembatasan sosial terhadap wilayah yang seharusnya dilakukan isolasi/karantina tidak bisa dilakukan ketika mobilitas masyarakat tidak dibatasi.

Hal itu tergambar dengan tetap beroperasinya bandara dan pelabuhan yang menjadi pintu masuk masyarakat dari luar daerah. Kebijakan itu membuka peluang Covid-19 bisa menyusup kepada orang dengan status orang tanpa gejala (OTG) yang sangat berpotensi menyebarkan virus.

Tidak sebandingnya antara produksi dan permintaan menjadikan program vaksinasi secara nasional terhambat. Bahkan, Kaltim bukan salah wilayah yang mendapat prioritas dalam distribusi vaksin itu.

REKOMENDASI DAN SOLUSI

Mencermati masalah dan isu strategis, Pemprov Kaltim dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota harus melakukan agenda kebijakan yang berbasis pada data dan akar atas kondisi yang terjadi. Solusi kebijakan harusnya disusun secara holistik, konsisten, dan tepat sasaran. Maka rekomendasi alternatif kebijakan yang ditawarkan adalah:

Kebijakan yang Konsisten

Pemerintah melalui kebijakan PPKM hanya sebuah langkah cepat yang dilakukan untuk memperkecil risiko yang terjadi. Namun, konsistensi dalam menjalankan dan benar-benar taat terhadap kebijakan perlu dilakukan. Terutama menerapkan 5M di ruang publik.

Sedangkan untuk membatasi mobilitas penduduk bisa dilakukan dengan pemberlakuan tes PCR bagi masyarakat yang akan masuk ataupun keluar wilayah Kaltim. Termasuk melakukan upaya 3T (tracking, testing, dan treatment).

Khususnya bagi OTG sampai melakukan pendataan pada warga terpapar dan membuka data tersebut pada publik seluas-luasnya. Sehingga masyarakat bisa menghindari hubungan atau kontak langsung (untuk sementara waktu) dengan orang-orang yang terinfeksi.

Diperlukan pengawasan lapangan secara konsisten dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam praktiknya. Bahkan jika kasus terkonfirmasi cenderung tinggi, pilihan untuk melakukan micro-lockdown adalah jalan yang harus ditempuh.

Tingkatkan Pengetahuan Masyarakat

Sejumlah masyarakat tak patuh terhadap protokol kesehatan. Ditambah pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kondisi pandemi yang belum baik. Kondisi itu mestinya membuat Pemprov Kaltim memberikan banyak edukasi kepada mereka.

Membuka akses seluas-luasnya dalam penyediaan informasi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat melalui website resmi pemerintah. Selain itu, official akun resmi pemerintah seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp bisa dimanfaatkan untuk mitigasi dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Adapun konten yang disampaikan berkaitan dengan apa itu Covid-19? Bagaimana menghindari Covid-19? Bagaimana Covid-19 menular? Cara melindungi dari bahaya Covid-19? Hingga bagaimana protokol menjalankan isolasi mandiri (isoman)? Sampai dengan kampanye program vaksinasi.

Penyebaran konten tersebut akan semakin efektif bila Pemprov Kaltim melibatkan pemangku kepentingan terutama tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemuka agama. Kemudian penyebarannya dilakukan secara masif. Dengan meningkatkan pengetahuan, maka memberikan kontribusi positif terhadap sikap masyarakat dalam melihat persoalan yang dihadapi.

Percepatan Vaksinasi

Walaupun kebijakan vaksinasi itu adalah kewenangan pemerintah pusat dan Kaltim bukan wilayah yang mendapat prioritas vaksinasi nasional. Namun pada tingkat lokal (pemerintah provinsi sampai kabupaten/kota) diperlukan kesiapan dalam respons yang cepat. Yakni, menerapkan manajemen bencana yang baik dengan melakukan evaluasi secara berkala sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Dengan begitu, target yang ingin dicapai bisa terus terpantau dengan efektif dalam pencapaiannya. Selain itu, membuka kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk bisa bersama pemerintah menjalankan program tersebut melalui kemitraan dengan pihak swasta untuk melaksanakan vaksinasi mandiri. Tentunya semakin diperluas dan memperlebar jangkauan vaksinasi serta dapat menekan peningkatan positivity rate di Kaltim. (rom/k8)