SAMARINDA-Satu pelaku pemalsuan pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) dan kartu vaksin di Samarinda, kini dalam pengejaran polisi. Dalam rilis daftar pencarian orang (DPO) yang dikeluarkan Polresta Samarinda, pelaku berinisial RZ. Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Andika Dharma Sena menuturkan, RZ masuk sindikat pemalsuan PCR yang berjalan sejak Juni lalu.

“Masih kami kejar (RZ)," kata Andika Dharma Sena, Kamis (5/8). Terkait peran RZ yang kini buron, perwira berpangkat melati satu itu belum bersedia membeberkannya. Sebab, pihaknya masih fokus memburu dan mengembangkan penyelidikan. "Makanya cari DPO dulu, baru ada pengembangan lainnya. Nantilah, saya belum bisa terlalu buka dulu karena masih penyelidikan," ucapnya.

Pemalsuan dokumen kesehatan sebagai syarat bepergian di masa pandemi, bukan kasus baru di Samarinda. Sebelumnya, ada tiga kasus pemalsuan dokumen kesehatan yang mencuat ke publik. Pada 8 Agustus lalu, empat penumpang yang akan berangkat menuju Surabaya melalui Bandara APT Pranoto Samarinda, sempat ditahan petugas bandara karena menggunakan surat rapid test palsu.

Keempatnya mengaku mendapatkan dokumen tersebut dari pria berinisial JN yang hingga kini belum terungkap. Dua kasus lainnya, terjadi di Pelabuhan Samarinda. Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda meringkus tiga tersangka pemalsuan surat rapid test pada 20 Desember 2020. Pada 7 Februari lalu, Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda kembali meringkus tiga pelaku. Dua pelaku merupakan penumpang kapal menuju Parepare, Sulawesi Selatan, yang dengan sengaja memesan surat palsu. Sementara pelaku utama merupakan bagian keamanan di salah satu rumah sakit di Samarinda.

Maraknya kasus pemalsuan dokumen kesehatan menjadi pekerjaan rumah polisi saat ini. Terlebih masih ada pelaku lain yang bebas berkeliaran. Kompol Andika Sena melanjutkan, pihaknya kini tengah meminta keterangan sejumlah rumah sakit dan puskesmas di Samarinda. Pemeriksaan meliputi format dokumen kesehatan yang dikeluarkan masing-masing fasilitas kesehatan, baik kartu vaksin maupun PCR. "Kalau palsu itu pasti enggak terdata. Kalau asli itu ada kode batang dan terdata juga," ungkapnya.

Saat beraksi, komplotan ini mencatut nama fasilitas kesehatan. Salah satunya, Rumah Sakit (RS) Siaga Al-Munawwarah Samarinda yang berada di Jalan Ramania, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu itu. Padahal, kata Humas Rumah Sakit Siaga Nadila Elok Awaliyah, pihaknya tak mendapat rekomendasi untuk mengeluarkan surat hasil PCR. Sebab, tidak memiliki alat pemeriksaan. "Kami memang mendapatkan kabar dari petugas Bandara APT Pranoto yang mau memastikan, kalau ada PCR palsu. Tapi kami RS Siaga tidak bisa PCR, karena enggak ada alat. Kami bisa ambilkan sampel, dikirim ke Prodia Unmul dan Sekata, mereka rekanan kami untuk PCR. Hasilnya keluar 1x24 jam, sedangkan yang kasus ini hanya tiga jam bisa didapat, jadi jelas itu palsu," jelasnya.

Selain itu, walaupun pihaknya mengeluarkan hasil PCR dengan jalinan kerja sama, dokumen tersebut juga masuk bank data Kementerian Kesehatan. Serta turut menyertakan salinan rekanan uji sampel rumah sakit.

"Ya teknisnya kami keluarkan surat PCR, harus masuk dulu di program all record Kemenkes," jelasnya. Kop surat PCR palsu tersebut, lanjut Nadila, berbeda dengan milik rumah sakit tempatnya bertugas. Dokter yang bertanda tangan pun sudah tidak berdinas sejak Januari 2020.

"Nomor SIP dokter juga salah. Nama dokter Aulia, memang betul ada nama itu di RS Siaga, tapi tanggal 26 Juli itu dokter Aulia dinas malam, dan tidak bisa keluarkan rujukan PCR," katanya. Diwartakan sebelumnya, pada Rabu (4/8), Polresta berhasil mengungkap sindikat pembuat surat hasil pemeriksaan PCR palsu dan kartu vaksin yang digandakan. Total ada sembilan orang ditangkap. Satu di antaranya oknum PNS.

 

Pemkot Akan Panggil Klinik

 

Dari Balikpapan, terbongkarnya komplotan pembuat hasil PCR palsu yang digunakan untuk terbang di Bandara SAMS Sepinggan, dalam penyelidikan Dinas Kesehatan. Pasalnya, klinik yang dicatut menerbitkan hasil tes polymerase chain reaction (PCR) palsu ternyata terdaftar di Dinas Kesehatan (Diskes) Balikpapan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan (Diskes) Balikpapan berencana melakukan pemanggilan terhadap klinik tersebut. Untuk mengklarifikasi mengenai temuan hasil tes PCR palsu yang diterbitkan klinik kesehatan yang beralamat di Balikpapan Selatan itu.

Dikonfirmasi kemarin, Kepala Diskes Balikpapan Andi Sri Juliarty menyampaikan masih mengatur jadwal pemanggilan terhadap klinik yang diduga menerbitkan hasil tes PCR palsu itu. “Kami akan lakukan pemanggilan. Karena semua ada tahapannya, tidak bisa langsung dicabut (izin operasional klinik),” katanya. Perempuan yang akrab disapa Dio ini melanjutkan, klinik yang memiliki kantor pusat di Jakarta itu sudah menutup sementara layanan tes PCR maupun rapid test antigennya. Klinik tersebut tidak melayani swab PCR maupun rapid test antigen sejak Selasa (3/8) lalu, sampai pemberitahuan selanjutnya.

Oleh karena itu, dia meminta agar klinik maupun laboratorium di Balikpapan, untuk tidak melakukan praktik pemalsuan hasil tes PCR maupun rapid test antigen. Di mana, ada 35 klinik dan laboratorium di rumah sakit yang terdaftar di Diskes Balikpapan untuk melayani tes PCR dan rapid test antigen. “Makanya kami sudah melakukan pembinaan kepada klinik maupun laboratorium di Balikpapan. Dan kami selalu mengirim ke tim KKP mengenai update klinik dan laboratorium yang mendapat rekomendasi Diskes untuk melakukan tes antigen dan tes PCR,” katanya.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyampaikan, sanksi pencabutan izin operasional bisa diberikan kepada klinik tersebut. Apabila terbukti melayani penerbitan hasil tes PCR palsu, sebagai syarat perjalanan itu. “Untuk sanksi, bisa berupa pencabutan perizinan,” katanya.

Dia berharap sanksi itu menjadi peringatan bagi klinik lainnya agar tidak memalsukan hasil PCR. (kip/dra/*/dad/riz/k16)