Potensi kredit macet dinilai selalu ada. Namun, perbankan menilai kondisinya saat ini masih batas aman. Meski pandemi Covid-19 belum mereda berikut PPKM yang masih berjalan.

 

SAMARINDA-Masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 berlangsung hingga 2 Agustus 2021. Kondisi itu membuat banyak pelaku usaha utamanya usaha mikro kecil menengah (UMKM) kesulitan meraup untung. Meski demikian, PPKM dianggap tidak akan mengganggu pembayaran cicilan bank UMKM. Saat ini, risiko kredit di perbankan masih di bawah threshold 5 persen.

Untuk diketahui, saat ini non-performing loan (NPL) rata-rata perbankan di Kaltim mencapai 3,46 persen. Kepala Cabang BNI Samarinda Novachristo Joseph Silangen mengatakan, PPKM hanya berlaku beberapa pekan.

Kalau di BNI, para debitur itu memiliki cadangan angsuran. Sehingga, tidak akan mengganggu. Saat menyalurkan kredit, cadangan angsuran harus sudah ada tiga kali angsuran di rekening para nasabah. “Jadi kami aman saja. Kalau mandek sebulan masih ada cadangan dana mereka di rekening,” jelasnya Kamis (29/7).

Dia menjelaskan, jika ada nasabah yang kesulitan membayar saat pandemi masih bisa mengambil cadangan angsuran tersebut. Pihaknya yakin, PPKM itu tidak akan membuat risiko kredit para nasabah meningkat. “NPL masih berada di bawah threshold 5 persen, jadi masih sangat aman. Kredit kami tidak akan terganggu dengan adanya PPKM. Namun, yang sedang sulit adalah ekspansi kreditnya,” tambah dia.

Ekspansi kredit, menurutnya, tersendat akibat terbatasnya mobilitas. Penyaluran kredit baru, terhalang banyak hal, omzet para debitur menurun sehingga analisis untuk menyalurkan juga sulit. Kemudian, mencari nasabah baru juga terbatas. Biasanya, seperti penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) saja itu bisa ke pasar-pasar atau pelaku UMKM lain. Kini sudah sulit dilakukan. Jadi, ekspansinya juga tersendat.

“Ini yang membuat penyaluran kredit masih sulit tumbuh, apalagi ditambah terus perpanjangan PPKM. Namun, untuk risiko kreditnya masih sangat baik. Potensi kredit macet masih bisa dikendalikan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretariat Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara (BPD Kaltimtara) Rita Kurniasih mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 serta penerapan PPKM berakibat pada penurunan performa usaha dari debitur. Sehingga, memengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kewajiban terhadap bank.

Menurunnya kemampuan debitur dalam membayar kewajiban kepada bank, mengakibatkan kredit debitur yang semula performing loan menjadi non-performing loan. Untuk menjaga agar kredit debitur tetap pada kondisi performing loan, maka berdasarkan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang stimulus perekonomian nasional, sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19 selanjutnya bank melakukan restrukturisasi kredit terhadap kredit-kredit yang mengalami permasalahan, selama memiliki kemampuan dan prospek untuk membayar.

“Sehingga, penurunan kemampuan debitur membayar kewajiban kepada bank menuntut kami melakukan mitigasi risiko kredit,” jelasnya.

Dengan restrukturisasi kredit, membuat risiko kredit bisa lebih ditekan. Selain itu, menurutnya, ekspansi kredit juga masih sulit. Dampak pandemi Covid-19 saat ini mengakibatkan dunia usaha dalam kondisi yang belum menentu. Sehingga bank mengambil kebijakan untuk lebih selektif dalam penyaluran kredit.

Diwawancarai terpisah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim Made Yoga Sudharma mengatakan, secara teknis, setiap penyaluran kredit tentunya memiliki risiko, bahkan belum tersalurkan sudah ada risiko. Sehingga risiko itu sudah harus dihitung, utamanya kepada modal dari perbankan itu sendiri.

