KUALA LUMPUR– Perlemen Malaysia kembali bersidang. Mereka kembali bekerja setelah dinyatakan nonaktif pascastatus darurat di negeri jiran itu pada Januari lalu. Sidang perdana tersebut membahas penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah. Kendati status darurat dan lockdown telah diterapkan, lonjakan kasus tetap tidak terkendali. Saat ini Malaysia mencatat ada lebih dari satu juta kasus dan 8.201 kematian akibat Covid-19.

’’Kami memahami kecemasan publik di tengah lonjakan kasus Covid-19. Pemerintah tidak berdiam diri dan melihat masyarakat menderita, kami juga bertindak untuk menyelamatkan nyawa,’’ ujar Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin di hadapan parlemen (26/7).

Beberapa menteri lain yang terkait penanganan pandemi juga memberikan paparan singkat. Menteri Hukum Takiyuddin Hassan menegaskan bahwa status darurat tidak akan diperpanjang ketika habis masanya pada 1 Agustus nanti. Raja Malaysia mengeluarkan dekrit status darurat kali pertama setelah lebih dari 50 tahun atas permintaan Muhyiddin.

Saat itu Muhyiddin menjanjikan bahwa kebijakan itu bakal mampu mengerem laju penularan. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Di sisi lain, oposisi menduga sejak awal bahwa status itu hanya untuk memperpanjang status Muhyiddin sebagai PM. Posisinya sedang goyah karena dukungan untuknya terus berkurang. Awal bulan ini UMNO juga menarik dukungan untuk Muhyiddin.

Status darurat membuat Muhyiddin bisa menangguhkan parlemen. Namun, kemarahan publik dan keputusan dari raja akhirnya memaksa Muhyiddin untuk setuju parlemen bersidang kembali sebelum status darurat berakhir.

Saat sidang, semua yang hadir wajib memakai masker dan diberi pembatas transparan. Namun, sesi sidang berlangsung terbatas. Tidak ada debat maupun voting atas keputusan apa pun. Padahal, raja meminta agar beberapa isu penting dibahas dengan teliti. ’’PM telah bertindak sebagai pengkhianat karena tidak mengikuti keinginan raja,’’ ujar pemimpin oposisi Anwar Ibrahim seperti dikutip Agence France-Presse.

Terpisah, para dokter muda di rumah sakit milik pemerintah di seluruh Malaysia memilih untuk mogok kemarin. Mereka memprotes fasilitas medis di RS pemerintah di penjuru Malaysia yang dirasa kurang memadai. Selain itu, mereka menuntut gaji yang layak serta pemenuhan hak dan kesempatan yang setara dengan dokter lainnya. (sha/c6/bay)