Rapat terkait pengondisian muatan di Pelabuhan Feri Kariangau kemarin dinilai belum sepenuhnya tuntas. Dishub Kaltim dan BPTD Kaltim-Kaltara memang tidak setuju adanya pemberian cashback. Namun, sayang langkah konkret terkait tindakan bagi pelanggar belum diputuskan.

 

BALIKPAPAN-Polemik pemberian cashback di Pelabuhan Feri Kariangau, Balikpapan tampaknya belum segera berakhir. Pasalnya, regulator belum satu pemahaman menyikapi permasalahan praktik yang hampir dilakukan semua operator pelayaran feri itu. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltim-Kaltara dan Dinas Perhubungan (Dishub) bersepakat. Tidak membenarkan praktik cashback diberikan ke pengguna layanan transportasi laut tersebut.

Meski demikian, pandangan dari Kantor Wilayah (Kanwil) V Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kalimantan, justru tidak mempersoalkan cashback itu tetap dilakukan operator. Sepanjang tidak melakukan predatory pricing atau praktik menjual barang di bawah harga modal.

Itu berdasarkan hasil pertemuan yang dihadiri oleh seluruh operator pelayaran dan regulator terkait Pelabuhan Feri Kariangau. Yang dilaksanakan di Kantor BPTD Wilayah XVII Kaltim-Kaltara, Terminal Batu Ampar, Balikpapan Utara (22/7).

Di mana dalam rapat yang berjalan selama 2,5 jam itu, belum menghasilkan kesepakatan, mengenai penindakan praktik cashback. Walau begitu, BPTD Wilayah XVII Kaltim-Kaltara menegaskan tidak menyetujui cashback di Pelabuhan Feri Kariangau.

Setelah pihak BPTD melakukan penelusuran, diketahui bahwa lokasi praktik cashback dan pengaturan muatan kendaraan itu tidak terjadi di wilayah pelabuhan feri. Melainkan dilakukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Kariangau, Balikpapan Barat. Yang merupakan jalan provinsi di bawah kewenangan Pemprov Kaltim.

“Di lingkungan pelabuhan penyeberangan tidak ada praktik cashback. Saya sudah memerintahkan Korsatpel (Koordinator Satuan Pelayanan Pelabuhan Feri Kariangau), dan sudah tidak ada. Artinya praktik transaksi ini adanya di jalan provinsi,” tegas Kepala BPTD Wilayah XVII Kaltim-Kaltara, Avi Mukti Amin setelah rapat.

Maka, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dishub Kaltim untuk melakukan pengawasan. Terhadap praktik cashback yang diindikasikan dilakukan operator dan sopir di jalan provinsi itu.

Di mana, wilayah kerja BPTD Wilayah XVII Kaltim-Kaltara hanya sebatas pelabuhan penyeberangan. Tidak sampai pada jalan provinsi. Sesuai Peraturan Menteri (PM) Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTD.

“Tidak ada transaksi mengenai cashback di wilayah kewenangan BPTD. Ini euforianya ada kesalahan penafsiran. Pengaturan muatan dan cashback. Seakan-akan ada dua variabel. Padahal berdasarkan cerita teman-teman di lapangan, transaksi cashback itu di pengaturan muatan itu,” jelas dia.

Selain itu, mengenai sanksi yang akan diberikan kepada operator pelayaran yang masih melaksanakan praktik cashback, sepenuhnya diserahkan ke Dishub Kaltim. Untuk merumuskan hal tersebut, nantinya dibahas bersama BPTD dan pihak kepolisian.

“Pasti ada sanksi. Karena Pergub 45/2017 (tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kariangau-Penajam untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat-Alat Berat/Besar) belum mengatur sanksi. Dan kami menunggu dari Dishub Kaltim, selanjutnya seperti apa,” tutup Avi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Pelayaran Dishub Kaltim Ahmad Maslihuddin menegaskan hal yang sama. Tidak menyetujui adanya praktik cashback bagi pengguna jasa pelayaran di Pelabuhan Feri Kariangau. Jika ada praktik cashback, membuat para operator pelayaran bersaing. Dan akan bermain pada besaran angka cashback untuk ditawarkan kepada calon penumpang.

“Yang memberikan cashback lebih rendah, akan kalah dengan cashback yang lebih tinggi. Apalagi di pergub (45/2017), tidak mengenal adanya istilah cashback. Artinya yang dibayarkan penumpang, sesuai tarif yang ada,” kata dia.

Walau demikian, praktik cashback yang dilakukan operator itu dinilainya tidak merugikan negara. Karena penumpang membayarnya sesuai tarif yang tertera di tiket yang diterimanya. Dan menurut Ahmad, kemungkinan dampaknya dari praktik cashback itu akan lebih dirasakan oleh operator. Karena mengeluarkan biaya lebih, untuk diberikan kepada penumpang. “Tapi yang jelas, semua operator dilarang memberikan cashback,” tegas dia.

