Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengundang Wali Kota Samarinda, Andi Harun sebagai pembicara dalam webinar diskusi media yang rencananya akan dilaksanakan Kamis 22 Juli 2021 nanti. Rencananya webinar diskusi media itu dimulakan pada pukul 14.00 dengan tema besar "Penertiban dan Optimalisasi Aset Negara Melalui Strategi Pencegahan dan Penindakan Korupsi."

Surat undangan bernomor B/4072/HM.01.04/50-56/07/2021, itu, KPK mengundang Walikota Andi Harun sebagai narasumber untuk memaparkan cerita sukses dan tantangan penertiban aset daerah yang telah dilakukannya di Kota Samarinda.

"Kebetulan materi di agenda diskusi itu memang bagian visi misi Wali Kota Samarinda," kata Andi Harun, Selasa (20/7) malam. Dikatakannya, penertiban aset daerah merupakan hal yang krusial di Kota Samarinda hingga menurutnya patut menjadi perhatian. "Kita memandang aset ini sebagai hal yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta pemanfaatannya bagi kepentingan pelaksanaan urusan pemerintahan," ungkap Andi Harun menanggapi materi yang akan disampaikannya pada agenda webinar KPK itu.

"Maka dari itu kita melakukan inventarisir terhadap aset-aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah kota Samarinda agar dapat dilakukan pengadministrasian sehingga jelas statusnya," sambung pria ramah ini.

Untuk diketahui dalam beberapa bulan kepemimpinannya sebagai Wali Kota Samarinda, Andi Harun langsung melakukan gebrakan dan aksi siginifikan. Termasuk di dalamnya telah beberapa kali melakukan peninjauan dalam rangka penertiban aset daerah. Beberapa di antaranya yakni, tanah eks lokalisasi Bayur, peninjauan gedung Plaza 21 Samarinda. Kemudian peninjauan dermaga Harapan Baru hingga penertiban aset gedung sekretariat DPD Partai Golkar Kaltim yang merupakan bangunan milik pemkot Samarinda.

Dalam setiap peninjauan aset, pria yang akrab disebut AH ini bersama jajaran pemkot lainnya sekaligus menelusuri dokumen mengenai status aset-aset tersebut. Termasuk dokumen aset yang memiliki perjanjian dengan pihak ketiga. Yang jelas dia ingin ada kejelasan dan menguntungkan pemerintah daerah dalam hal ini Samarinda. "Kita ingin mewariskan sebuah bentuk pengelolaan aset yang jika dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Tidak terkesan kepentingan pemerintah itu lebih rendah daripada kepentingan pihak ketiga. Kalau ada kerjasama harus ada keseimbangan. Jadi tidak terkesan aset kita hanya dimanfaatkan, namun nilai tambah ke kita kecil," bebernya.

Penertiban Aset 

Terkait penertiban aset daerah, bersama KPK, Wali Kota Andi Harun beberapa minggu yang lalu melakukan penertiban aset bangunan milik pemkot yang saat ini menjadi Gedung sekretariat DPD Partai Golkar Kaltim. Setelah KPK mendatangi sekretariat partai Golkar tersebut, Andi Harun mengungkapkan telah melayangkan surat kepada DPD Golkar Kaltim untuk menyerahkan gedung yang berlokasi di Jalan Mulawarman tersebut kepada Pemkot.

Gedung tersebut memang murni milik pemkot, dan pada saat itu KPK menjalankan tugasnya untuk melakukan pencegahan tindakan korupsi dengan penertiban dan penyelamatan aset. "Kebetulan saja tanah dan gedung tersebut sedang dipakai oleh pihak partai Golkar Kaltim," cetusnya. "Sebagai walikota jika saya tidak melakukan penertiban itu maka saya melakukan pembiaran, jadi tugas saya melakukan pengamanan aset milik pemerintah," katanya.

Karena tindakan penertiban aset ini adalah tupoksi dari KPK sebagai bentuk pencegahan tindak korupsi. Sebelumnya diberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Sekretariat DPD Partai Golkar Kalimantan Timur (Kaltim), di jalan Mulawarman, Samarinda, Rabu (30/6/2021).Turut hadir Wali Kota dan Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Chairuddin, serta Mursidi Muslim, Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Kaltim. (pro)