JAKARTA- Pemenuhan ketersediaan obat untuk penanganan Covid-19 menjadi perhatian pemerintah. Selain mengimpor, perusahaan farmasi tanah air juga memproduksi obat agar tak ada lagi kelangkaan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (26/7) menjelaskan bahwa sejak 1 Juni sudah ada lonjakan permintaan obat untuk pasien Covid-19. Pemerintah bersama Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi membuka keran untuk penyediaan obat Covid-19. Caranya dengan mengimpor obat, bahan baku, maupun memperbesar kapasitas produksi. “Namun tetap dibutuhkan waktu empat sampai enam minggu agar dapat memenuhi kebutuhan obat yang meningkat,” katanya (26/7).

Menurut data Kemenkes, stok nasional antibiotik Azithromycin ada 11,4 juta. Dengan 20 pabrik obat lokal yang memproduksi seharusnya dapat mencukupi. Namun, terkendala dengan distribusi.

Lalu antivirus Favipiravir stoknya ada 6 juta. Untuk meningkatkan jumlahnya, Kemenkes sudah mendapatkan komitmen produsen obat tanah air untuk meningkatkan produksi. Misalnya PT Kimia Farma yang akan memaksimalkan produksi hingga 2 juta. Pada Agustus nanti pemerintah akan mengimpor 9,2 juta. Kemudian ada perusahaan farmasi akan mengimpor 15 juta dan ada pabrik baru yang akan beroperasi untuk memproduksi obat ini.

Rencananya Favipiravir ini akan menganti Oseltamivir. Menurut Budi, organisasi kedokteran sudah menganjurkan untuk menghentikan penggunaannya.

“Ada tiga obat lain yang belum bisa diproduksi dalam negeri,” katanya. Misalnya Remdesivir, Actemra, dan Gamaraas.

Pemerintah telah berhasil ekspor Remdesivir 150 ribu tablet. Lalu pada Agustus akan datang 1,2 juta Remdesivir.

Untuk Actemra, pada Juli ini akan datang 1000 vial. Dilanjut Agustus akan datang 138.000 vial. “Gamaraas akan impor 25.000 pada Juli ini dan akan impor lagi 27.000 pada Agustus,” ungkapnya.

Distribusi obat-obatan ini akan dilakukan oleh GP Farmasi. Rencananya seluruh obat akan didistribusikan di 12.000 apotek.

Selain lewat apotek, pemerintah juga akan mendistribusikan lewat TNI dan Polri. Ini akan koordinasi dengan puskesmas. Selanjutnya, pemerintah bekerjasama dengan 11 platform digital untuk melakukan telemedicine.

Budi berpesan agar masyarakat tidak mandiri membeli obat. Harus ada resep dari dokter. Apalagi Gamaraas yang haris disuntikan di rumah sakit. “Saya takut ada yang membeli sendiri dan ditaruh di rumah,” ucapnya.

Lalu terkait oksigen, pemerintah mengimpor oksigen concentrator. Budi mengibaratkan alat ini sebagai pabrik oksigen kecil yang bisa dipasang di dekat ranjang pasien dirawat. “Setiap 1000 oksigen concentrator dapat memproduksi 20 ton oksigen berhari,” katanya.

Pemerintah telah mendapat donasi 17.000 oksigen concentrator. Selain itu juga membeli 20.000 unit

Budi juga memaparkan terkait pemenuhan vaksin untuk Covid-19. Dia mengakui bahwa tidak bisa cepat mengimunisasi karena tersendat ketersediaan vaksin.

Pada bulan ini sebenarnya Indonesia kedatangan 30 juta dosis bahan baku vaksin. Lalu bulan depan ada 45 juta dosis bahan baku vaksin. Namun membutuhkan waktu untuk mengolah menjadi vaksin siap suntik.

