SAMARINDA–Proyek tangki timbun dan terminal BBM di Samboja senilai Rp 600 miliar diketahui para pemegang saham PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) dari rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP). Dokumen itu diajukan direksi perseroan daerah milik Pemkab Kutai Kartanegara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) akhir 2018.

Skema kerja sama yang menempatkan perseroan pelat merah itu jadi pemegang saham istimewa atau golden share sebesar 20 persen, jadi alasan tiga pemilik saham; Pemkab Kukar (99 persen), Perusda Tunggang Parangan (0,6 persen), dan Perusda Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (0,4 persen), mengamini usulan kerja sama dengan PT Petro TNC International tersebut. Terlebih, perseroan yang saat itu baru beroperasi lima bulan, jelas butuh ruang lebih agar dapat menyumbang profit ke pendapatan daerah.

Skema golden share jelas menguntungkan, (PT) MGRM tak perlu keluar uang. Cukup bantu mengurus perizinannya,” ucap Bambang Arwanto, pelaksana tugas direktur utama Perusda Tunggang Parangan di Pengadilan Tipikor Samarinda, (12/8). Ditambah, lanjut dia, ketika proyek rampung, PT MGRM dapat kuasa untuk kelola operasinya. Urusan mencari investor yang berminat mengucurkan uang dalam proyek itu jadi urusan PT Petro TNC. MGRM tak perlu ambil pusing. Namun, hingga pengujung tahun, proyek itu tak kunjung ada.

Makanya saat RUPS November 2019, pemegang saham mengevaluasi ulang RKAP sebelumnya,” akunya. Sebulan berselang, para pemilik saham langsung menggelar RUPS luar biasa (RUPSLB) pada 27–30 Desember 2019. Tujuannya, mendetailkan sejauh mana kerja sama tersebut. Mengingat, di awal usulan hanya analisis umum yang disampaikan direksi. Tanpa memerinci gambaran detail kerja sama tersebut dalam RKAP 2019. Ada dua poin lain yang diusulkan untuk segera dibenahi direksi MGRM dalam RUPSLB itu.

Selain memerincikan RKAP, memindahkan rekening perusahaan dari Bank Mandiri ke Bankaltimtara, serta mengaudit ulang keuangan perseroda yang dilakukan kantor akuntan publik. Selama tak lengkap, pemegang saham sepakat untuk tak menandatangani RKAP MGRM 2020,” sambungnya. Hal senada diterangkan Shafik Avicenna, dirut Perusda Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (KSDE) periode 2012–2020 yang dihadirkan JPU Zaenurrofiq ke persidangan itu. Menurut dia, pemilik saham mempertanyakan alasan proyek itu tak kunjung berwujud, padahal medio April 2019 ada penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara PT MGRM dan PT Petro TNC International.

Bentuknya groundbreaking diselenggarakan di pendopo wakil bupati (Kukar),” ungkapnya ketika diperiksa. Shafik memang hanya mengikuti pra-RUPSLB pada 27 Desember 2019, sementara RUPSLB pada 30 Desember 2019 dirinya berhalangan hadir karena tengah dinas luar kota. Kedua pemegang saham ini pun mengaku RKAP PT MGRM baru disetujui dan ditandatangani keduanya Juni 2020. Alasannya kami menunggu tiga poin yang kami minta itu dilengkapi direksi,” terang keduanya ketika ditanya majelis hakim yang dipimpin Hasanuddin bersama Arwin Kusmanta dan Suprapto tersebut.

Disinggung majelis tentang pengalihan dana Rp 50 miliar dari PT MGRM untuk membeli saham 10 persen di PT Petro Indotank, anak usaha PT Petro TNC Internasional dalam investasi proyek tangki timbun dan terminal BBM, keduanya justru tak mengetahui hal tersebut. Setahu saya hanya golden share itu, jadi tak ada bahas anggaran perseroan lain,” celetuk Shafik. Di RUPS November 2019, dia memang sempat meminta direksi PT MGRM untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan dana perseroan. Meski berbentuk persero, PT MGRM tak sepenuhnya bisa bekerja mengikuti regulasi perseroan pada umumnya.

Karena sumber dananya berasal uang daerah. khususnya participating interest (PI) 10 persen Blok Mahakam. Selain membahas tiga poin itu, RUPS di November 2019 itu sempat membahas agar MGRM lebih efisien dalam pengeluaran internal mereka. Khususnya gaji pegawai. Selain membuka dua kantor, gaji Iwan Ratman selaku dirut kala itu menyentuh angka di atas Rp 100 juta per bulan. Saat itu hanya diminta evaluasi beban kerja. Jika layak tak masalah. Jika tidak, bisa ditekan pengeluaran dari sisi itu,” singkatnya. Ketika diberikan kesempatan, terdakwa menyoal alasan lambannya pemilik saham untuk mengesahkan RKAP 2020.

Padahal, menurut Iwan, dia sempat mengajukan tiga kali permohonan RUPS agar menyetujui RKAP, sehingga perusahaan melat merah yang dipimpinnya kala itu bisa bekerja.

Namun, kedua saksi itu menilai hal tersebut tak bisa dilakukan. Lantaran tiga poin yang diminta pemegang saham belum dipenuhi direksi. Baru kami tanda tangani Juni 2020 karena dipenuhi kala itu,” singkat keduanya. Selepas keduanya bersaksi, majelis hakim menunda persidangan dan bakal melanjutkan pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU pada 19 Agustus mendatang. (ryu/riz/k16)