SAMARINDA–Data terkini warga Samarinda yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk menuju status universal health coverage (UHC) dalam pelayanan kesehatan sekitar 69.102 jiwa. Dalam persentase, baru sekitar 89,9 persen, di mana untuk menuju pelayanan paripurna bagi masyarakat, minimal harus mencapai 98 persen dari sekitar 800 ribu jiwa yang harus mengantongi jaminan kesehatan.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak seperti swasta dari berbagai sektor hingga pengusaha yang memiliki kelebihan keuangan. Sehingga, dapat membantu masyarakat di sekitar wilayah kerja atau tempat tinggalnya.

Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi mengatakan, pemkot tidak tinggal diam, saat ini identifikasi data terus dilakukan untuk bisa memperluas cakupan perlindungan melalui APBD Pemkot Samarinda. Salah satunya melalui program yang tertuang dalam visi-misinya saat maju bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun, yakni program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Pro Bebaya).

“Pada APBD Perubahan akan dimulai bagi 59 kelurahan yang menjadi percontohan. Sebanyak 25 orang per RT akan ditanggung iuran BPJS Kesehatan selama setahun,” ucapnya, ditemui dalam agenda bersama BPJS Kesehatan dan pengusahaan di kantor Lurah Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Rabu (4/8).

Dia menjelaskan, anggaran murni (APBD) 2022 baru Pro Bebaya bisa berjalan di 1.999 RT, tersebar di 10 kecamatan dan 59 kelurahan. Hitungan di atas kertas cakupan hanya sekitar 49.975 jiwa, sehingga diasumsikan masih kurang sekitar 19.127 jiwa yang belum memiliki jaminan kesehatan. “Kami terus mendorong agar dunia usaha hingga pengusaha secara personal mau memberikan bantuan untuk menjamin warga yang kurang mampu,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Samarinda BPJS Kesehatan Mangisi Raja Simarmata menjelaskan, pihaknya tidak berhenti mendukung pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat hingga sektor dunia usaha untuk berkontribusi mewujudkan status UHC di Kota Tepian. Jika semua dibebankan ke APBD, tentu akan sulit, karena beberapa tahun belakangan anggaran yang tersedia terbatas. “Semua pihak harus bergotong royong untuk mencapai UHC 98 persen,” ucapnya.

Dia menerangkan, untuk bisa mencapai UHC, masyarakat atau pengusaha bisa saja memberikan bantuan bagi 10 orang tidak mampu di tiap RT. Asumsinya dengan jumlah yang konsisten, sebanyak 19.990 orang bisa terbantu. Ketika status Samarinda sudah UHC, masyarakat yang memerlukan bantuan kesehatan segera, tetapi belum punya jaminan kesehatan, tetap bisa dilayani. “Saat ini kami bersama Dinas Sosial terus mendata jumlah penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan. Termasuk mendorong dunia usaha untuk turut berkontribusi,” tutupnya. (dns/dra/k8)