Kesepakatan pengadaan mesin PCR dan gedung laboratorium di Kubar, akhirnya terwujud tanpa proses lelang. Proses yang cukup alot antara DPRD dan Pemkab Kubar itu sempat diwarnai adu argumen di dewan beberapa waktu lalu.

 

SENDAWAR - Tak sedikit pertanyaan dari para wakil rakyat dilontarkan dalam rapat yang dipimpin Ridwai, ketua DPRD Kubar itu. Di antaranya mengenai kesiapan pengadaan yang dimaksud.

Direktur RSUD HIS Kubar dr Akbar menyebut bahwa pihaknya telah memesan mesin PCR lewat e-Katalog. Namun, hambatannya adalah gedung laboratorium belum tersedia. Nanti kalau laboratorium sudah jadi, baru didatangkan mesin dan langsung di-instal.

“Jadi, kalau mesin dan alkes lainnya itu sudah kami pesan lewat e-Katalog dan waktunya mereka janji 30 hari. Karena kami kan kebanyakan barang-barang impor, tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat,” terangnya.

Pembangunan gedung laboratorium, kata Akbar, memang terkendala anggaran terbatas, sehingga dialihkan ke dana refocusing yang baru disahkan Mei 2021 lalu. Kemudian sudah diajukan dalam bentuk lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kubar.

Sebelumnya direncanakan melalui dana biaya tidak terduga (BTT). “Namun karena anggaran terbatas, ya mau gimana lagi,” imbuhnya.

Mengenai desakan anggota DPRD agar proyek itu segera dilakukan tanpa lelang, ia tak mau ambil risiko. Tentunya harus ada pendampingan, agar tidak terlibat masalah hukum.

“Pekerjaan ini kan konstruksi, tentunya perlu perencanaan yang bagus. Untuk itu, dalam kesempatan ini, kami sampaikan bahwa proses ini sudah masuk di ULP untuk persiapan lelang. Tapi kalau itu nanti pekerjaannya diminta dalam bentuk PL (penunjukan langsung), kami minta pendampingan hukum dan lainnya,” jelasnya.

Menjawab persoalan yang diutarakan dr Akbar, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kubar Leonard Yudiarto mengatakan, acuannya adalah Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Darurat. Diperkuat oleh Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pengadaan Darurat.

Bahwa pengadaan darurat barang jasa yang relevan untuk penanganan bencana, salah satunya di poin 5A. Kriterianya bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Lalu diperlukan untuk keselamatan dan perlindungan masyarakat.

“Jadi, kalau disebut pengadaannya untuk keselamatan dan perlindungan masyarakat tadi, maka tidak perlu tender Pak. Langsung dieksekusi oleh pengguna anggaran,” jelasnya.

Kepala Inspektorat Kubar RB Belly Djuedi Widodo pun memberikan pemahaman hukum mengenai pengadaan konstruksi. Ia mengatakan, aturan pengadaan darurat penanganan Covid-19, khususnya untuk konstruksi bisa langsung dilaksanakan dengan membuat surat perjanjian kerja atau surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ).

“Selain Surat Edaran LKPP Nomor 13 Tahun 2018, ada lagi peraturan Nomor 3 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan untuk penanganan Covid-19. Jadi, di situ disebutkan untuk konstruksi memang bisa langsung dengan membuat SPPBJ atau penetapan penyedia, itu ada di surat edaran tersebut,” terangnya.

Adapun mengenai bantuan hukum terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan darurat, tegas Belly, sudah disosialisasikan jauh-jauh hari, melibatkan instansi terkait. Di antaranya RSUD HIS, Dinas Kesehatan, dan BPBD.

“Bahkan beberapa kali juga telah melakukan pendampingan untuk pengadaan, sehingga seharusnya tidak ada lagi permasalahan atau tinggal pelaksanaannya saja,” jelasnya. (rud/kri/k16)