Prokal.co, Tenggarong – DPRD Kukar kembali menggelar Rapat Paripurna ke-8 dan ke-9. Yakni masing-masing dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terkait Nota Penjelasan Pemkab Kukar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kukar 2020. Serta Tanggapan Pemkab Kukar terhadap pandangan umum fraksi yang ada di DPRD Kukar.

Sidang paripurna berlangsung pada Senin (12/7/2021). Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid memimpin jalannya persidangan didampingi Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi. Sementara dari Pemkab Kukar diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten 3 Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Sukotjo.

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, mengatakan dalam penyampaian seluruh fraksi yang ada di DPRD Kukar, sebagian besar menyoroti terkait realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Meskipun tidak lupa memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas pencapaian Pemkab Kukar yang berhasil menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Tentunya ini harus dipertahankan oleh Bupati Kukar dan jajarannya.

Selain itu, poin sorotan diberikan seluruh fraksi, terkait kegiatan yang yang dicanangkan oleh Pemkab Kukar selama tahun anggaran 2020 kemarin yang terealisasi maupun yang tidak terealisasi. Seperti di bidang ekonomi, pendidikan hingga infrastruktur.

Adanya tunggakan pembayaran kepada para kontraktor pun juga menjadi sorotan DPRD. Saat itu puluhan kontraktor yang sudah melakukan kewajiban urung terbayar hingga akhir 2020, dan sempat menjadi polemik hingga masuk ranah pembahasan DPRD Kukar.

“Menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita bisa memperbaiki kinerja dan anggaran kita, jangan sampai tertumpuk diakhir tahun,” kata Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.

Penanganan COVID-19 di Kukar juga menjadi perhatian pengawasan DPRD Kukar. Rasid menyampaikan jika anggota DPRD Kukar menyoroti apa saja yang menjadi kendala pemkab Kukar. Termasuk bagaimana realisasi dari anggaran sekitar Rp 179 miliar yang digelontorkan dan disetujui DPRD Kukar. Serta hasil atau dampak yang dirasakan Kukar secara meluas.

“Ini diharap menjadi langkah pemerintah kita kedepannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan lagi,” tutup Rasid. (Adv/RH)