Banyaknya aktivitas pertambangan batu bara di Kaltim berbanding terbalik dengan pemasukan yang diterima daerah ini. Penyebabnya, perusahaan memakai NPWP Jakarta, sehingga pajak mengalir ke pusat.

 

 

BALIKPAPAN-Klaim pejabat pemerintah daerah jika tak punya lagi kewenangan mengawasi aktivitas pertambangan di wilayahnya, ditepis pusat. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong menegaskan, pemerintah daerah masih punya kewenangan.  

Kewenangan pengawasan itu, kata Alue, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, punyakewenangan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Izin usaha pertambangan (IUP) atau kontrak karya yang sudah dan tetap beroperasi, pengawasannya tetap berada pada pemerintah daerah.

Alue merasa perlu meluruskan informasi yang sebelumnya mengemuka terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Dia sekaligus menanggapi pernyataan Gubernur Kaltim Isran Noor yang menyampaikan bahwa pemerintah pusat-lah yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan pertambangan di daerah. “Itu konteks dalam administrative control, menurut saya. Tapi pak gubernur, juga punya aparat pengawas lingkungan hidup. Jadi, akibat perizinan itu berdampak terhadap lingkungan hidup, gubernur berhak mengawasi dan memberikan tindakan. Semisal tambang-tambang yang beroperasi seenaknya dan merusak lingkungan,” katanya dalam Rilis Survei Nasional: Persepsi Publik atas Pengelolaan dan Potensi Korupsi Sektor Sumber Daya Alam (SDA), kemarin.

Lanjut dia, persoalan krusial bagi daerah adalah korupsi yang dilakukan elite pemerintahan. Karena itu, dia mendorong agar alokasi hasil penerimaan sumber daya alam perlu diperbaiki. Pria kelahiran Tumbang Kalang, Kalimantan Tengah, 5 Oktober 1966 mengungkapkan, banyak perusahaan tambang yang beroperasi di Kalimantan, memiliki holding companyatau perusahaan yang berinduk dan berdomisili di Jakarta. Serta memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) di Jakarta. Sementara itu, dasar pembagian dana bagi hasil (DBH) pajak memperhitungkan NPWP daerah asal dan domisili perusahaan tambang tersebut.

“Misalnya, asalnya dari Jakarta, yang enak ya Jakarta. Gubernur Kaltim, pusing kepala. Jadi itu yang mungkin harus kita perbaiki, supaya ada keadilan. Kasihan infrastruktur yang dibangun lewat dana APBD provinsi dan kabupaten/kota rusak. Karena enggak ada uang untuk memperbaikinya,” beber mantan deputi Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG) itu. Dalam forum yang sama, Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan) Laode M Syarif menambahkan, saat izin pertambangan berada di kabupaten/kota, banyak terjadi obral izin oleh bupati dan wali kota.

Sehingga saat itu, pemerintah berpikir, akan lebih bagus apabila perizinan pertambangan terpusat di provinsi. Karena kabupaten/kota ternyata hanya mengeluarkan izin, tapi tidak melakukan pengawasan.

Akhirnya, perizinan pertambangan hanya diterbitkan provinsi. Akan tetapi, harapan perbaikan tata kelola perizinan pertambangan pun tidak terlihat ketika diserahkan ke provinsi. Sehingga, diputuskan izin tambang hanya dikeluarkan pemerintah pusat. Tetapi, pengawasannya masih tetap ada di pemerintah provinsi.

“Memang perlu kita akui, perlu ditingkatkan menurut saya pengawasannya. Apalagi di dalam undang-undang (Minerba) yang baru pun, menjelaskan bahwa izin lingkungan itu diberikan oleh provinsi. Walaupun provinsi, tidak mengeluarkan izin tambang ke depannya, tetapi memiliki kewenangan untuk menjaga lingkungannya,” jabar Laode. Mantan wakil ketua KPK ini menjelaskan, kewenangan pengawasan pemerintah daerah bisa dilakukan apabila kegiatan pertambangan menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Dalam hal ini, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota masih memiliki kewenangan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki izin pertambangan yang masih beroperasi maupun perusahaan tambang yang tidak memiliki izin atau ilegal. “Oleh karena itu, memang perlu ada pengawasan. Agar tidak terjadi pembiaran. Ini yang penting,” ujarnya.  

Laode lalu mengenang pengalaman saat menjadi wakil ketua KPK periode 2015-2019. Dia sering mendapat keluhan oleh kepala daerah. Termasuk gubernur Kaltim. Sebab, selama ini perusahaan tambang yang beroperasi di daerah banyak dimiliki pengusaha asal Jakarta.

Diakuinya, memang berdampak pada penerimaan pajak daerah dari hasil pertambangan yang tidak dapat dinikmati oleh warga Kaltim. Sehingga gubernur Kaltim pernah mengatakan bahwa harusnya semua perusahaan yang terdaftar di Kaltim, harus menyetorkan pajaknya ke Kaltim. “Jadi itu saya pikir memang perlu dipikirkan ke depannya. Menurut saya, harusnya yang paling banyak mendapatkan keuntungan ekonomi dari sumber daya alam itu adalah masyarakat tempatan. Karena kalaupun terjadi kerusakan lingkungan, mereka juga yang pertama merasakan,” pungkasnya.(kip/riz/k16)