PROKAL.CO , BALIKPAPAN – Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan PPKM Level 4 Non Jawa-Bali, termasuk Kalimantan. Ada delapan kabupaten/kota di Kaltim yang menjalankan PPKM Level 4.

Di antaranya Berau, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Penajam Paser Utara (PPU). Sedangkan Mahulu dan Paser berada dalam PPKM Level 3,2, dan 1.

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting menjelaskan, terdapat 3 pilar utama yang dilaksanakan dalam PPKM. Pertama serbuan vaksinasi harus dikejar sesuai target.

Kedua pelaksanaan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, hingga mobilitas) harus ada pengendalian dan pengawasan. “Kaltim perjalanan cukup padat perlu aturan untuk melihat pengetatan di check point,” ujarnya.

Ketiga penguatan 3T secara jelas, pemerintah meminta Kaltim untuk tidak boleh menurunkan kapasitas testing per hari. Aturannya Berau 499 testing per hari, Balikpapan 1.337, Bontang 392, Samarinda 1.843, Kubar 322, Kukar 1.677, Kutim 831, dan PPU 342 testing per hari.

Nantnya testing ini terkait hubungan kontak tracing, kalau positif akan ada hubungannya dengan treatment. Ada dua treatment yang dilakukan yaitu isolasi mandiri (isoman) bagi yang memiliki infrastruktur memadai. Namun bagi isoman yg tidak memadai, kewajiban pemerintah untuk menguatkan isolasi terpusat (isoter).

Sehingga dia mendorong pemerintah daerah untuk menguatkan keberadaan isoter. Alex menjelaskan isoter memiliki berbagai keuntungan. Misalnya keuntungan bisa memantau pasien yang sudah terkonfirmasi OTG dan gejala ringan. Dalam isoter, pasien bisa dimonitor mengalami perburukan atau tidak.

“Mereka yang isoman sering lupa dengan komorbid karena tersandera dengan hasil laboratorium yang positif Covid. Sehingga banyak yang membuat mereka masuk rumah sakit karena komorbid tidak terkontrol,” bebernya. Contoh obat diabetes dan hipertensi yang seharusnya dikonsumsi, namun tidak dilakukan oleh pasien isoman.

Kebijakan pemerintah saat ini menurunkan angka kematian dengan mengawasi isoman. Sebaiknya mereka yang isoman ditarik ke isoter. “Keuntungan lain isoter terjamin obat, nakes, dan saat ada perburukan. Misalnya ketika kondisi saturasi dibawah 95, komorbid tidak terkontrol,” tuturnya.

Mengingat kini strategi pemerintah adalah menurunkan angka kematian. Sehingga sasaran pemerintah saat ini mengawasi isoman. Begitu pula untuk angka testing harus tingkatkan 300 ribu per hari, walau dampaknya tentu jumlah kasus positif semakin tinggi.

“Tapi jangan sampai terjadi perburukan. Maka dinas kesehatan dan puskesmas setempat harus kerja sama memantau isoman,” imbaunya. Walau memang tidak semua pasien harus masuk rumah sakit. Kini 80 persen menjalani isoman. Hanya 4 persen yang berada di rumah sakit. Itu pun karena lansia dan komorbid.

Menurutnya kalau tidak dikendalikan dari sekarang, jangan sampai terjadi seperti di Jakarta. Rumah sakit dan ruang ICU penuh, hingga antrean oksigen. Sehingga pemerintah daerah harus antisipasi dari sekarang. “Salah satu caranya menyiapkan isoter, ada tenaga medis, logistik obat,” ungkapnya.

Dia mengingatkan, intinya keberadaan isoter bisa diperkuat agar pemantauan lebih baik dan menurunkan angka kematian. “Butuh persiapan rumah sakit untuk bisa berjalan semaksimal mungkin,” tandasnya. (gel)