SAMARINDA-Eksepsi yang diajukan Iwan Ratman ditolak majelis hakim Pengadilan Tipikor Samarinda. Sanggahan atas dakwaan jaksa penuntut umum yang dianggapnya tak cermat dalam memahami pengelolaan penyertaan modal daerah, dinilai jadi pokok perkara korupsi yang perlu dibuktikan di meja hijau.

“Majelis menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa, dan memutus untuk memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan dari perkara ini,” ucap Hasanuddin, ketua majelis hakim membaca putusan sela dalam persidangan yang digelar daring Kamis (22/7). Dalam eksepsi yang diajukan 30 Juni lalu, Iwan juga menyoal peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP sebelumnya menghitung kerugian negara dalam kasus pengalihan penyertaan modal di PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) yang menyeret Iwan Ratman jadi pesakitan.

Menurut Hasanuddin yang didampingi Yulius Christian dan Arwin Kusumanta, untuk menetapkan kerugian negara, memang hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan tersebut. Jika hanya menghitung kerugian, BPKP atau inspektorat daerah diperkenankan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 6/2016. Untuk menetapkannya kerugian dari perhitungan itu, diperlukan keyakinan hakim lewat pemeriksaan saksi, ahli, dan bukti-bukti yang dipaparkan penuntut umum dalam persidangan.

“Apa yang disanggah terdakwa dan kuasa hukum dalam eksepsi merupakan pokok dari perkara dugaan korupsi ini,” lanjutnya membaca. Eksepsi, kata dia, hanya mengurai kelayakan dari dakwaan yang diajukan JPU. Bukan pokok perkara.

Khususnya kelengkapan, kejelasan, dan kecermatan bentuk perbuatan yang disangkakan, waktu hingga lokasi terjadinya perbuatan itu. Sementara dalam dakwaan yang dibacakan pada 22 Juni lalu sudah menuangkan hal tersebut.

Bentuk perbuatan melawan hukum yang dituduhkan, berupa pengalihan penyertaan modal di perseroan daerah (perseroda) milik Pemkab Kukar. Yakni PT MGRM senilai Rp 50 miliar ke PT Petro TNC Internasional dan anak usahanya, PT Petro Indotank. Untuk rentang waktu, JPU juga sudah menguraikan dugaan kapan terjadinya kasus tersebut dengan menuliskan “Desember 2019-November 2020 atau setidak-tidaknya sepanjang 2019-2020” dalam dakwaan.

“Dengan ditolaknya eksepsi terdakwa, sidang akan kembali dilanjutkan pada 29 Juli dengan agenda pemeriksaan saksi,” pungkas wakil ketua Pengadilan Negeri Samarinda tersebut. Sebelumnya, terdakwa Iwan Ratman dan JPU Zaenurrofiq saling beradu argumen atas eksepsi yang diajukan Iwan Ratman. Iwan bersama kuasa hukumnya, Sudjanto Sudiana menilai, penggunaan dana senilai Rp 50 miliar di PT MGRM untuk investasi tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS), merupakan kewenangan penuh terdakwa selaku direktur umum kala itu.

Investasi dalam proyek tangki timbun di tiga daerah, yakni Samboja, Cirebon, dan Balikpapan, belum sepenuhnya berjalan dan jika muncul kerugian, merupakan risiko dalam berusaha. Sementara Jaksa Zaenurrofiq menilai hal itu jelas mengada-ada. Penyertaan modal itu, kata dia, ketika memberikan tanggapan atas eksepsi terdakwa, berasal dari keuangan Pemkab Kukar. Setiap penggunaan uang negara/daerah haruslah ada pertanggungjawaban yang jelas dan teruji. Bukan sekadar risiko bisnis tak jelas.

Diketahui, Iwan didakwa dengan dakwaan alternatif. Yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui/ditambah dalam UU 20/2001. Dari dakwaan, PT MGRM dibentuk lewat Peraturan Daerah (Perda) 12/2017. Setahun kemudian, Pemkab Kukar membentuk Perda 12/2018 untuk menyalurkan penyertaan modal ke badan usaha di sektor migas tersebut.

Modal awal yang diberikan sebesar Rp 5 miliar yang dibagi kepemilikan sahamnnya. Pemkab Kukar sebesar 99 persen atau Rp 4,95 miliar, sisanya dibagi antara Perusda Tunggang Parangan (TPP) senilai 0,6 persen atau Rp 30 juta dan Perusda Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (KSDE) senilai 0,4 persen atau Rp 20 juta.

Tujuan dibentuknya PT MGRM oleh Pemkab Kukar, untuk mengelola dividen 33,5 persen jatah pemkab dalam PI (participating interest/hak partisipasi) 10 persen di Blok Mahakam.

Terdakwa yang diangkat menjadi direktur, menjalankan tugasnya mengelola dividen pada 2018-2019 bekerja sama dengan PT Petro TNC Internasional, perusahaan yang 80 persen sahamnya milik terdakwa Iwan Ratman, untuk proyek tangki timbun dan terminal BBM di Samboja Kukar. Dalam kerja sama itu, PT Petro TNC Internasional bertugas mencari investor hingga rekanan yang mengerjakan proyek dengan total nilai Rp 600 miliar. Kerja sama ini berlaku 18 bulan sejak disepakati pada 15 April 2019. Hingga batas waktu kesepakatan berakhir, proyek itu tak pernah terwujud. Kerja sama diadendum, proyek pun menggemuk.

Semula hanya disepakati pembangunan tangki timbun dan terminal BBM di Samboja. Dalam adendum, justru bertambah dua lokasi, Cirebon dan Balikpapan. Begitu pun dengan nilai kerja sama, dari Rp 600 miliar menjadi Rp 1,8 triliun. Lewat perubahan itu, terdakwa selaku komisaris membuat anak usaha dari PT Petro TNC Internasional, yakni PT Petro TNC Indotank yang nantinya jadi perusahaan gabungan untuk proyek tersebut. Iwan kembali jadi komisaris dalam anak usaha ini. Kepemilikan saham terbagi dua, Exim Finance Dubai UAE sebesar 70 persen.

Sementara PT Petro TNC Internasional memiliki saham 30 persen yang didalamnya terdapat 10 persen milik PT MGRM yang dibeli kepemilikannya senilai Rp 50 miliar. Dari pembelian itu, PT MGRM dijanjikan mendapat hibah senilai Rp 130 miliar dan dividen rata-rata per tahunnya sebesar Rp 184 miliar. Ditambah, PT MGRM juga berhak mengelola fasilitas proyek nantinya. Namun penyetoran pembelian saham itu hanya akal-akalan terdakwa untuk menilep uang tersebut. Pembayaran pembelian saham hanya sebesar Rp 25 miliar hingga 19 Agustus 2020. Untuk kerugian negara, JPU menilai setara nilai pembelian saham tersebut, yakni Rp 50 miliar. (ryu/riz)/k16