JAKARTA–Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Khoirizi bersama jajarannya mengunjungi Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Pertemuan kedua pihak ini membahas penyelenggaraan umrah 1443 H. Khoirizi meminta penjelasan dari duta besar Arab Saudi terkait edaran Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengenai rencana pembukaan penyelenggaraan umrah pada 10 Agustus 2021.

“Kami meminta penjelasan kepada duta besar, mengenai teknis detail pelaksanaan umrah di masa pandemi. Banyak hal yang berkembang, dan kami meminta informasi resmi dan valid agar isu-isu terkait dengan umrah lebih jelas,” ungkap dia, Jumat (30/7). Kepada duta besar Arab Saudi, juga disampaikan harapan agar jamaah Indonesia mendapat kesempatan apabila umrah mulai dibuka pada 1 Muharam 1443 H. “Jumlah antrean jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya cukup banyak dan hampir dua tahun menunggu,” tutur dia. Duta besar Arab Saudi pun membenarkan adanya edaran dari Kementerian Haji dan Umrah terkait rencana dibukanya umrah. Namun, detail edaran tersebut termasuk yang berkenaan dengan Indonesia, masih terus dikoordinasikan.

“Dubes tadi mengatakan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan wakil menteri luar negeri Arab Saudi. Informasinya, akan ada ketentuan detail terkait penyelenggaraan umrah 1443 H, termasuk yang terkait jamaah umrah Indonesia,” papar Khoirizi. “Tadi Dubes juga menjelaskan bahwa ketentuan kunjungan ke Arab Saudi yang berlaku saat pandemi ini bersifat umum, untuk penyelenggaraan umrah akan diatur tersendiri,” sambungnya. Terkait Vaksin Sinovac, Khoirizi menyampaikan, pandangan duta besar Saudi bahwa yang terpenting adalah, sudah mendapatkan persetujuan dari WHO. Dalam pertemuan itu, perwakilan Saudi mengatakan, pihaknya sangat memahami psikologi umat Islam yang rindu ke Tanah Suci, khususnya di Indonesia.

“Karena itu, kita semua berharap pandemi ini segera dapat diatasi dengan baik, sehingga bisa kembali seperti sediakala,” pungkas Khoirizi menyampaikan harapan Dubes. Khoirizi menuturkan, akan melakukan pembahasan syarat pelaksanaan umrah 1443 H. Salah satu pembahasannya adalah vaksin booster dan PCR untuk para jamaah umrah. Untuk diketahui, Arab Saudi sendiri mensyaratkan Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson sebagai vaksin yang digunakan jamaah. Pembahasan ini akan dilakukan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Satgas Pencegahan Covid-19, dan BNPB.

“Kesepahaman para pihak penting agar bisa dirumuskan langkah yang efektif, solutif, realistis, dan kontekstual,” ungkapnya. Pembahasan ini dilakukan sebagai upaya antisipasi agar tidak adanya kekeliruan hasil tes. Artinya, jamaah negatif Covid-19 saat PCR di Indonesia, lalu positif saat PCR di Saudi. “Skema-skema ini akan kita bahas sebagai bagian persiapan, meski fokus saat ini adalah mengatasi pandemi di Tanah Air. Semoga herd immunity di Indonesia juga segera terwujud,” sambungnya. Khoirizi menambahkan, pihaknya akan membentuk tim bersama lintas kementerian dan lembaga negara. Termasuk juga asosiasi PPIU dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan umrah 1443H.

Pemerintah akan terus berusaha untuk menekan angka penyebaran dan penularan Covid-19 di Tanah Air dengan bermacam upaya, antara lain mempercepat proses vaksinasi. Hal ini juga harus dibarengi dengan peran serta masyarakat dan semua pihak untuk mendukung regulasi yang diterapkan. “Mari patuhi protokol kesehatan dan disiplin 5M sebagai ikhtiar memutus mata rantai penularan virus ini,” tandasnya. (jpg/riz/k8)