Adanya kasus utang piutang yang menyeret Ketua Komisi III, DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, turut menimbulkan dugaan di beberapa kalangan. Hal ini, berkaitan dengan dugaan politik yang beredar. Salah satu yang menyeruak bahwa adanya keterkaitan antara proses pergatian Ketua DPRD Kaltim yang beberapa waktu lalu sempat ramai diberitakan.

Saat itu, Hasanuddin Mas’ud diagendakan partai untuk mengganti posisi ketua DPRD Kaltim yang dijabat Makmur HAPK.
Terkait hal itu, Dosen Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah berikan pandangannya. Ia sampaikan bahwa tudingan kalau laporan cek kosong ini berkaitan dengan pergantian ketua DPRD, ia pikir terlalu prematur dan sulit untuk dibuktikan.

“Bisa jadi itu reaksi orang yang sedang panik. Ibarat orang hanyut, kecenderungannya ingin meraih apapun yang ada didekatnya. Persis dalam kasus ini, alasan pergantian ketua DPRD seolah hendak dijadikan sebagai senjata menyerang balik. Kalau memang tidak ada masalah dalam dugaan pelaporan cek kosong itu, seharusnya bersikap santai saja. Tidak perlu bereaksi berlebihan dan mengaitkannya dengan posisi ketua DPRD,” jelas Herdiansyah Hamzah yang kerap disapa Castro itu.

Ia lanjutkan, kasus hukum mesti ditempatkan dijalurnya, jangan dipolitisasi. Perkara hukum harus dijawab dengan argumentasi hukum pula. “Kalaupun memang benar ada korelasi diantara keduanya, itu hanya bonus. Artinya, perkara hukum yang bisa jadi menguntungkan pihak lain secara politik, bukan sebaliknya. Jadi ini bukan politisasi hukum, tetapi perkara hukum yang bisa jadi berdampak secara politik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Castro juga menjawab pertanyaan awak media, perihal jika semisal kasus ini sampai ke pengadilan, apakah status Hasanuddin Mas’ud di DPRD bisa di PAW atau diberhentikan sementara. “Dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c Tatib DPRD kaltim, salah satu syarat PAW itu kalau anggota DPRD dinyatakan bersalah berdasarkan putusan inkracht karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun ke atas. Sementara untuk pemberhentian sementara, bisa dilakukan jika sudah menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus, atau terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas (lihat Pasal 96 ayat (1) tatib DPRD Kaltim),” jelasnya.

“Laporan cek kosong ini kan bukan pidana khusus. Jadi tinggal melihat pasal sangkaannya, menggunakan pasal berapa dan ancaman hukumannya berapa,” ucapnya. (pr)