PROKAL.CO,

BALIKPAPAN-Penanganan kerusakan jalan poros Samarinda-Bontang di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara (Kukar) diserahkan sepenuhnya Pemprov Kaltim ke Balai Besar Pengelola Jalan Nasional (BBPJN). Menurut Gubernur Kaltim Isran Noor, status jalan tersebut bukan milik pemerintah daerah.

“Jadi, memang pemprov (Pemprov Kaltim) tidak punya tanggung jawab di situ. Karena statusnya sudah menjadi jalan nasional,” ujarnya. Sebagai perwakilan Kementerian PUPR di daerah, gubernur berharap BBPJN Kaltim segera memperbaiki kerusakan jalan dan mengidentifikasi penyebab kerusakannya dan menindaklanjutinya.

Isran tak menampik, kerusakan jalan saat ini diakibatkan aktivitas perusahaan tambang batu bara dan pengupasan lahan di sekitar jalan. Dia meminta aparat terkait melakukan penyelidikan. Mantan bupati Kutai Timur ini berharap, BBPJN Kaltim maksimal mengoordinasi penanganan kerusakan jalan poros Samarinda-Bontang. Meski pemprov tak punya wewenang lagi dalam menindak, gubernur mengingatkan perusahaan yang melakukan penggalian lahan yang menyebabkan kerusakan jalan di kawasan tersebut agar menaati prosedur yang berlaku.

Sebelumnya, Kepala BBPJN Kaltim Junaidi mengungkapkan, untuk mengurasi permasalahan kerusakan jalan di Tanah Datar, telah dibentuk tim sinergis. Melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah. Sejauh ini, disebutnya koordinasi tim sinergis sudah mulai berjalan. “Tim sinergis juga sedang menjajaki untuk pembuatan settling pond (kolam pengendapan) di lokasi tambang. Dan pembersihan kolam endapan lumpur yang sudah tertutup endapan lumpur. Sementara satu perusahaan. Dan yang lain sedang dilakukan pendataan oleh tim kami,” ungkapnya pekan lalu.

Selain itu, saat ini sedang dilakukan persiapan mengerjakan cross drain atau saluran drainase bawah tanah. Yang akan menghubungkan saluran dari Bandara APT Pranoto ke saluran pembuangan yang mengarah ke Sungai Siring. Hingga kemarin, pencetakan box culvert (beton gorong-gorong) untuk pembangunan cross drain masih dilakukan. Nantinya cross drain itu, hanya untuk mengalirkan air dari kanan ke kiri jalan. “Agar ada keseimbangan debit air. Dan mengurangi dampak banjir,” ujar Junaidi.

Pria yang sebelumnya bertugas sebagai kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XX Pontianak ini menambahkan, ada sekitar 30 cross drain yang rencananya akan dibuat sepanjang jalan di Tanah Datar. Nantinya, pada setiap lintasan memiliki panjang 12 meter. Untuk saluran ke sungai sementara, akan menggunakan saluran galian biasa. Berdasarkan perencanaan pengerjaan cross drain, akan dimulai pada awal Agustus mendatang. “Tapi penampang diperlebar dan kedalamannya kami buat lebih dalam. Agar bisa mengalirkan air dari sekitar Bandara APT Pranoto dan genangan di rencana Hotel Itchi,” jelas dia.