Aktivitas pertambangan di PT Mega Prima Persada (MPP) di Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar), disorot Komisi III DPRD Kukar. Lubang eks tambang seluas sekitar 100 hektare diminta segera ditutup lantaran dikhawatirkan menimbulkan dampak lingkungan.

 

KEKHAWATIRAN warga terkait persoalan dampak lingkungan di kawasan pascatambang kembali mencuat. Komisi III DPRD Kukar menggelar inspeksi mendadak di konsesi pertambangan milik PT MPP di Kecamatan Loa Kulu. Meski izin baru berakhir pada 2027 mendatang, aktivitas produksi disebut-sebut tak lagi dilakukan perusahaan sejak beberapa tahun terakhir.

Hal itulah yang membuat anggota dewan menyoroti kupasan lahan yang menimbulkan lubang raksasa di konsesi tersebut. Dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kukar Andi Faisal, sidak memantau bibir lubang raksasa di konsesi PT MPP, Kamis (22/7) lalu. Didampingi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kukar, beserta pihak PT MPP.

Setelah memantau pengecekan di lapangan, Komisi III langsung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah stakeholder, Senin (26/7). Hadir kepala Teknik Tambang (KTT) PT MPP, Kasi Pengelolaan Data dan Informasi Geologi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kukar Muhammad Reza, Ketua Komisi III Andi Faisal, Anggota Komisi III lainnya Sarpin, Miftahul Jannah, Sugeng Haryadi, Junadi, dan Sarpin.

Dalam pertemuan yang digelar di DPRD Kukar itu, diketahui total luasan void tambang di konsesi PT MPP sekitar 100 hektare. Masing-masing pada sisi utara 40 hektare dan sisi selatan 60 hektare.

Dalam kesempatan itu, Andi Faisal mengingatkan kewajiban perusahaan melakukan penutupan lubang tambang kembali dipertegas pada Undang-Undang 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyatakan terdapat sanksi pidana jika tidak melakukan hal tersebut. "Kalau dulu mungkin tidak ada sanksi pidana, sekarang sudah ada sanksi pidananya," ujar Faisal.

Dari beberapa lokasi konsesi pertambangan di Loa Kulu disambangi DPRD Kukar, kondisi lubang tambang di konsesi PT MPP, menurut dia, mengkhawatirkan. Terlebih lagi belum ada kejelasan kapan proses pascatambang serta reklamasi akan dilakukan. Sementara kegiatan operasi produksi beberapa tahun terakhir sudah tidak terlihat lagi.

Dari informasi yang diperoleh Komisi III, pemilik saham mayoritas merupakan dari negara asing. Bahkan persentasenya mencapai 75 persen dibanding kepemilikan modal warga lokal. Sehingga masuk kategori penanaman modal asing (PMA) yaitu dari perusahaan LG Group dari Korea.

"Sehingga kami juga menjadi khawatir, siapa nanti yang bertanggung jawab menyelesaikan persoalan lubang-lubang tambang ini. Sementara pemilik sahamnya berada di luar negeri. Makanya pelan-pelan kita selesaikan masalah ini," tambahnya.

Ia juga mengingatkan, meski perusahaan sudah menyetor dana jaminan reklamasi, persoalan penutupan lubang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pasalnya, ada proses selanjutnya yang harus dilakukan perusahaan. Biaya penutupan lubang, menurut dia, berdasarkan aturan juga masuk biaya produksi.

Ia mencontohkan pada fit di sisi utara, terdapat lubang eks tambang yang saling berdampingan. Mestinya, kata Faisal, bisa dilakukan metode back filling, sehingga bisa menutup salah satu lubang tambang yang ada. Sementara yang terjadi, kata dia, lubang tambang tersebut masih menganga hingga saat ini.

"Yang pasti kita akan mengeluarkan rekomendasi terkait lubang tambang di PT MPP ini. Intinya harus segera ditutup. Terserah nantinya pakai kontraktor lokal atau siapa, yang pasti kita minta ditutup demi kepentingan masyarakat," kata Faisal lagi.

Ia juga mengingatkan perusahaan tidak bisa beralibi bahwa lubang yang belum juga ditutup tersebut akan dimanfaatkan warga. Pasalnya, perlu kajian teknis serta menyesuaikan kebutuhan pemanfaatan lubang tambang tersebut.

Pihaknya juga akan mengundang pemilik perusahaan PT MPP dari Korea untuk hadir dalam pertemuan selanjutnya. Pasalnya, kata dia, untuk kebijakan tertentu hanya bisa diambil oleh direksi perusahaan. Sementara KTT hanya untuk urusan teknis di lapangan. Pengecekan di Kementerian ESDM juga akan dilakukan untuk mengetahui proses pascatambang yang dilakukan PT MPP.

"Jangan jadi alibi menyisakan lubang tambang untuk kepentingan masyarakat tanpa ada kajian teknisnya. Misalnya, zat keasaman serta dampak lingkungannya," timpal Faisal.

Sementara itu, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT MPP Saipul Anwar mengatakan, perusahaannya sudah bekerja sesuai dokumen pascatambang. Dalam dokumen tersebut, disampaikan bahwa salah satu kegunaan atau manfaat lubang tambang yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, agar bisa lebih mandiri. Baik untuk perikanan maupun irigasi.

"Perusahaan kita ini kan berstatus PMA, jangan sampai ketika berakhir begitu saja. Kita dorong usaha mandiri buat masyarakat," ujar Saipul.

Dalam penyampaiannya di forum tersebut, PT MPP memiliki konsesi di Desa Jembayan Dalam dan Jembayan Tengah. Hingga saat ini, kata dia, wilayah pertambangan seluas 1.041 hektare telah terganggu. Namun, telah dilakukan back filling atau penataan ulang seluas 861,59 hektare. Sementara hingga 2020 tanaman reklamasi diklaim mencapai 501,85 hektare.

Untuk penempatan dana jaminan reklamasi, menurut dia, sebesar Rp 55,9 miliar. Adapun jaminan penutupan tambang sebesar Rp 17,4 miliar.

Sementara itu, Kasi Pengelolaan Data dan Informasi Geologi Dinas ESDM Kukar Muhammad Reza mengatakan, secara umum belum mendapat informasi rinci dari PT MPP atas rencana pascatambang dan reklamasi tersebut. Pihaknya pun telah meminta agar perusahaan mencocokkan kondisi rona akhir amdal dengan kondisi void saat ini. Kesesuaian antara dokumen rencana pascatambang dan kondisi rona akhir tersebut, ungkap dia, merupakan informasi yang penting.

Ia juga menyebut, lantaran berstatus PMA, perizinannya berada di pusat. Termasuk saat penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang persetujuannya oleh Kementerian ESDM. Dalam pertemuan selanjutnya, pihaknya juga meminta agar pihak perusahaan membawa sejumlah dokumen yang diperlukan untuk pencocokan dengan kondisi saat ini.

Reza juga membenarkan bahwa terdapat ancaman pidana pada Undang-Undang 3/2020 jika tidak melakukan aktivitas reklamasi atau pascatambang. (qi/dwi/k16)