PENAJAM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Penajam Paser Utara (PPU) sangat berhati-hati menyikapi persoalan kadernya, Hamdam. Pria yang menjabat wakil bupati (wabup) PPU itu dilaporkan bupati PPU ke gubernur Kaltim atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan tata naskah dinas.

“PAN belum bisa memberikan pernyataan apapun terhadap persoalan ini. Pak Hamdam belum pernah komunikasi masalah ini dengan PAN, tetapi yang bersangkutan memang belum meninggalkan PAN,” kata pejabat kompeten di jajaran DPD PAN PPU yang wanti-wanti, agar tidak dikorankan namanya saat dihubungi Kaltim Post, Senin (9/8).

Ia menjelaskan, latar belakang Hamdam yang sebelumnya telah diberhentikan dari jabatan ketua DPD PAN PPU periode 2015–2020 pada Maret 2018 silam. Pemberhentian Hamdam dari pucuk pimpinan partai politik berlambang matahari putih itu bertujuan, agar yang bersangkutan fokus (waktu itu) pada pencalonan bupati dan wakil bupati PPU 2018–2023 bersama Abdul Gafur Mas’ud (AGM).

Sementara itu, Ketua DPD PAN PPU Zainal Arifin saat dihubungi terpisah, mengatakan, problem ini bisa jadi awal yang baik antara bupati dan wabup untuk memperbaiki komunikasi. “Saya kira ini kebuntuan komunikasi dan sebaiknya perihal ini diakhiri saja. ‘Kan tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Hendaknya bisa dibicarakan internal,” kata Zainal Arifin.

Seperti diwartakan kemarin, tim khusus (timsus) bentukan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi selama 10 hari Juli-Agustus 2021 melakukan pemeriksaan internal terhadap para pihak, terutama kepada Wabup PPU Hamdam.

Pemeriksaan menindaklanjuti surat bupati PPU Nomor 005/755/TU-Pimp/VI/2021 yang melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang wakil bupati terkait penerbitan tata naskah dinas. Berdasarkan surat tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi memberikan tugas kepada 10 orang untuk melakukan pemeriksaan mulai Senin, 26 Juli 2021 hingga Rabu, 4 Agustus 2021.

Ada beberapa pejabat bagian dalam Sekretariat Kabupaten (Setkab) PPU yang turut diperiksa. Salah satunya, Kepala Bagian Hukum Setkab PPU Pitono. “Benar, saya dimintai keterangan oleh timsus. Itu terkait tata naskah dinas di lingkungan pemda dan mengacu pada Permendagri 54/2009 tentang Tata Naskah Dinas Di lingkungan Pemerintah Daerah,” kata Pitono.

Wabup PPU Hamdam juga membenarkan telah diperiksa timsus bentukan wakil gubernur itu. “Sudah,” kata Hamdam, singkat. Berdasarkan surat undangan permintaan keterangan yang bocor ke media massa, wabup memberi keterangan pada Jumat, 30 Juli 2021 di Swiss-Belhotel Balikpapan. 

Namun, saat dihubungi harian ini, dia tidak bersedia menjawab pertanyaan terkait materi pemeriksaan dan bagian mana saja pada tata naskah kedinasan yang dia langgar. “Panjang ceritanya,” katanya. (ari/kri/k16)