Pemerintah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di berbagai daerah, termasuk Samarinda, menjadi pukulan berat bagi sektor pariwisata. Terlebih status tersebut diperpanjang hingga Senin (23/8) mendatang, semakin membuat para pengusaha berpikir untuk mempertahankan bisnis.

 

SAMARINDA–Segala upaya telah dilakukan agar usaha tetap berjalan. Sayang, ongkos pengeluaran yang lebih besar ketimbang pemasukan menjadi masalah utama. Akibatnya, para pemilik usaha mulai mengambil langkah agar usahanya tetap jalan.  

Seperti yang diungkapkan Direktur Rumah Ulin Arya Sheila Achmad, beberapa waktu lalu, pihaknya sudah merumahkan lebih 70 pegawai. Hal itu karena perusahaan tidak mampu lagi membayar gaji para pegawai, lantaran sejak pelaksanaan PPKM Level 4, Senin (26/7) lalu, bisnis pariwisata diminta tutup. “Selama ini kami selalu mengikuti arahan pemerintah. Tetapi jika kondisi terus-menerus, bisnis kami juga bisa terpengaruh,” ucapnya (11/8).

Selaku Ketua DPC PUTRI Samarinda, Sheila menyebut, keputusan merumahkan pegawai tidak hanya dilakukan di tempat usaha yang dikelolanya, beberapa tempat usaha pariwisata lain juga melakukan hal serupa. Padahal sejak adanya pelonggaran di sektor pariwisata era pandemi, pihaknya sudah menerapkan sejumlah pembatasan, menyesuaikan dengan arahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), yakni protokol kesehatan berbasis CHSE atau cleanliness (kebersihan), health (kesehatan), safety (keamanan), dan environment (ramah lingkungan). “Kami punya satgas internal mengawasi jumlah pengunjung yang hadir hingga petugas khusus yang berkeliling memantau potensi kerumunan,” ucapnya.

Disebutnya, sektor pariwisata dianggap non-esensial karena bukan kebutuhan utama, sehingga kerap dipandang “sebelah mata”. Namun, sektor tersebut banyak warga yang menggantungkan hidupnya. “Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bisnis tidak bergerak. Malah manajemen sudah mulai memikirkan untuk PHK pegawai, jika kondisi terus berlanjut,” ungkapnya.

Dia berharap, Pemkot Samarinda bisa bijak, khususnya sektor pariwisata untuk bisa beroperasi agar ada pemasukan. “Kami siap saja mengikuti berbagai pembatas. Semoga ada kebijakan dari wali kota,” harapnya.

Dikonfirmasi hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Samarinda I Gusti Ayu Sulistiani menyebut sudah mendengar keluhan dari para pengelola destinasi wisata yang terdampak pandemi. Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena penetapan status PPKM Level 4 merupakan instruksi pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi penanganan pandemi di daerah. “Kami tidak bisa apa-apa. Itu (status PPKM Level 4) pusat yang menentukan,” ujarnya, kemarin.

Bahwa selama ini wali kota Samarinda secara tersirat ingin perekonomian di semua sektor bisa berjalan. Tetapi jika ada kebijakan di satu sektor misalnya pariwisata, kemudian berdampak kembali meningkatnya kasus terkonfirmasi Covid-19 di Samarinda, maka menjadi masalah baru. “Saat ini kami hanya bisa membantu menenangkan para pemilik destinasi untuk bisa bersabar. Semoga status Samarinda bisa turun, sehingga bisa melonggarkan beberapa sektor,” tutupnya. (dns/dra/k8)