Oleh:

Harry Setya Nugraha, SH MH

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

 

Sejak ditemukan kasus pertama Covid-19 di Indonesia hingga saat ini (10 Agustus 2021, Red), tercatat setidaknya 3.718.821 masyarakat Indonesia terkonfirmasi Covid-19 dengan 437.055 kasus aktif.

Dari angka-angka tersebut, 110.619 orang masyarakat Indonesia harus gugur, mulai warga masyarakat pada umumnya, tenaga kesehatan, hingga para pejabat pemerintahan. Kondisi ini membuat pemerintah harus terus berupaya untuk menekan angka penyebaran Covid-19 dengan berbagai cara. Salah satunya dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sejak diberlakukan pada 11 Januari 2021, PPKM dalam praktiknya terus “bermetamorfosis”. Tercatat setidaknya perubahan bentuk PPKM terjadi mulai PPKM Mikro, PPMK Darurat, hingga pada akhirnya kini berada pada bentuk PPKM Level 1 sampai Level 4. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana sebenarnya hukum memandang kebijakan tersebut?

Berkenaan dengan hal tersebut, perdebatan mengenai aspek hukum kebijakan PPKM sebenarnya sudah terjadi sejak kebijakan tersebut diberlakukan. Perdebatan terjadi seputar bagaimana status hukum kebijakan PPKM? Siapa yang harusnya mengoordinatori? Apa sanksi atas pelanggaran kebijakan PPKM? Hingga bagaimana kewajiban negara atas pemenuhan hak dasar warga masyarakat terdampak kebijakan PPKM?

Berbicara mengenai status hukum kebijakan PPKM, meski di satu sisi harus dipahami bahwa kebijakan ini salah satu langkah dan upaya pemerintah untuk menekan angka persebaran Covid-19. Namun, sulit memang rasanya mencari sandaran hukum atas dikeluarkannya kebijakan PPKM.

Sebagaimana diketahui, secara normatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan hanya mengenal empat tindakan untuk menangani kondisi-kondisi kedaruratan kesehatan. Keempat tindakan tersebut diatur dalam Pasal 49 undang-undang a quoyakni karantina rumah; karantina wilayah karantina rumah sakit; atau pembatasan sosial berskala besar.

Dari keempat tindakan tersebut, dapat dilihat bahwa PPKM tidak dikenal sebagai salah satu tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menangani kondisi-kondisi kedaruratan kesehatan. Hal ini membuat warga masyarakat mempertanyakan soal status hukum kebijakan PPKM.

Dalam aspek kelembagaan, ketika presiden melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 telah menetapkan bahwa bencana non-alam yang disebabkan oleh Covid-19 sebagai bencana nasional, maka penanggulangan bencana seharusnya dilakukan atas koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagaimana diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bukan oleh menteri, baik menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi maupun menteri dalam negeri.

Lebih lanjut berbicara mengenai sanksi, anehnya sanksi yang dikenakan kepada setiap warga masyarakat pelanggar PPKM salah satunya disandarkan pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Sementara di sisi yang lain, telah disampaikan sebelumnya bahwa kebijakan PPKM dikeluarkan tidak disandarkan pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Hal ini menandakan terjadinya inkonsistensi penggunaan peraturan perundang-undangan dalam penanganan Covid-19.

Yang tidak kalah menarik adalah ketika kepala daerah dapat dikenai sanksi menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah apabila tidak melaksanakan kebijakan PPKM karena dianggap tidak melaksanakan program strategis nasional. Hal ini menurut penulis tidak dapat dibenarkan karena menurut Perpres Nomor 109 Tahun 2020, PPKM bukanlah menjadi salah satu bagian dari proyek strategis nasional.

Selain mengenai status hukum, aspek kelembagaan, serta sanksi, perdebatan soal kebijakan PPKM sesungguhnya juga menyasar pada tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.

Jika konsisten mengacu pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, terdapat ketentuan yang pada intinya menyatakan bahwa dalam kondisi atau terhadap tindakan tertentu, negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar orang maupun perlindungan terhadap kelompok rentan.

Hal ini membuat apabila negara abai terhadap kewajiban tersebut, warga masyarakat dapat “menggugat” negara atas haknya yang tidak terpenuhi. Berbeda dengan kebijakan PPKM, warga masyarakat tidak serta-merta dapat “menggugat” negara atas pemenuhan kebutuhan dasar oleh karena memang PPKM tidak memberikan kewajiban dalam hal tersebut.

Bagi penulis, semua perdebatan ini adalah sebuah permasalahan yang harus segera disikapi dengan bijak. Terlebih kebijakan PPKM pada level-level tertentu kembali diperpanjang di wilayah Jawa-Bali hingga 16 Agustus 2021 dan di luar wilayah Jawa-Bali hingga 23 Agustus 2021.

Presiden menurut hemat penulis dapat menerbitkan Perpu Kekarantinaan Kesehatan untuk mengakomodasi PPKM sebagai salah satu tindakan mitigasi risiko di wilayah pada situasi kedaruratan kesehatan. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan terhadap status hukum PPKM ke depannya.

Pertanyaannya adalah apakah syarat objektif penerbitan perpu oleh presiden dapat terpenuhi? Berbagai kondisi yang terjadi saat ini penulis kira sudah cukup menjadi alasan objektif bagi presiden untuk menerbitkan perpu. Yakni terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat.

Hal ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Namun, apabila langkah ini tidak diambil, satu-satunya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memberlakukan berbagai kebijakan berdasarkan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Penanggulangan Bencana secara murni dan konsekuen. (luc/k16)