Inspektorat di bawah struktur pemerintah daerah dianggap tidak efektif dalam menangani berbagai temuan internal. Kadang  inputnya hanya bersifat rekomendasi, meski temuan dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan keuangan daerah.

 

PENAJAM – Selain soal objektivitas, hirarki Inspektorat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah yang melantiknya menjadikan kinerja lembaga pengawas internal itu terkesan tidak objektif. Bahkan, ada dugaan lembaga Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ini “selingkuh” dengan kepala daerah.

Secara nasional sudah ada yang mengajukan kepada pemerintah pusat, agar mencabut keberadaan lembaga Inspektorat di seluruh Indonesia dalam struktur pemerintah daerah. Selanjutnya menjadikan lembaga itu sebagai instansi vertikal.

Tokoh yang mengajukan tersebut adalah Direktur Eksekutif Aceh Legal Consul (ALC), Muslim A Gani, awal Agustus 2021 lalu. Kini, masalah itu menjadi topik hangat untuk dibahas. Lalu bagaimana tanggapan praktisi hukum di Kaltim terkait hal ini?

“Meskipun tidak selalu sama masalah yang dihadapi daerah, keberadaan inspektorat di bawah kepala daerah perlu ditinjau kembali untuk menghindari keraguan pemeriksaan bilamana ada dugaan pimpinan daerah melanggar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Muhammad Muhdar, pakar hukum sekaligus dosen Ilmu Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), kemarin.

Menurut dia, sebaiknya Inspektorat berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena masih terkait dengan aspek pembinaan. Jika ada indikasi pidana, Inspektorat di bawah Kemendagri tersebut menemukan dugaan pidana bisa menyerahkannya ke lembaga penegak hukum pidana.

Selama ini, kata dia, cukup banyak lembaga yang memelototi penyelenggaran pemerintah daerah, misalnya bidang keuangan. Ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lalu ada Inspektorat.

“Dua terakhir dan ketiga dapat disebut auditor pemerintah sementara BPK sebagai auditor negara yang dalam prakteknya bahkan LHP BPK dapat menjadi sumber/bahan bagi Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan lanjutan secara internal dan rekomendasi-rekomendasi perbaikan, tetapi, tetap hasil pemeriksaannya diserahkan kepada pimpinan daerah,” jelasnya.

Aji Sofyan Effendi, tenaga ahli bupati PPU menimpali, Inspektorat  adalah instrumen pemerintah daerah dan harus ada di daerah. “Wajib hukumnya. Tidak boleh ditarik menjadi instansi vertikal,” kata Aji Sofyan Effendi.

Dalam hal dugaan “perselingkuhan”, lanjutnya, harus dipastikan apakah itu ada. “Perlu diketahui Inspektorat bukan lembaga penindakan seperti kepolisian dan kejaksaan. Inspektorat itu lembaga yang hanya memastikan bahwa tak ada organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah yang out off control dalam menjalankan fungsinya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektur Inspektorat PPU Haeran Yusni mengatakan, ada benarnya, karena ada keterbatasan Inspektur Daerah kalau ada pemeriksaan Progam Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan SK Kepala Daerah. Dan, kalau ada kebijakan pengawasan diluar PKPT SPT (Surat Perintah Tugas) juga ditandatangani kepala daerah, atau setidaknya oleh sekretaris daerah. 

“Tapi pengawasan/pemeriksaan tetap berdasarkan standar audit. Artinya, kalau Inspektorat diberikan tugas pemeriksaan tetap berdasarkan standar audit, dan harus objektif,” kata Haeran Yusni.

Sebenarnya sejak 2017 berdasarkan rekomendasi KPK-RI, Inspektorat harus di bawah Kemendagri. Untuk Itprov dan Itkab di bawah gubernur. Namun, tampaknya pemerintah pusat belum berkenan perubahan OPD berdasarkan PP 72/2019 hanya dibatasi.

“Misalnya mutasi inspektur dan inspektur pembantu harus izin mendagri untuk Itprov, dan gubernur untuk Itkab,” katanya. (ari/kri)