Empat perusahaan antara lain dua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), jasa perbaikan kapal, dan pengembang perumahan, memaparkan rencana pembangunan mengacu dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) di hadapan Wali Kota Samarinda Andi Harun, Senin (9/8).

 

SAMARINDA–Kegiatan itu merupakan bagian dari advice planning, sebagai salah satu syarat penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda Hero Mardanus mengatakan, kegiatan presentasi dengan wali kota itu merupakan bentuk percepatan untuk pengurusan izin bagi pengusaha yang berinvestasi di Kota Tepian. Salah satu dokumen yang mendasar yakni advice planning, menyesuaikan lokasi pembangunan dengan tata ruang kota, sesuai dengan zonasi pemanfaatannya. “Itu salah satu tahapan mengurus perizinan,” ucapnya.

Hero menjelaskan, dalam pemberian rekomendasi kesesuaian tata ruang, pihaknya melakukan sejumlah kajian berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi (KUPZ), meliputi kegiatan pemanfaatan ruang, intensitas pemanfaatan ruang, sarana dan prasarana, ketentuan lain yang dibutuhkan, dan ketentuan khusus yang disesuaikan kebutuhan pembangunan kota. Tujuannya menilai koefisien yang memengaruhi dengan pertimbangan ruang, apakah nanti diperbolehkan, diperbolehkan dengan bersyarat, atau bahkan tidak diperbolehkan. “Perlu analisa lebih lanjut,” imbuhnya.

Lebih terperinci, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Samarinda Nufida Pujiastuti menjelaskan, mengacu KUPZ untuk usaha SPBU dan jasa perbaikan kapal, dapat direkomendasikan pembangunan. Selanjutnya, pengusaha dapat melanjutkan pengurusan dokumen lainnya sesuai ketentuan persyaratan administrasi dan teknis, seperti dokumen lingkungan, andalalin, dan pengesahan site plan untuk perbaikan kapal, karena luasnya sekitar 5 ribu meter persegi. “Setelah semua terpenuhi, dan IMB terbit, baru bisa membangun,” ucapnya.

Sedangkan untuk kawasan perumahan di Loa Bakung, bila mengacu perda RTRW 2014, pada kawasan zona tambang dan hutan rakyat, dalam KUPZ tidak ada bahasa kawasan itu boleh dibangun perumahan, sehingga selama ini tidak pernah direkomendasikan. Tetapi dalam rancangan perda 2021, kawasan itu sudah diubah menjadi zona permukiman atau perumahan. “Karena memang pada peta citra yang kami terima dan diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG), kawasan itu sudah terbangun. Sehingga kini tinggal menunggu revisi perda RTRW 2021 disahkan. Paling lambat akhir tahun ini,” tutupnya. (dns/dra/k8)