KEK Maloy awalnya digadang-gadang sebagai pusat ekonomi baru di luar Jawa. Tapi kondisinya kini, mengecewakan.

 

BALIKPAPAN-Sepak terjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kutai Timur kembali disoal pemerintah pusat. Beroperasi sejak 2019, KEK Maloy dianggap belum maksimal mendulang investasi. Masalah infrastruktur dan regulasi dinilai jadi penghambat.

“KEK (Maloy) berbasis industri menghadapi isu kemampuan pembiayaan. Dan kurangnya ketersediaan infrastruktur terutama sanitasi dan persampahan,” kata Deputi Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi dalam webinar beberapa waktu lalu. Diketahui, KEK Maloy saat ini ditangani badan usaha pembangunan dan pengelola PT Maloy Batuta Trans Kalimantan, PT Melati Bhakti Saktya (MBS). KEK Maloy berdiri di atas lahan sekitar 523,7 hektare.

Kegiatan industri di kawasan ini terdiri dari pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan kayu, logistik, dan industri energi. Dengan infrastruktur pendukung pelabuhan multifungsi yang memiliki kedalaman 18-22 meter dan berjarak sekitar 23 kilometer dari pusat KEK MBTK. Kawasan ini diapit Bandara Tanjung Bara milik PT Kilang Kaltim Continental (KKC) yang jaraknya sekira 108 kilometer dari KEK MBTK. Serta Bandara APT Pranoto di Samarinda dengan jarak sekira 276 kilometer.

Meski memiliki pelabuhan yang cukup dalam, fasilitas tersebut belum beroperasi karena tertunda akibat commissioning test. Sementara jarak tempuh dari KEK MBTK ke bandara sipil terlalu jauh, lebih dari 200 kilometer. Selain itu, jalan akses nasional di Simpang Perdau berkualitas rendah. Investasi kian terhambat karena belum ada kejelasan terkait harga sewa tanah. “Jadi, bukan hanya masalah infrastruktur saja. Tapi, kesiapan lahan dan regulasi juga menjadi isu besar yang di sana (KEK Maloy),” jelas Rudy.

Sehingga, sambung dia, Bappenas dapat mengambil garis besar permasalahan di KEK MBTK adalah aspek in sinkronisasi kebijakan yang ada di daerah. Selain itu, industrialisasi yang terbatas dan lokasi yang tidak strategis menjadi penghambat. Apalagi dalam kasus ini, KEK Maloy belum memiliki dukungan infrastruktur yang memadai di luar area kawasan untuk menunjang kegiatan di KEK. “Selain itu, kegiatan KEK yang stagnan akibat kebijakan yang tidak sinkron,” ungkapnya.

Koordinator Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Achmad Ghozali menganalogikan KEK dalam pelafalan bahasa Inggris sebagai “cake” atau “kue”. Sehingga bukan hanya tampilan “kue” yang menarik dan enak, tetapi bagaimana “kue” tersebut dapat dinikmati bersama. Sehingga mendatangkan nilai tambah secara utuh. Bukan hanya pada KEK sendiri, melainkan juga pada kawasan sekitarnya. “Kawasan sekitar KEK, saya anggap sebagai “meja”. Kalau tidak kokoh, kita mau memakan “cake”-nya, ini juga tidak akan menambah nilai tertentu. Atau bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik ruang,” katanya.

Seperti halnya pengembangan di KEK Maloy. Pada masterplan atau rencana induk KEK Maloy, tersedia jalan kawasan sepanjang 3,3 kilometer. Dari 11,4 kilometer yang dibangun pada 2017. Lalu, pasokan listrik berkapasitas 20 MW yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), beroperasi pada 2017. Termasuk pasokan air kapasitas 200 liter per detik yang bersumber dari Sistem Sekerat yang beroperasi sejak 2018.

Kemudian tersedianya infrastruktur dan fasilitas lainnya. Seperti menara telekomunikasi, gedung perkantoran, dan fasilitas ibadah. “Jadi, bagaimana dari pengembangan KEK ini dibangun jalan sepanjang sekian kemudian pasokan listrik pasokan air infrastruktur yang memadai, secara umum. Ini jangan sampai hal yang demikian ini hanya berkembang pada kawasan yang menjadi masterplan saja. Tetapi juga mendukung kawasan sekitarnya,” ujarnya.

Ghozali mengusulkan, agar KEK Maloy menjadi kawasan yang inklusif. Tidak hanya dimanfaatkan pada internal kawasan KEK MBTK semata. Tetapi juga kawasan sekitarnya. Tentunya dengan intensitas pemanfaatan ruang, infrastruktur kewilayahan, ketahanan lingkungan, dan regulasi perizinan. Sehingga semuanya, bisa diintegrasikan dengan penataan ruang yang optimal. Agar tidak saling tumpang-tindih dan bisa terintegrasi dengan baik. “Kuncinya adalah bagaimana struktur perkotaannya bukan hanya infrastruktur di dalam internal KEK-nya saja. Tetapi juga kawasan sekitarnya,” pesan dia.

Kemudian yang tak kalah penting, masing-masing stakeholder atau pemangku kebijakan terkait dengan KEK Maloy, baik nasional maupun lokal, dalam hal ini Pemprov Kaltim maupun Pemkab Kutim, juga berkolaborasi. Sehingga inovasi dan teknologi yang dikembangkan untuk pengembangan KEK Maloy bisa lebih optimal. “Sehingga investor dan masyarakat sekitar, ini juga memanfaatkan “kue” tadi,” pungkasnya. (kip/riz/k15)