Persepsi publik terkait korupsi di sektor pertambangan di Kaltim disebut paling tinggi di Indonesia. Itu berkaca dari survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

 

BALIKPAPAN-Kaltim dipilih oleh LSI dalam survei persepsi publik itu, berdasarkan dana bagi hasil (DBH) 2019. Bersama Papua Barat, Jawa Timur (Jatim), Sumatra Selatan (Sumsel), dan Riau, Kaltim tercatat sebagai provinsi yang kaya SDA. Itu dibuktikan dengan besaran DBH 2019 yang mencapai di atas Rp 1 triliun.

Sementara Nusa Tenggara Timur (NTT), Banten, Jawa Tengah (Jateng), dan Sulawesi Utara (Sulut), hanya mencatatkan DBH kurang dari Rp 50 miliar. Yang menandakan wilayah tersebut memiliki SDA yang sedikit.

Selain itu, tingkat korupsi yang tecermin dari kasus terpidana korupsi per 100 ribu penduduk juga menjadi pertimbangan, sehingga ada empat provinsi yang menjadi fokus survei persepsi publik LSI. Yakni wilayah yang kaya SDA dan tinggi tingkat korupsi adalah Kaltim.

Lalu wilayah yang kaya SDA dan rendah tingkat korupsi adalah Sumsel, dan wilayah yang tidak kaya SDA dan tinggi tingkat korupsinya, yaitu Sulut. Terakhir adalah wilayah yang tidak kaya SDA dan rendah tingkat korupsinya adalah Jateng. Waktu survei dilaksanakan selama sepekan, mulai 9–15 Juli 2021.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menerangkan persepsi publik secara umum bahwa tingkat korupsi meningkat. Terutama di wilayah kaya SDA, yaitu Sumsel dan Kaltim. Dibandingkan dengan Sulut dan Jateng, yang memiliki SDA tidak banyak, justru publik menilai tingkat korupsinya relatif rendah.

“Kalau Sumsel dan Kaltim adalah wilayah yang SDA-nya tinggi, cenderung memiliki kecurigaan tinggi terhadap isu-isu korupsi. Jadi, ada kemungkinan dan keterkaitan, antara besar kecilnya jumlah SDA di suatu wilayah dengan persepsi atau kecurigaan masyarakat terhadap kemungkinan adanya korupsi di sektor SDA,” katanya dalam Rilis Survei Nasional: Persepsi Publik atas Pengelolaan dan Potensi Korupsi Sektor SDA, Ahad (8/8).

Salah satu temuan dalam survei persepsi penyebaran korupsi di sektor pertambangan adalah Kaltim menjadi paling tinggi di antara empat wilayah yang menjadi fokus survei dari LSI. Baik itu pertambangan emas, tembaga, batu bara, pasir maupun batu. 

Termasuk persentase publiknya berada di atas angka nasional. Di mana persepsi publik mengenai korupsi di sektor pertambangan yang dikelola oleh penambang berskala kecil di Kaltim sebesar 67 persen. Lebih tinggi dari Sumsel sebesar 40 persen, lalu Jateng sebesar 40 persen, dan Sulut sebesar 33 persen. Sementara nasional justru berada di angka 36 persen.

Juga persepsi publik terhadap korupsi di pertambangan yang dikelola oleh BUMN/BUMD di Kaltim sebesar 73 persen. Jauh melampaui Sumsel sebesar 46 persen, Jateng 39 persen, dan Sulut sebesar 38 persen. Bahkan jauh melampaui persentase nasional di angka 45 persen.

Selain itu, persepsi publik pada penyebaran korupsi di pertambangan yang dikelola perusahaan asing, Kaltim juga mendapat angka tertinggi dari tiga wilayah lainnya. Persentase Kaltim sebesar 61 persen, jauh lebih besar daripada Sumsel sebesar 50 persen, lalu Jateng sebesar 40 persen, dan Sulut 34 persen. Untuk persentase nasional adalah 48 persen.

“Kesimpulannya, publik di Kaltim tampak paling banyak menilai luas korupsi di berbagai bidang SDA. Semoga ini bisa menjadi beberapa hal yang dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan. Baik pusat maupun daerah, kalau dijadikan sebagai bahan masukan,” harap Djayadi.

