SAMARINDA–Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sektor parkir, dua lokasi yakni Pasar Pagi dan Pasar Segiri disambangi Wali Kota Samarinda Andi Harun beserta jajaran, Rabu (21/7). Tujuannya adalah mencari tahu kejelasan kerja sama pengelolaan parkir dalam rangka penataan dan pendataan.

Pria yang akrab disapa AH mengatakan, dari 12 pasar di bawah pembinaan Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda, memiliki potensi pendapatan dari parkir yang bisa dimaksimalkan. Uji petik dilakukan di Pasar Segiri dan Pasar Pagi yang cukup mewakili kondisi di semua pasar. "Itu potensi penerima sekaligus penataan, memperbaiki kerja sama yang ada," ucapnya. Dia memerinci, di Pasar Pagi terdapat area parkir motor yang diduga habis masa berlaku kerja sama dengan pihak ketiga sejak 2014. Kemudian, dugaannya kerja sama dialihkan ke koperasi yang dikelola warga. Sementara di Pasar Segiri, parkir dikelola UPT, namun hasil laporan pendapat pada Maret dan April masing-masing Rp 15 juta. "Harusnya parkir itu fluktuatif, ada yang kurang atau bertambah. Makanya itu yang akan dibenahi," ucapnya.

Selain itu, di Pasar Segiri wali kota menemukan banyak pedagang yang berjualan di area terlarang, yakni parkir kendaraan roda dua. Mereka membayar Rp 2 ribu per hari sama dengan harga parkir satu motor. "Kami minta pihak UPT mulai melakukan penataan. Upaya itu dilakukan terus-menerus. Penertiban dan penataan memang tidak bisa dilakukan sekali dan harus bijaksana. Kami percaya Dinas Perdagangan bersama jajaran bisa melakukan penataan," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Samarinda Hermanus Barus mengatakan, lokasi parkir di Pasar Segiri dipungut oleh petugas instansi tersebut dan termasuk dalam retribusi parkir. Sementara di Pasar Pagi pemungutan dilakukan pihak ketiga, dengan pendapatan pajak senilai Rp 30 juta, menurun dibanding beberapa tahun lalu biasanya Rp 50-60 juta. "Bisa jadi karena pandemi," ucapnya.

Adapun soal temuan kerja sama yang kedaluwarsa, Hermanus menyebut, masih menelusuri bentuk kerja sama yang ada. Terkait penataan selanjutnya pun belum bisa diputuskan karena harus dianalisis lebih dalam. "Kira-kira mana lebih besar dikelola pemkot atau pihak ketiga. Tentu berbagai pertimbangan akan dilakukan sebelum memutuskan bentuk kerja sama," tutupnya. (dns/dra/k16)