KABUL– Tentara Afghanistan kian terdesak. Kamis (12/8) Taliban berhasil memperluas area kekuasaannya. Mereka mengambil alih Ghazni. Itu adalah ibu kota provinsi ke-10 yang berhasil mereka kuasai hanya dalam waktu sepekan. Jaraknya hanya sekitar 150 kilometer dari ibu kota negara, Kabul. Ghazni menghubungkan wilayah Kabul-Kandahar. ”Musuh sudah mengambil alih,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan Mirwais Stanikzai seperti dikutip Agence France-Presse.

Gubernur Ghazni kini ditangkap dan dibawa Taliban. Mereka mengunggahnya di akun Twitter kelompok pro-Taliban. Beredar spekulasi bahwa pemerintah berang karena Pemerintah Provinsi Ghazni menyerah begitu saja tanpa perlawanan sengit. Taliban juga telah menyerbu tahanan di Kandahar dan membebaskan para narapidana.

Sadar peluang untuk menang dari Taliban kian mengecil, pemerintah menawarkan hal baru di meja negosiasi yang berlangsung di Doha, Qatar, yaitu berbagi kekuasaan. Syaratnya, semua pertempuran harus dihentikan. ”Taliban diberi tawaran berupa pemerintahan perdamaian,” ujar negosiator Afghanistan Ghulam Farooq Majroh. Namun, dia tidak memerinci terkait proposal tersebut.

Kepala Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah berada di Doha untuk mendiskusikan perdamaian di Afghanistan. Dia bertemu perwakilan dari Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Rusia, dan beberapa negara lainnya. Abdullah menegaskan bahwa proposal perdamaian sudah dibagikan ke pemerintah Qatar. Sama seperti Majroh, Abdullah tak memerinci isinya.

Pemerintah Afghanistan memang harus bergerak cepat. Sebab, setiap harinya kian banyak wilayah yang jatuh ke tangan Taliban. Itu membuat daya tawar mereka kian lemah. Mayoritas daerah utara dan barat Afghanistan kini sudah berada di tangan Taliban. Kota-kota yang tersisa hanya menghitung hari sebelum jatuh ke tangan kelompok yang pernah memimpin Afghanistan pada 1996–2001 itu. Intelijen AS bahkan memperkirakan Taliban bisa menguasai Kabul dalam waktu 90 hari jika tidak dihentikan dari sekarang.

Bulan lalu Taliban menyatakan akan mengungkap proposal perdamaian yang mereka tawarkan pada Agustus. Namun, sepanjang bulan ini Taliban justru meningkatkan serangan di lapangan, bukannya berusaha berdamai.

”Pernyataan Taliban di Doha tidak selaras dengan tindakan mereka di Badakhshan, Ghazni, Helmand, dan Kandahar. Upaya untuk memonopoli kekuasaan melalui kekerasan, ketakutan, dan perang hanya akan mengarah pada isolasi internasional,” tegas Chargé d’affaires AS di Afghanistan Ross Wilson seperti dikutip Al Jazeera.

MALAYSIA

Perang kekuasaan juga terjadi di Malaysia meski tensinya tak setinggi konflik di Afghanistan. Voting mosi kepercayaan terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak akan dipercepat seperti permintaan Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah. Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin Abdullah menegaskan bahwa voting bakal tetap digelar pada 7 September mendatang.

Menurut Saifuddin, Sekretaris Parlemen Nizam Mydin bin Bacha Mydin sudah mengirimkan pemberitahuan kepada semua anggota parlemen terkait jadwal tersebut. ”Untuk saat ini itu tanggalnya,” tegas dia.

Saifuddin menjelaskan bahwa saat ini kabinet sedang membahas siapa yang akan mengajukan mosi kepercayaan itu nanti. Apakah Wakil PM Ismail Sabri Yaakob ataukah menteri lainnya. Mosi kepercayaan pernah diajukan pemerintahan sebelumnya, tapi situasinya saat ini berbeda. Saifuddin merujuk pada situasi politik di Malaysia yang kini memanas. Dia juga menampik desas-desus bahwa Muhyiddin bakal mengundurkan diri. Politikus 60 tahun itu memastikan, tidak ada pembahasan terkait pengunduran diri PM di kabinet.

Sesi baru parlemen akan dibuka pada 6 September nanti. Biasanya saat itu raja akan berpidato. Isi pidatonya ditulis pemerintahan saat ini. Banyak pihak yang berpendapat bahwa sebaiknya mosi kepercayaan dimajukan saja. Sebab, bakal sangat memalukan jika raja sampai membaca pidato dari pemerintahan yang ternyata ambruk keesokan harinya karena tidak mendapatkan dukungan suara mayoritas di parlemen. ”Akan lebih baik voting dilakukan sebelum pidato raja,” tegas Wakil Ketua Parlemen Azalina Othman seperti dikutip Free Malaysia Today. (sha/c9/bay)