SAMARINDA-Kebijakan pemerintah yang memperpanjang pemberian insentif bebas pajak pertambahan nilai (PPN), untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar disambut dingin asosiasi pengembang di Kaltim. Sebelumnya, kebijakan ini berakhir pada Agustus 2021. Stimulus ini digadang-gadang sebagai waktu terbaik memiliki rumah di tengah pandemi.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kaltim Bagus Susetyo mengatakan, sejauh ini kebijakan tersebut tidak serta-merta menumbuhkan konsumsi rumah mewah. Menurutnya, pelaku usaha properti tetap berharap rumah murah. Meskipun peminatnya juga tergerus oleh kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Menurut Bagus, kebijakan pusat sering kali tidak seirama oleh pemangku kebijakan di daerah.

Seperti uang muka (DP) 0 persen untuk KPR. Ternyata banyak bank pelaksana yang tidak menerapkan itu. Dengan alasan, belum ada arahan dari bank pusat. Sehingga, pemberlakukan stimulus yang diberikan pemerintah sulit diterapkan di daerah. Beberapa pemangku kebijakan, sambung dia, memerlukan surat edaran baru bisa menerapkan. Termasuk petunjuk teknisnya seperti apa. Sehingga, kebijakan pemerintah tidak bisa cepat dirasakan konsumen. Semestinya, kata Bagus, edaran untuk para pemangku kebijakan ini sudah dilakukan agar bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

“Jika DP 0 persen dari KPR saja belum bisa diterapkan oleh perbankan, begitu juga untuk pembebasan PPN perumahan di bawah Rp 2 miliar tersebut, tidak cukup dirasakan oleh kami di daerah,” ungkapnya kemarin (8/8). Menurutnya, eksekusi kebijakan pemerintah pusat sering kali terhambat di daerah. Terkait dengan perpanjangan pemberian insentif bebas PPN, dia pun mengembalikannya kepada tiap pengembang.

Karena secara matematis, kalau PPN dihilangkan, seharusnya harga jual bisa berkurang 10 persen dari harga saat ini, di luar rumah subsidi. Sebab untuk rumah subsidi memang tidak ada PPN 10 persen. Ini berarti menjadi sisi positif para konsumen, sebab ada semacam diskon. Namun Bagus menyatakan, kembali pada kebijakan pengembang masing-masing.

“Tapi rumah mewah itu sudah tidak banyak yang bisa diharapkan,” jelasnya.

Sepanjang tahun ini, REI Kaltim melihat tidak banyak perubahan yang berarti dari tahun lalu. Market share terbesar masih berasal dari rumah subsidi. Sedangkan untuk rumah mewah, sudah sangat jarang. Padahal saat ini merupakan momen tepat untuk membeli rumah, sebab kebanyakan pengembang sedang memberikan harga yang sangat murah. Apalagi ke depan harga sudah pasti akan naik dipengaruhi pemindahan IKN. Dia berharap, saat harga belum melonjak, masyarakat bisa memanfaatkan momen. “Kita berharap pasar properti bisa terus membaik, namun pembatasan-pembatasan yang dilakukan juga turut menggerus penjualan. Sejak PSBB hingga PPKM, secara otomatis akad kredit perumahan dibatasi. Sementara pengembang yang melakukan penjualan secara online hasilnya juga tidak signifikan. Hal ini kembali membuat penjualan rumah tertahan, sedangkan stimulusnya juga tidak dirasakan,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam keterangan persnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan, kebijakan pemberian insentif bebas PPN yang semestinya berakhir pada Agustus 2021, diperpanjang. ”Untuk saat ini, pada Agustus, insentifnya masih berlaku melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 21. Jadi, kami pastikan bisa meng-cover perpanjangan September–Desember 2021,” ujarnya pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual akhir pekan lalu.

Ani –sapaan akrab Sri Mulyani– memerinci, untuk rumah dengan harga jual maksimal Rp 2 miliar, diberikan PPN DTP (ditanggung pemerintah) 100 persen. Sementara, untuk rumah dengan harga jual di rentang Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar, diskon PPN DTP yang digelontorkan hanya 50 persen.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu memastikan beleid yang mengatur kebijakan tersebut tengah difinalisasi. Rencananya, aturan itu rampung pekan depan. ”Saat ini, PMK-nya diproses untuk diterbitkan. Harmonisasi tinggal satu langkah saja. Nggak akan terlalu lama, kita harapkan bisa minggu depan keluar,” katanya. Terpisah, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo mengakui bahwa berbagai stimulus yang ditebar pemerintah turut menggerakkan sektor properti. Hal itu tentu berkorelasi dengan multiplier effect yang dihasilkan bagi ratusan industri turunannya. Diharapkan, pertumbuhan ekonomi juga makin bergeliat seiring dengan langkah pemerintah yang agresif memberikan stimulus.

”Kebijakan tersebut membuat sektor perumahan menunjukkan pertumbuhan yang positif sepanjang pandemi ini meski pertumbuhan total kredit sektor perbankan sempat mengalami kontraksi. Hal ini menunjukkan optimisme bahwa sektor perumahan akan terus tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, sektor real estate atau perumahan mampu tumbuh 2,82 persen secara tahunan pada kuartal II tahun ini. Angka itu tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan kuartal IV 2020 yang masing-masing sebesar 2,31 persen dan 1,25 persen. (ctr/riz/k15)