SAMARINDA - Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kaltim, masih berada di meja pimpinan DPR RI. Belum ada penjadwalan untuk membahasnya. 

Begitu juga, Panitia Khusus (Pansus) yang akan dibentuk untuk membahasnya menjadi UU, belum ada titik terang. Tahapan pembahasan RUU IKN yang tak berjalan ini akibat pandemi COVID-19, mengharuskan pemerintah pusat dan DPR RI menundanya. 

"RUU IKN setahu saya sudah di pimpinan DPR RI dan nanti akan dibawa ke Banmus untuk selanjutnya dijadwalkan. Saya tidak tahu pasti (pembahasan RUU JKN) jadi Pansus atau tidak, karena masih di pimpinan DPR RI," kata Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono saat silaturahmi dengan PWI Kaltim dan sejumlah wartawan, Rabu (11/8/2021). 

Budisatrio menambahkan saat ini kondisi keuangan APBN tidak memungkinkan untuk alokasikan IKN. Dikarenakan, penanganan COVID-19. 

"Kita harus sadar kondisi keuangan APBN. Perlu dicatat akibat pandemi, kementerian lembaga banyak di potong refocusing. Kementan contohnya, sudah tiga kali dipotong yang jumlahnya lebih dari Rp 3 triliun," kata Budisatrio. 

Untuk itu, masyarakat Kaltim yang akan merasakan pemindahan IKN berpusat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Panajam Paser Utara, agar waspada untuk mengontrol ekspetasi terhadap rencana ini. 

"Tentunya masyarakat Kaltim tidak sabar pemindahan IKN. Ekspekstasi tidak kontrol dari masyarakar agar waspada. Kita berharap dan optimis (IKN akan terealisasikan). Dan saya belum tahu ground breaking," ujarnya. 

Sementara itu, adanya persemaian modern di IKN, dikatakan Budisatrio, sudah berjalan tahap I oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ia setuju, bibit yang disemai mesti diutamakan tanaman lokal Kaltim. 

"Persemaian bibit di IKN oleh KLHK masih tahap 1. Ini sedikit terkendala pandemi covid. Bibit yang tersedia kita harapkan spesies lokal," katanya. (myn)