Untuk menindaklanjuti praktik cashback di jalan provinsi, disebut cukup rumit. Maka, pihaknya segera membahas secara internal lebih dulu di Dishub Kaltim, mengenai penindakan yang akan dilakukan.

“Kami juga tidak bisa langsung menindak. Makanya upaya yang bisa kami lakukan dulu, adalah mungkin menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan di jalan provinsi. Dengan memasang rambu larangan parkir. Setelah ada rambu, barulah bisa dilakukan penindakan,” jelas dia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sub Direktorat Keamanan dan Keselamatan (Kasubdit Kamsel) Ditlantas Polda Kaltim Kompol I Gusti Nyoman Sudiarta enggan berkomentar mengenai praktik cashback yang dibahas dalam pertemuan tersebut. “Kabid Humas (Polda) Kaltim yang akan memberikan pernyataan,” ujar dia singkat.

Kepala Kanwil V KPPU Kalimantan Manaek SM Pasaribu justru tidak mempermasalahkan praktik cashback yang dilakukan operator pelayaran. Menurutnya pemberian cashback merupakan bentuk persaingan dari operator. Serta merupakan upaya efisien dari operator sendiri. “Karena tidak bisa melarang pelaku usaha untuk tidak melakukan cashback berapa pun, selama mereka masih diuntungkan. Dan juga konsumen diuntungkan,” kata dia.

Hal yang dilarang adalah penetapan cashback dari para operator. Karena itu, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 yang mengatur mengenai penetapan harga, dijelaskan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”. “Jadi dilarang bersekongkol untuk menetapkan harga. Itu adalah salah satu pelanggaran persaingan usaha yang sangat berat,” jelas dia.

Dengan demikian, menurutnya praktik cashback sah saja dilakukan operator pelayaran. Sepanjang tidak menggerus biaya produksi. Yang lebih dikenal dengan istilah jual rugi atau predatory pricing. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 20 UU 5/1999, yaitu pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi.

Atau menetapkan harga yang sangat rendah. Dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. “Jadi memang predatory pricing ini ada syarat-syaratnya. Dan kami juga memerlukan bukti, apakah mereka melakukan predatory pricing atau tidak. Dan bisa berakibat kepada persaingan usaha tidak sehat,” terang Manaek.

Selain itu, menurutnya pemberian cashback juga bisa dilakukan dalam bentuk uang tunai atau layanan lainnya. Seperti yang memberikan snack. Di mana, hal tersebut dibolehkan, karena dilakukan di dalam bisnis apapun. Dan fakta yang terjadi di Pelabuhan feri Kariangau, yang diketahuinya, hampir semua operator memberikan cashback kepada penumpangnya.

“Dan operator memberikan cashback yang berbeda. Ada yang Rp 100 ribu dan bahkan ada yang lebih tinggi dari itu. Mungkin nanti ke depannya, bisa dievaluasi mengenai penetapan tarif oleh regulator,” pesan dia.

PENELUSURAN KALTIM POST

Bila temuan BPTD Kaltim-Kaltara pemberian cashback berada di luar pelabuhan. Lain halnya penelusuran Kaltim Post belum lama ini. Sopir truk yang ditumpangi awak media ini meluncur ke Pelabuhan Feri Kariangau setelah sebelumnya dikondisikan oleh calo di luar pelabuhan. Karena waktu berangkat feri sudah tiba, calo memberikan aba-aba kepada sopir truk yang parkir untuk berjalan ke pelabuhan.

Satu demi satu, truk yang parkir di sekitar warung kopi tak jauh dari pelabuhan feri bergerak ke feri. Truk pun secara bergantian masuk ke loket pembayaran tiket. Tarif tiket untuk truk yang ditumpangi koran ini sebesar Rp 640 ribu. “Nanti, di loket saya akan memberikan Rp 700 ribu. Kita lihat sama-sama, apakah petugas yang memberikan Rp 100 ribu ke saya. Atau cashback diberikan di dalam feri. Nanti Mas-nya lihat sendiri,” ucap sopir dari truk yang ditumpangi awak media ini.

Sopir pun memberikan uang sebesar Rp 700 ribu kepada petugas loket. Selanjutnya, petugas memberikan pengembalian uang sebesar Rp 40 ribu. “Nah, lihat sendiri. Saya dapat pengembalian Rp 40 ribu. Berarti di dalam nanti cashback-nya. Bukan di loket,” tutur dia.

Secara bergantian, truk masuk ke feri milik salah satu operator. Sopir memberikan tiket kepada petugas perusahaan pelayaran yang berjaga di pintu feri. Selanjutnya, petugas mengembalikan potongan tiket beserta uang sebesar Rp 100 ribu, uang pecahan Rp 50 ribu dua lembar. “Nih lihat sendiri. Uangnya (cashback) diberikan petugas di dalam feri,” jelasnya. Feri pun berlayar menuju Penajam. (kip/rom/k16)