PENAJAM-Tim khusus (timsus) bentukan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi selama 10 hari Juli-Agustus 2021 melakukan pemeriksaan internal terhadap sejumlah pihak, terutama kepada Wakil Bupati (Wabup) Penajam Paser Utara Hamdam.

Pemeriksaan tersebut menindaklanjuti surat bupati PPU No. 005/755/TU-Pimp/VI/2021 Juni 2021 yang melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh wakil bupati terkait penerbitan tata naskah dinas.

Berdasarkan surat tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi memberikan tugas kepada 10 orang untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Yaitu, Irfan Pranata (penanggung jawab), Rozani Erawadi (koordinator bidang hukum), Iwan Setiawan (koordinator bidang organisasi), Deni Sutrisno (koordinator bidang pemerintahan), Gazali Rachman (pembantu penanggung jawab), Edi Santoso (pengendali teknis), Usman (ketua tim), Asriwidowati Pradikta, Henni Susilawati, Susanti (anggota). Nama-nama ini, sebagaimana surat tugas yang diteken Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, melakukan pemeriksaan mulai Senin, 26 Juli 2021 hingga Rabu, 4 Agustus 2021. 

Tidak hanya wabup yang diperiksa. Ada beberapa pejabat bagian dalam sekretariat daerah (setda) PPU yang turut diperiksa. Salah satunya Kepala Bagian Hukum Setda PPU Pitono.

“Benar, saya dimintai keterangan oleh timsus. Itu, terkait tata naskah dinas di lingkungan pemda dan mengacu pada Permendagri 54/2009 tentang Tata Naskah Dinas Di lingkungan Pemerintah Daerah, ” kata Pitono saat dihubungi koran ini, kemarin.

Ia membeberkan sejumlah pertanyaan yang diajukan timsus. Seperti, apakah Pemkab PPU pernah menerbitkan peraturan bupati (perbup) tentang tata naskah. “Saya jawab, pernah. Itu pun kembali mengacu pada permendagri,” ujarnya. Disebutkannya pula, apabila terjadi pelanggaran atas tata naskah dinas alur administrasinya yang sudah ditempuh bupati dengan melapor ke gubernur adalah sudah pas. 

Saat ditanya media ini bagaimana kalau terjadi pelanggaran terhadap tata naskah dinas ini, Pitono, mengatakan, tergantung permendagri. “Kalau permendagri tidak dijadikan pedoman itu bisa mal-administrasi. Sanksinya bisa berupa administrasi,” ujarnya.

Wabup PPU Hamdam saat dihubungi terpisah, kemarin, membenarkan telah diperiksa timsus bentukan wakil gubernur itu. “Sudah,” kata Hamdam, singkat. Berdasarkan surat undangan permintaan keterangan yang bocor ke media massa, wabup memberi keterangan pada Jumat, 30 Juli 2021 di Hotel Swissbel Balcony Balikpapan.

Namun, saat dihubungi harian ini ia tidak bersedia menjawab pertanyaan media ini terkait materi pemeriksaan, dan bagian mana saja pada tata naskah kedinasan yang ia langgar. “Panjang ceritanya,” katanya.

Berdasarkan Permendagri 54/2009 terdapat puluhan jenis susunan naskah dinas surat di lingkungan pemerintah daerah, terdiri atas,  instruksi; surat edaran; surat biasa; surat keterangan; surat perintah; surat izin; surat perjanjian; surat perintah tugas; surat perintah perjalanan dinas; surat kuasa; surat undangan; surat keterangan melaksanakan tugas; surat panggilan; nota dinas; nota pengajuan konsep naskah dinas; lembar disposisi; telaahan staf; pengumuman; laporan; rekomendasi; surat pengantar; telegram; lembaran daerah; berita daerah; berita acara; notulen; memo; daftar hadir; piagam; sertifikat; dan STTPP. (ari/pro)