Untuk pemberiannya, pemerintah akan memberikan sesuai prioritas. Misalnya diberikan pada provinsi dengan kenaikan kasus cukup signifikan. Penyuntikannya pun diberikan pada mereka yang berisiko terjadi perburukan kondisi saat terpapar, misalnya lansia.

Target vaksinasi Covid-19 di Indonesia membengkak. Dirjen Pelayanan Kesehatan (Yankes) Kemenkes Abdul Kadir menuturkan semula target vaksinasi Covid-19 ditetapkan 181,5 juta. ’’Dengan hitungan untuk masyarakat 18 tahun ke atas sampai usia 59 tahun,’’ katanya dalam peresmian Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat yang digagas Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) kemarin (26/7).

Dengan target tersebut pemerintah berasumsi bisa mengejar herd immunity. Karena sebanyak 70 persen penduduk Indonesia sudah divaksin Covid-19. Tetapi kemudian muncul penelitian baru bahwa vaksin Covid-19 dapat diberikan untuk usia 12 tahun ke atas dan 60 tahun ke atas. Akhirnya hitungan sasaran vaksinasi Covid-19 di Indonesia membengkak.

’’Karena (sasaran untuk, Red) herd immunity bertamabah, jumlah sasran meningkat. Hitungan (terbaru) 240 juta jiwa targetnya,’’ katanya. Kadir juga menuturkan perhitungan awal sasaran vaksinasi 70 persen dari populasi itu dihitung dengan mempertimbangkan efikasi vaksin Covid-19 90 persen. Tetapi untuk diketahui untuk vaksin Sinovac efikasinya 65 persen.

Dengan demikian hitungan sasaran vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity bertambah lagi. ’’Minimal 90-100 persen (populasi divaksin). Artinya seluruh masyarakat harus disuntik,’’ tuturnya.

Kadir menegaskan angka sasaran vaksinasi Covid-19 sejatinya memang dinamis. Tidak baku. Dia mengatakan dengan jumlah sasaran vaksinasi yang begitu besar, tidak bisa mengandalkan program dari pemerintah. Perlu ada dukungan sejumlah pihak untuk menjalankan proses vaksinasi Covid-19.

Dia mendukung kegiatan dibukanya Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat oleh Iluni UI dan sejumlah pihak itu. Apalagi kegiatan vaksinasi dilakukan dengan durasi cukup panjang. Yaitu mulai 22 Juli sampai 15 September nanti di The Media Hotel and Towers, Jakarta. Dia juga mengapresiasi kemudahan proses vaksinasi yang cukup menunjukkan NIK saja.

Selain itu Kadir mengatakan tantangan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 adalah soal stok atau ketersediaan. Menurutnya total produksi vaksin Covid-19 di seluruh dunia tidak mencukupi kebutuhan. Sehingga masih ada negara yang kesulitan mendapatkan pasokan vaksin Covid-19. Masyarakat patut bersyukur karena pasokan vaksin Covid-19 untuk Indonesia terus mengalir.

Direktur RS Cipto Mangunkusumo Lies Dina Liastuti mengatakan sentra vaksin yang diresmikan itu hasil kolaborasi sepuluh RS vertikal di bawah naungan Kemenkes yang ada di DKI Jakarta. Dalam satu bulan pertama ditargetkan bisa melakukan vaksinasi dosis pertama untuk 40 ribu orang. Kemudian dilanjutkan pada bulan kedua untuk 40 ribu orang lagi. ’’Sesuai arahan Kemenkes, yang penting menunjukkan NIK saja. Untuk usia 12 tahun ke atas,’’ jelasnya.

Ketua Iluni UI Andre Rahadia mengatakan untuk awalan sentra vaksin tersebut dibuka di Jakarta. Dia berahrap dalam waktu dekat juga bisa dibuka di daerah lain. ’’Khususnya di luar Jawa dan Bali,’’ katanya. Menurut dia untuk saat ini cakupan vaksinasi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sudah cukup besar persentasenya. (lyn/wan)