SAMARINDA-Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 berakhir Senin (9/8). Belum adanya keputusan perpanjangan atau pemberhentian PPKM Level 4, membuat pelaku usaha terus beradaptasi. Pengusaha berharap, jika kebijakan tersebut kembali diperpanjang, maka pemerintah memberikan stimulus atau keringanan biaya operasional.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Kaltim Aries Adrianto mengatakan, kemungkinan besar PPKM Level 4 ini akan diperpanjang dengan pertimbangan kondisi pandemi Covid-19. Jika diperpanjang, dampak buruk akan terjadi bagi sektor ekonomi, terutama bagi masyarakat bawah yang mengalami penurunan pendapatan, peningkatan pengangguran dan kemiskinan. “Jika PPKM tidak diperpanjang, kita tetap akan terus melakukan pengetatan protokol kesehatan, serta memberikan promo khusus untuk pengunjung mal seperti voucher belanja,” ucapnya kepada Kaltim Post, Minggu (8/8).

Dia menuturkan, perekonomian diperkirakan baru bisa berjalan normal September mendatang, dengan rencana dibukanya seluruh keran perekonomian Indonesia. Dengan begitu, harapannya sejak Juli hingga Agustus ini, pemerintah bisa memberikan relaksasi terhadap beberapa beban biaya operasional. Seperti, stimulus pembayaran listrik mal. Pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak iklan, serta retribusi parkir. Selama PPKM, kata Aries, pemerintah belum memberikan relaksasi bagi beban operasional pelaku usaha. Padahal penghasilan mereka sangat tergerus akibat kebijakan pemerintah.

“Minimal biaya listrik kita bisa mendapat diskon, atau PBB dan retribusi parkir. Namun sampai sekarang pemerintah tidak ada memberikan keringanan. Sehingga jika PPKM diperpanjang kita berharap ada keringanan untuk biaya operasional, untuk menghindari PHK,” ungkapnya. Sementara itu, Humas Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim Armunanto Somalinggi menuturkan, bisnis hotel tentunya juga kesulitan saat PPKM. Okupansi hanya 30 persen. PPKM Level 4 juga membuat pelaku usaha hotel kehilangan penghasilan lain.

Seperti penyewaan ballroom, ruang rapat, dan sebagainya. Bahkan berdampak negatif terhadap bisnis food and beverage imbas kebijakan tidak boleh makan di tempat. “Sebenarnya, saat PPKM kita seharusnya masih bisa berjalan, sebab perhotelan salah satu bisnis yang sangat ketat protokol kesehatannya. Yang terpenting kan pengetatan protokol kesehatannya tidak berkurang,” sebutnya. Pihaknya optimistis, setelah PPKM, okupansi bisa kembali meningkat. Sebaliknya, jika diperpanjang, gelombang PHK sulit ditanggulangi.

“Kita berharap bisnis perhotelan bisa kembali meningkat, setelah PPKM seharusnya okupansi sudah bisa kembali meningkat. Tapi kalau terus diperpanjang, keadaannya akan semakin berdarah-daerah,” jelasnya. Terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Dayang Donna Faroek mengatakan, Covid-19 harus benar-benar dianggap sebagai perang oleh masyarakat. Sebab, pandemi membuat masyarakat melawan dua perang sekaligus. Perang kesehatan dan juga perang ekonomi. Dua perang tersebut sama pentingnya, dan keduanya harus dimenangkan.

“Memang perpanjangan PPKM akan membuat pelaku usaha mati kutu, kesulitan memperhitungkan segalanya. Awalnya hanya 10 hari, ini sudah sebulan lebih, semuanya memang sulit, apalagi jika setelah 9 Agustus mau diperpanjang lagi,” katanya pekan lalu. Dia berharap semua pihak berpikiran positif bahwa Kaltim mampu keluar dari situasi sulit ekonomi saat ini. Pikiran positif itu, dapat membuat para investor percaya sehingga mau menanamkan modalnya kembali. Sebab, perpanjangan PPKM yang dilakukan pemerintah, tentunya dilakukan melihat efek implementasi di lapangan. Jika kondisi Covid-19 belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan PPKM darurat merupakan langkah yang dianggap paling tepat.

“Kita berharap dengan perpanjangan PPKM ini, kurva kasus Covid-19 bisa menurun. Kita harus mendukung pemerintah untuk menekan jumlah penyebaran,” pungkasnya. (ctr/riz/k15)