JAKARTA–Pemerintah merencanakan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim. Namun, pembangunan itu diminta agar tidak mengganggu perencanaan program strategis nasional lainnya.

Hal itu disampaikan Sekretaris Eksekutif Komisi Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo. Dia mengatakan, program strategis nasional itu sangat penting untuk keberlangsungan Indonesia ke depannya.

“Pemindahan IKN itu akan menyerap semua fokus energi, biaya pembangunan yang kita miliki. Bagaimana dengan sasaran pembangunan Indonesia 2045 kalau fokus kita terbagi dengan pemindahan IKN?” ujarnya.

Dia menambahkan, skema pembiayaan pembangunan IKN itu harus jelas. Sebab, jika tidak, akan menguntungkan pihak swasta dan merugikan pemerintah. “Kalau pembiayaan oleh swasta waspadai prinsip profit making. Jangan sampai perpindahan ibu kota itu jadi domain bisnis para pengusaha,” tuturnya.

Eko menyampaikan agar pemerintah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan mengontrol pembangunan dan implementasi IKN itu. “Ini kalau dibiayai oleh APBN tidak boleh mengganggu pelaksanaan pembangunan tahunan,” sambung dia.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyayangkan proses pembangunan IKN masih sangat lambat. Pasalnya, Undang-Undang Ibu Kota Negara baru yang akan menjadi dasar legalitas pemindahan ibu kota sampai saat ini belum dibahas dan bahkan belum masuk prioritas legislasi nasional (prolegnas).

“Progres pembahasan IKN di DPR ini baru sampai pada tahap memasukkan RUU IKN ke dalam Prolegnas 2021. Namun, pemerintah secara resmi belum mengajukan kepada DPR. Naskah akademik, surpres (surat presiden), dan dokumen lainnya belum diserahkan,” jelasnya. (JPG/rom/k8)