SAMARINDA–Proses perizinan yang panjang menjadi keluhan dunia usaha untuk menanamkan investasi di suatu daerah. Untuk itu, Pemkot Samarinda menginisiasi pembentukan forum tata ruang untuk mempersingkat berbagai tahap birokrasi panjang, yang bisa dipangkas dengan tetap mengacu aturan yang berlaku.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, pemerintah komitmen mempermudah kegiatan investasi, apalagi saat pandemi Covid-19. Termasuk kaitannya dengan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), di mana saat ini sudah ada forum tata ruang yang terdiri dari beberapa OPD teknis seperti DPMPTSP, DLH, Dishub, PUPR, dan lainnya. “Itu program kami memperpendek birokrasi,” ujarnya setelah memimpin rapat presentasi advice planning beberapa perusahaan, Senin (9/8).

Dia menjelaskan, lewat forum tata ruang, para pengusaha atau pihak yang berkepentingan terkait perizinan akan dipanggil untuk menggelar presentasi di hadapan OPD teknis. Jika ada hal yang kurang, segera dibantu semua anggota rapat atau forum sesuai tupoksi masing-masing. “Tetapi tetap menyesuaikan dengan prosedur aturan yang berlaku,” ucapnya.

Dia menyebut, adanya forum tersebut, proses perizinan khususnya terkait tata ruang dan lainnya bisa berjalan pararel. Misalnya ketika sudah ada izin dari bidang tata ruang, Dinas PUPR dapat segera mengurus izin lainnya seperti amdal, andalalin, dan lainnya. “Tetapi tetap sesuai aturan. Jangan sampai ada dokumen asal copas (copy-paste). Semua harus berdasarkan analisa,” sebutnya.

Dia berharap, dengan upaya percepatan dan pemangkasan birokrasi tersebut, bisa membuat pengusaha semakin bergairah untuk berinvestasi di Kota Tepian. Sehingga, tidak ada lagi kebijakan yang menghambat investor. “Kondisi di Samarinda wajib dijaga bersama. Bukan hanya tanggung jawab wali kota, tetapi masyarakat,” kuncinya. (dns/dra/k8)