SAMARINDA–Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang dipimpin Hongkun Otoh menyepakati pasal yang didakwakan JPU untuk Abbas dan Hadi Suprapto alias Belur. Terlebih, fakta-fakta yang terungkap di persidangan memperkuat dakwaan jaksa jika keduanya melakukan praktik pertambangan tanpa izin di areal TPU Serayu, Jalan Serayu, Tanah Merah, Sempaja Utara.

“Menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal kesatu dalam dakwaan, Pasal 158 juncto Pasal 35 UU 3/2020 tentang Perubahan UU 4/2009 tentang Pertambangan juncto Pasal 55 Ayat 1 (1) KUHP,” ucap Hongkun membaca amar putusan, (13/8).

Untuk besaran pidana, sambung dia, perlu mempertimbangkan hal-hal memberatkan atau meringankan. Seperti ulah keduanya membuat pemerintah merugi dan merusak alam tanpa pemulihan yang mumpuni atas penggalian sekitar dalam hal memberatkan. Sementara hal meringankan, kedua terdakwa dinilai majelis hakim kooperatif selama persidangan dan mengakui bersalah atas perbuatannya.

Sehingga tuntutan selama dua tahun pidana penjara yang diajukan JPU Tri Nurhadi pada 10 Agustus lalu perlu dipertimbangkan atas pertimbangan tersebut dan majelis menyulih rupa besaran pidana dalam vonis. “Memvonis terdakwa Abbas dan Hadi Suprapto alias Belur selama 1 tahun 7 bulan pidana penjara,” lanjutnya.

Sementara denda, majelis sepakat dengan besaran yang diajukan JPU yakni membebankan keduanya membayar denda Rp 1 miliar jika tak diganti ketika inkrah maka diganti dengan kurungan pidana selama enam bulan. Atas vonis tersebut, kedua terdakwa atau JPU memilih pikir-pikir atas putusan tersebut. (ryu/kri/k8)