Menurutnya, untuk UMKM, OJK sudah menghapuskan seluruh risikonya. Sehingga, bila perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM, capital adequacy ratio (CAR) akan sangat minim. CAR sudah dikurangi. Untuk diketahui, CAR adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi bank.

“Ini yang kami lakukan agar perbankan menyalurkan kredit kepada sektor UMKM. Kami sudah meminimalkan itu untuk pembebanan modal perbankan. Sehingga, jika perbankan menyalurkan kredit kepada dunia usaha kecil, maka modalnya tidak tergerus,” tuturnya, Kamis (29/7).

Sehingga, jika ada UMKM yang lambat membayar modal perbankan tidak tergerus lebih banyak. Ekspansi kredit pada sektor UMKM diharapkan tidak terganggu saat PPKM. Sebab, CAR sudah ditetapkan sangat minim. Harapannya, agar perbankan mau menyalurkan lebih banyak pada sektor UMKM. Namun, semua kembali lagi kepada teman-teman di perbankan. Sebab, perbankan sendiri yang melihat kondisi di lapangan seperti apa.

“Saat ini pada sektor UMKM yang bayar, dibandingkan kredit baru masih deras yang bayar. Itu yang membuat penyaluran kredit UMKM juga menurun, karena tidak ada penyaluran baru yang tumbuh. Tapi di lapangan sebenarnya ada, tapi yang mencicil untuk bayar juga banyak sekali,” pungkasnya.

KREDIT LESU

Perpanjangan PPKM Level 4 berpotensi memicu restrukturisasi kredit kembali naik. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyebut, banyak debitur bakal kembali meminta restrukturisasi kredit. Per 19 Juli, outstanding pokok restrukturisasi telah mencapai Rp 181,44 triliun dari 5,75 juta kontrak pengajuan. Nilai tersebut berasal dari 167 multifinance yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Suwandi merinci, permohonan restrukturisasi yang masih tahap proses tercatat 260,771 kontrak. Nilainya mencapai Rp 7,62 triliun dengan bunga sebesar Rp 1,84 triliun. Sementara yang telah disetujui mencapai 5,14 juta kontrak dengan outstanding pokok Rp 164,95 triliun dan bunga, Rp 44,91 triliun. “Sedangkan pengajuan restrukturisasi yang ditolak 353.376 kontrak dengan outstanding pokok Rp 8,87 triliun dan bunga sebesar Rp 2,26 triliun,” bebernya.

Dia menambahkan kebijakan perpanjangan PPKM juga berpotensi membebani anggaran perusahaan. Sebab, mereka memiliki kewajiban menyediakan biaya pengobatan bagi karyawan selama pandemi Covid-19. Padahal pada Mei-Juni 2021, pihaknya sudah mulai optimistis kinerja akan pulih.

Hal itu sejalan dengan adanya stimulus pemerintah seperti, insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil. “Praktis, PPKM membuat pelayanan terhadap konsumen menjadi terganggu. Lantas, gimana kita melakukan penagihan?” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso memperkirakan, piutang pembiayaan masih akan terkontraksi minus 1 sampai 5 persen. Selama pandemi Covid-19, banyak perusahaan multifinance yang tutup buku. “Mereka bangkrut dan mengembalikan izin usaha kepada OJK,” ucapnya.

Data statistik industri keuangan nonbank (IKNB) menunjukkan, dalam periode April 2020 sampai April tahun ini, jumlah perusahaan pembiayaan berkurang 12 entitas menjadi 171 entitas. Rinciannya, 166 perusahaan pembiayaan konvensional dan 5 perusahaan pembiayaan syariah. Total asetnya mencapai Rp 437,92 triliun.

Dia menilai, salah satu alasan sejumlah perusahaan leasing tersebut tutup lantaran tidak mampu memenuhi ketentuan minimal Peraturan OJK No.35/2018. “Yakni persyaratan mengenai kewajiban ekuitas minimal Rp 100 miliar,” katanya. (ctr/rom/k15)