SAMARINDA-Pelaku usaha menegaskan tidak meminta Kementerian Perhubungan (Kemhub) membatalkan aturan zero over dimension and over load (ODOL). Namun, aturan itu akan menyebabkan kenaikan biaya logistik yang cukup signifikan. Sehingga, pelaku usaha berharap zero ODOL bisa ditunda hingga keadaan lebih kondusif.

Untuk diketahui zero ODOL adalah kondisi kendaraan, yang dimensinya tidak sesuai dengan standar produksi pabrik, yang mengangkut muatan melebihi batas beban yang ditetapkan, harus sudah dihilangkan. Aturan itu akan berlaku pada 1 Januari 2023 mendatang.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan, penerapan zero ODOL yang berlaku pada 2023 sebenarnya tidak menjadi persoalan utama di Kaltim.

Namun, ada sejumlah persyaratan yang lebih penting untuk dipenuhi. Paling penting peningkatan infrastruktur jalan. Sehingga tidak membuat biaya angkut naik signifikan dan kapasitas turun yang malah membuat daya saing Kaltim akan makin turun. Peningkatan infrastruktur seperti pelebaran jalan dan peningkatan kelas jalan yang diperlukan. “Apalagi zero ODOL tidak akan hanya diberlakukan di Jawa, melainkan di Kalimantan dan Sumatra yang saat ini belum memiliki kelas jalan,” ungkapnya Kamis (29/7).

Sehingga pelaku usaha berharap, aturan itu bisa ditunda. Penundaan pemberlakuan zero ODOL, perlu jadi pertimbangan prioritas pemerintah, karena kondisi dunia usaha saat ini sangat berat akibat pandemi yang belum juga berakhir. Tak hanya bisnis kelapa sawit, namun seluruh bisnis yang menyangkut angkutan muatan. Sebab saat ini, tidak mungkin memaksakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan dalam kondisi normal.

Jika dipaksakan aturan itu akan menyebabkan banyak masalah. Djafar menegaskan, pihaknya tidak menolak implementasi zero ODOL, namun semestinya ditunda. Zero ODOL mempunyai konsep bagus yakni menyesuaikan kondisi daya dukung jalan, dengan angkutan truk yang lewat agar biaya perawatan jalan jadi tidak mahal.

Meski begitu, dalam masa transisi untuk menuju zero ODOL, pemerintah perlu menyiapkan sejumlah insentif bagi dunia agar kebijakan tersebut bisa direalisasikan. “Biaya investasi menuju zero ODOL ini tidak mudah bagi pelaku usaha saat pandemi,” katanya.

Adapun dalam menuju implementasi zero ODOL itu, Gapki menghitung akan ada tambahan hingga 70.873 truk nantinya dengan biaya tambahan per tahun Rp 32,4 triliun belum ditambah investasi lainnya. Sementara itu, akan ada pula 14.628 truk yang harus dilakukan peremajaan karena berusia lebih dari 10 tahun dengan potensi biaya sekitar Rp 10 triliun.

Di tengah pandemi, sebenarnya aturan zero ODOL itu akan membebani pelaku usaha. Seharusnya, semua pihak bersama-sama menjaga agar kondisi industri di Indonesia tetap kondusif. Sebab, industri saat ini sedang fokus pada upaya bertahan agar tidak sampai tutup.

Sejak pandemi melanda, industri telah kehilangan waktu selama dua tahun untuk persiapan penerapan kebijakan zero ODOL. “Sehingga kami berharap, penerapan kebijakan zero ODOL memerlukan perencanaan tepat sasaran agar tidak berdampak negatif khususnya pada perkembangan industri,” tuturnya.

Sebab kondisi industri masih belum membaik atau bahkan kembali memburuk, maka bisa dipertimbangkan untuk melakukan penyesuaian kembali waktu pemberlakuan kebijakan zero ODOL secara penuh.

Tapi, kata dia, pada prinsipnya industri tidak menolak. Namun, pelaku industri saat ini sedang kesulitan untuk bertahan. “Sehingga, penerapan zero ODOL akan menjadi beban baru bagi dunia industri,” pungkasnya. (ctr/rom/k15)