Dugaan  pemberian cek kosong yang diduga dilakukan oleh politisi di DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud (HM) hingga saat ini masih terus bergulir. Kabarnya, kasus tersebut sudah dalam tahap penyidikkan, yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pelapor yang bernama Irma Suryani saat dikonfirmasi awak media mengatakan, hal ini merupakan jalan keluar satu-satunya agar bisa menyelesaikan masalah utang - piutang dengan sahabatnya N, yang merupakan istri dari anggota DPRD Kaltim itu.

"Saya sudah sabar menunggu masalah utang - piutang ini diselesaikan. Pada tahun 2017 saat cek giro diberikan oleh dia, ternyata itu tidak bisa dicairkan,” ungkap Irma saat didampingi penasihat hukumnya di kediamannya yang berada di Jalan S Parman, Samarinda.

Dia menjelaskan, memang saat ini dirinya sudah memegang beberapa sertifikat tanah serta rumah milik N. Namun, dirinya bersikeras, agar uang sebesar Rp 2,7 miliar bisa segera dibayarkan. "Saya gak butuh surat tanah dan rumah itu, itu gak bisa dicairkan. Yang saya mau uang saya cepat kembali," jelasnya.

Disinggung mengenai uang tersebut, Irma membeberkan, dirinya bersama terlapor menjalankan bisnis barang branded dan dan perhiasan. Lalu di 2016 kedua belah pihak menjalankan bisnis solar laut. 

"Rp 2,7 miliar itu saya pinjamkan untuk bisnis solar laut sesuai perjanjian. Namanya dengan sahabat saya ya percaya aja," bebernya lagi. Irma berharap masalah utang-piutang ini bisa segera selesai. Pasalnya duit sebesar itu sangat dibutuhkan Irma dimasa pandemi Covid-19 seperti ini.

Sementara itu, HM mengatakan permasalahan ini dengan Irma Suryani hanyalah siasat untuk meraup keuntungan dari dirinya. "Itu enggak benar, nipu aja itu. Wanita (Irma Suryani) itu cuma memeras saya aja," katanya saat dihubungi melalui aplikasi pesan instant.

Saud Purba selaku kuasa hukum HM membenarkan bahwa kliennya belum bisa memenuhi panggilan. "Kemarin memang ada panggilan dari Polresta Samarinda, tapi karena sakit kami minta ditunda," ungkap Saud saat dikutip dari Suara.com melalui sambungan seluler, Kamis (12/8).

Saud menjelaskan, sangkaan yang dialamatkan kepada kliennya, berawal dari adanya utang piutang biasa untuk jual beli barang. Irma Suryani selaku pelapor mengaku, pembayaran hutang senilai Rp 2,7 miliar masih belum diselesaikan HM. Namun, HM mengaku masalah tersebut sudah selesai. Dibuktikan dengan bukti transfer. "Jadi bukan penipuan seperti yang disangkakan. Hanya utang piutang biasa saja dan sudah selesai," jelasnya. 

Sebelumnya, HM dan istri telah dipanggil oleh penyidik kepolisian. Namun, proses penyidikan tersebut terhambat lantaran istri saat ini sedang sakit. Pihak kepolisian pun akan menjadwalkan penyidikan kembali. 

Kepada penyidik, Saud juga sudah menyampaikan hal senada. Justru sang klien merasa bingung, terkait asal cek. Sebab kliennya merasa tak pernah memberikan cek kepada Irma Suryani. Penyelesaian dengan jalur kekeluargaan sudah sempat dilakukan, dengan datangnya somasi setahun lalu. Tetapi, tak ada titik temu dari upaya tersebut.

BANTAH POLITIS

Irma juga membantah aksi pelaporannya berkaitan dengan politik. Untuk diketahui, HM memang santer disebut akan menggantikan Makmur HAPK menjadi Ketua DPRD Kaltim. "

"Ini yang sampai sekarang buat saya bingung. Kenapa harus dikaitkan dengan masalah politik? Saya ini pure adalah pengusaha," ucapnya, Jumat (13/8/2021). Irma mengakui memang beberapa kenalannya merupakan anggota partai. Namun, batasannya hanya pada rekan bisnis semata. "Urusan saya bisnis. Saya bukan politisi loh ya, dan saya tidak tertarik dengan poltik," imbuhnya

MASIH MENUNGGU

Ditanya soal kasus ini, Kejaksaan Negeri Samarinda mengaku menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Kepala seksi pidana umum (Kasi Pidum) Kejari Samarinda Hafidi, Jumat (13/8/2021) mengatakan saat ini pihak kejaksaan belum bisa berbuat banyak terkait kasus tersebut. Pihaknya pun saat ini tengah menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian terkait kasus tersebut.

"Kami belum bisa komentar banyak, karena kami dengan surat SPDP itu. Sepenuhnya masih di penyidikan," ucapnya. Namun pihaknya akan membantu penyidik untuk memenuhi unsur pidana yang kurang. Jika memang semua unsur telah dipenuhi maka proses berikutnya berlanjut ke P21.

Hanya saja pihaknya belum bisa berandai-andai jika kasus ini dapat terus ke tahapan berikutnya. "Tapi semuanya berpulang dari hasil penyelidikan, saya tidak bisa berkomentar banyak. saat ini saya belum mengerti apa-apa. hanya sekedar SPDP, penyidikan atas nama yang bersangkutan," ujarnya. (pro)