Gubernur Kaltim Isran Noor pun menanggapi hasil survei tersebut. Dia mempertanyakan mengenai hasil persentase tingkat persepsi publik terhadap korupsi di Kaltim itu. Orang nomor satu di Kaltim itu membandingkan dengan daerah lain di luar provinsi yang menjadi fokus survei dari LSI.

Di mana, hanya empat wilayah yang disurvei oleh LSI. Yakni Kaltim, Sumsel, Jateng, dan Sulut. Menurut dia, tingkat korupsi di luar wilayah tersebut juga cukup besar. “Nah, hitungannya di mana, kira-kira yang tadi saya tidak tahu. Menyebabkan ada korelasi antara SDA yang besar, dengan tingkat korupsi. Apakah jumlah orang yang korupsi atau jumlah nilai yang dikorupsi?” tanyanya.

Selain itu, dia pun menilai ada sesuatu yang ganjil dari hasil survei persepsi publik itu. Penilaiannya adalah tingkat korupsi daerah yang SDA-nya tinggi dengan daerah yang SDA-nya tidak tinggi, seperti di Jateng.

Isran menilai, pengelolaan SDA di Kaltim, yang selama ini diketahuinya, sudah dikelola dengan cara-cara yang sesuai kaidah lingkungan. Baik SDA yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan “Setahu saya seperti itu. Kalau yang mendapatkan izin, apakah itu BUMN, BUMD, swasta maupun asing. Itu persyaratannya adalah dalam hal perencanaan pengelolaan lingkungannya, tidak ada masalah,” ucapnya.

Ketua DPW Partai NasDem Kaltim itu pun menyindir saat ini sudah ada “kemajuan” yang luar biasa dalam sektor pertambangan. Perusahaan yang belum mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) sudah bisa melakukan kegiatan pertambangan.

“Sekarang kemajuannya luar biasa. Tidak ada izin saja sudah bisa menambang. Itu yang merusak lingkungan, yang saya lihat. Itu tidak salah juga. Itu bagi mereka yang melaksanakan kegiatan illegal mining, itu hak mereka. Karena harga batu bara selama 11 tahun terakhir, ini (sekarang) yang paling tinggi,” sarkasnya.

Menurut Isran, hal tersebut bisa terjadi karena kewenangan perizinannya mengenai pertambangan ditarik ke pemerintah pusat, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Hal itu, yang menurutnya membuat sektor pertambangan di Kaltim menjadi “maju”. “Jadi ‘maju’ pertambangan. Jalan negara, jalan-jalan provinsi. Apalagi jalan kabupaten/kota kayak lautan Pasifik saja. Karena dilewati oleh batu bara ilegal. Sekali lagi, itu hak mereka,” kritiknya lagi.

Pria humoris itu menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan mengawasi perusahaan tambang di daerah. Sebab, tidak dilibatkan dalam penerbitan IUP, setelah kewenangan mengenai pertambangan diambil alih pemerintah pusat.

“Kalau bicara kewajiban, saya tidak mau bicara kewajiban. Karena kewajiban itu ada pada mereka. Ketika pemerintah mengatur sebuah kewajiban, bagaimana cara mereka memberi izin, bagaimana cara mengawasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sekarang tidak punya kewenangan, termasuk mengawasi. Jadi, tidak ada catatan apapun setelah ditariknya kewenangan tersebut ke Jakarta (pemerintah pusat),” paparnya.

Mantan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif tidak kaget dengan meningkatnya persepsi korupsi itu. Sebab, sebelumnya, indeks korupsi yang dikeluarkan Transparansi Internasional juga memberikan penilaian yang kurang baik. Survei LSI mengonfirmasi data tersebut. “Tahun 2020 kita nilai 37. Turun dari 2019 yang 40. Jadi kita kembali ke tahun 2016,” ujarnya.

Laode sepakat perlu ada perhatian di sektor SDA. Sebab, kekayaan alam menjadi sektor yang paling seksi. Salah satu penyumbang terbesar di APBN. Jika kebocoran terlalu besar, negara dirugikan.

Salah satu upayanya adalah menertibkan di perizinan. Dia menilai, sistem perizinan tidak membaik dengan ditariknya semua kewenangan ke pusat. Pemerintah daerah (pemda) kini tidak memiliki kewenangan. Imbasnya, pemda juga tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. “Padahal enggak bisa semua dilakukan pemerintah pusat,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengapresiasi survei LSI. Data itu bisa menjadi bahan dalam pengambilan keputusan atas pengelolaan SDA. (kip/rom/k16)